Sejumlah pekerja melakukan perbaikan jalan dengan melakukan rigid pavement atau cor beton. ilustrasi rpc
Sejumlah Proyek APBN di Riau Bermasalah, Mentri PU Harus Harus Evaluasi PPTK
Jumat, 26 Agustus 2016|22:48:12 WIB
RADARRIAUNET.COM - Sejumlah Oknum Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) layaknya harus dievaluasi, banyak proyek jalan Rigid di Riau dikerjakan asal-asalan, ulah oknum yang tidak menjankan tugasnya dilapangan.
Kaukus Global Transparansi (Kagotra) menilai dugaan pengurangan bestek pada sejumlah proyek pekerjaan rigit jalan antara lain Simpang Batang (Duri) Provinsi Riau sepertinya telah 'terorganisir'. Kondisi jalan yang patah dan di sengaja ditutupi dengan aspal jelas-jelas menunjukkan kualitas proyek yang bermasalah.
“Proyek puluhan Miliar tahun 2015, bersumber dari APBN sepertinya harus di periksa ulang, oknum Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) seolah tidak bertanggung jawab melakukan pengawasan dilapangan, sehinggga terkesan proyek asal jadi", kata Romzizi peneliti dari Kaukus Global Transparansi
Tak tanggung-tanggung, Kagotra menuding aroma KKN dalam proyek puluhan miliar itu sangat kental. Artinya, oknum PPTK harus di Pecat, dalam hal ini turut dicurigai ikut bermain dalam mengambil keuntungan.
Temuan dugaan korupsi dalam bentuk pengurangan volume pekerjaan ini, atau tidak sesuai dengan spek yang disepakati disebabkan adanya dugaan pemotongan atas nilai total proyek.
"Pihak perusahaan tidak akan berani melakukan dugaan korupsi pemotongan atas nilai proyek kalau tidak dipotong (Pemangku kebijakan), kalau tanpa persetujuan oknum PPTK"sergahnya.
Kagotra juga menuding terjadinya dugaan pengurangaan spek yang merugikan negara dikarenakan lemahnya pengawasan dari penegak hukum." Tidak ada pengawasan sehingga celah dugaan korupsi terbuka, maka kami akan segera menyurati mentri dan penegak hukum agar memeriksa oknum PPTK"tandasnya.
Dia menambahkan, baiknya kepolisian dan Kejaksaan Tinggi (Kejati) untuk segera membuka penyelidiki dugaan pengurangan spek proyek ini karena telah ada potensi kerugian negara, kemudian kata dia, yang perlu dilakukan aparat hukum adalah melakukan pemanggilan.
"Kepada kontraktor yang mengerjakan proyek jalan tersebut dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)," pungkasnya.
rpc/radarriaunet.com
Berita Terkait
-
Laporan Polisi Jalan di Tempat, Korban Penipuan Investasi Kapal Menuntut Keadilan
-
PSI Desak Pemkot Cirebon Tanggap Darurat Pendidikan: 3.252 Anak Tak Sekolah, Masa Depan Bangsa Terancam
-
Rekan Indonesia Apresiasi Langkah Humanis Gubernur DKI Terkait Judi Online, Soroti Aspek Kesehatan Mental
-
1. Nikmati Sensasi Nongkrong Baru: Thelas Cafe Resmi Dibuka di Jatiasih!
-
2. Laporan Polisi Jalan di Tempat, Korban Penipuan Investasi Kapal Menuntut Keadilan
-
3. PSI Desak Pemkot Cirebon Tanggap Darurat Pendidikan: 3.252 Anak Tak Sekolah, Masa Depan Bangsa Terancam
-
4. Rekan Indonesia Apresiasi Langkah Humanis Gubernur DKI Terkait Judi Online, Soroti Aspek Kesehatan Mental
-
5. GMNI Jakarta Selatan Soroti Otoritarianisme Legal dalam Hukum Indonesia
-
6. PSI Kota Cirebon Hormati Keputusan Presiden Soal Abolisi dan Amnesti
-
7. DPD PSI Cirebon Kecam Keras Kasus Intoleransi di Padang: Minta Aparat Usut Tuntas dan Jamin Perlindungan Korban
-
8. BintangChip Siapkan Perayaan Megah Satu Tahun Divisi Investasi di Indonesia, Soroti Dampak Global dan Proyeksi Masa Depan
-
9. Debitur BRI Unit Cut Meutia Gugat Lelang Aset yang Diduga Terlalu Murah
-
10. Manuver Hukum Nikita Mirzani: Gugatan Dicabut, Fokus Penuh Hadapi Perkara Pidana
-
11. AMCD Siap Perkuat Sinergi Media dan Pemerintah, Rancang Audensi ke Gubernur dan Kepala Daerah Riau
-
12. Pelayanan IGD BPJS Kesehatan di RSUD Kembali Disorot: Rekan Indonesia Desak Pertanggungjawaban BPJS Kesehatan
-
13. Praperadilan Ditunda Dua Kali, Kuasa Hukum: Ada Upaya Sistematis Menggugurkan Gugatan
-
14. Peringati HUT ke-57, IFI Riau Pecahkan Rekor MURI dengan Jalan Sehat Serentak
-
15. 12 Media Cetak Riau Bentuk Asosiasi Media Cetak dan Digital, Siap Bangkit Hadapi Era Digital
