6 Prioritas Belanja Anggaran Jokowi di 2017

RADARRIAUNET.COM - Pemerintah punya enam prioritas belanja anggaran di 2017. Tujuannya untuk peningkatan kualitas pelayanan publik. "Penerimaan negara yang lebih memberi kepastian dan memberikan momentum ruang gerak perekonomian," kata Presiden Joko Widodo (Jokowi), dalam pidato nota keuangan di Gedung MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (16/8/2016).

 

Pertama, kata Jokowi, pemerintah akan meningkatkan belanja produktif untuk pembangunan infrastruktur dan konektivitas antar wilayah. Pembangunan infrastruktur diperlukan untuk memperbaiki kualitas pembangunan dan terwujudnya kedaulatan pangan. 

 

"Pemerintah akan meningkatkan belanja untuk pembangunan tol laut dan pelayaran rakyat, pembangunan sarana dan prasarana ketenagalistrikan, perumahan, sanitasi dan air bersih, pembangunan jalan baru dan jalan tol, serta pembangunan dan pengembangan transportasi perkeretaapian, serta penciptaan sawah baru," kata Jokowi.

 

Kedua, lanjut Jokowi, pemerintah akan meningkatkan efisiensi dan penajaman belanja barang untuk meningkatkan ruang fiskal.

 

Sementara yang ketiga adalah meningkatkan kualitas dan efektivitas program perlindungan sosial antara lain perluasan sasaran program keluarga harapan, perbaikan mutu layanan kesehatan dan keberlanjutan program Jaminan Kesehatan Nasional, serta perbaikan program beras untuk Keluarga Sejahtera. "Selain itu, dilakukan penyempurnaan bantuan biaya pendidikan, dengan memperbaiki sistem penyaluran dan akurasi data penerima," katanya.

 

Jokowi menambahkan, poin keempat adalah memperkuat pelaksanaan program prioritas di bidang pendidikan, kesehatan, kedaulatan pangan dan energi, kemaritiman dan kelautan, serta pariwisata dan industri.

 

Kelima, lanjut Jokowi, penyaluran subsidi yang lebih tepat sasaran dan program bantuan sosial non-tunai. Efektivitas penyaluran subsidi dilakukan melalui perbaikan basis data yang transparan dan penataan ulang sistem penyaluran subsidi yang lebih akuntabel.  

 

"Pemerintah akan terus melakukan verifikasi identitas penerima, menambah kelengkapan data, dan memperbaiki alamat. Semua upaya ini untuk memastikan subsidi dan bantuan sosial non-tunai yang diberikan betul-betul sampai kepada rakyat yang membutuhkan," ungkapnya.

 

Sedangkan yang keenam atau terakhir adalah mendukung penegakan hukum dan upaya menjaga stabilitas pertahanan dan keamanan. "Dalam penegakan hukum, kita akan fokus pada pemberantasan peredaran narkoba, pemberantasan korupsi serta upaya melawan terorisme. Kita juga akan terus membangun kekuatan pertahanan sesuai dengan postur Kekuatan Pokok Minimum 2024, dengan modernisasi alutsista yang dilakukan sejalan dengan penguatan industri pertahanan nasional," ujarnya. 

 

 

teu/dtc/radarriaunet.com