Bupati Sayangkan RKA Dinas Yang Tak Selaras Visi Pembangunan Daerah

Inhil: Bupati Indragiri Hilir, Muhammad Wardan, ancam akan mencoret Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang isinya hanya perjalanan dinas dan tak selaras dengan visi misi pembangunan daerah.

Pernyataan tersebut dikatakan Bupati lantaran sempat melihat langsung RKA sejumlah OPD yang mana dari judul, hampir semua yang dilihat cukup baik, karena terintegrasi dengan program pembangunan lima tahun kedepan, namun dilihat dari isinya banyak RKA yang isinya hanya perjalanan dinas.

"Kita akan evaluasi seluruh RKA yang ada. Saya akan rasionalisasikan kalau ada RKA yang tidak menjurus kepada visi pembangunan daerah,"tegas Bupati, Kamis 14 Februari 2019.

Bupati mengaku sangat menyayangkan hal tersebut, sedangkan untuk program-program yang berkaitan dengan peningkatan ekonomi masyarakat, sangat kecil persentasinya.

Menurut Bupati, hal demikian sangat perlu untuk disempurnakan. Artinya, dia menginginkan program OPD tidak lari dari arah peningkatan ekonomi masyarakat dan infrastruktur. Termasuk kegiatan lain yang dibutuhkan masyarakat.

Dia pun berharap agar dalam penyusunan RPJMD benar-benar memperhatikan kondisi rill yang ada dilapangan. Diantaranya, pembangunan Inhil yang akan berdampak kepada tingkat kesejahteraan masyarakat luas.

Itulah pentingnya melibatkan pengusaha dalam penyusunan RPJMD dan pihak-pihak berkompeten lainnya. Tujuanya tidak lain adalah untuk mendapatkan banyak masukan dari sluruh komponen yang dimaksud.

"Sehingga dalam 5 tahun kedepan visi misi daerah dapat terwujud,"paparnya.

Bercerita masalah ekonomi, di Inhil cukup besar peluangnya. Apalagi jika dikaitkan dengan potensi daerah. Seperti perkebunan kelapa. Disinilah pentingnya titik berat RPJMD yang mengaitkan dengan sektor-sektor perkebunan kelapa dalam.

Beberapa upaya yang dilakukan, dalam mendongkrak perekonomian ditengah rendahnya harga kelapa adalah, melalui program Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ) Plus Terintegrasi. Serta mendorong pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) diseluruh desa.

Adriah Akil/RRN