DPRD Riau Ungkap Keputusan Pemangkasan TKD 2026 Belum Final, Kemenkeu Prioritaskan Bukti Kinerja Daerah

Radarriau.net | Pekanbaru – Anggota DPRD Riau, Amal Fathullah, menegaskan bahwa wacana pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD) oleh pemerintah pusat untuk tahun anggaran 2026 masih belum memiliki kepastian hukum. Pernyataan dari legislatif Riau ini muncul sebagai respons atas kekhawatiran daerah terhadap potensi pengurangan dana transfer yang vital bagi pembangunan regional.

Fathullah, dalam keterangannya, menyebutkan bahwa pihaknya mendapatkan indikasi bahwa Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tidak akan langsung memangkas anggaran. Sebaliknya, Kemenkeu dikabarkan akan menggunakan mekanisme evaluasi yang lebih ketat, yakni dengan melihat langsung bukti dan realisasi kinerja anggaran dari setiap pemerintah daerah terlebih dahulu.

Fungsi Anggaran Jadi Sorotan Kritis
?Penekanan pada kinerja ini dilatari oleh temuan bahwa banyak daerah belum memanfaatkan dana transfer yang besar secara efektif. Menurut anggota DPRD Riau ini, masalah utama terletak pada ketidakmaksimalan penggunaan anggaran.

"Ada banyak daerah yang, katakanlah, memiliki dana transfer yang besar, namun pada implementasinya, tidak digunakan secara efektif dan optimal. Uang ada, tapi tidak berdampak signifikan pada masyarakat atau pembangunan," jelas Fathullah.

Pernyataan dari DPRD Riau ini memberikan petunjuk jelas kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau dan pemerintah kabupaten/kota di sekitarnya. Artinya, upaya untuk menghindari pemotongan TKD di masa depan adalah dengan menunjukkan peningkatan signifikan dalam kualitas penyerapan anggaran dan dampak program pembangunan yang terukur. Keputusan Kemenkeu yang bersifat tentatif ini sekaligus menjadi momentum koreksi bagi daerah untuk lebih fokus pada efektivitas belanja daripada sekadar serapan dana.

[]