Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama saat melakukan wawancara dengan wartawan, di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (4/8/2016). kcm
KPU: Belum Ada Sanksi meski Ahok Bersikeras Tidak Cuti Kampanye
Selasa, 16 Agustus 2016|08:45:32 WIB
RADARRIAUNET.COM - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Juri Ardiantoro mengatakan bahwa belum ada sanksi yang bisa diberikan kepada Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) meski Ahok bersikeras tidak mengajukan cuti selama pelaksanaan kampanye pilkada nanti.
Ahok pun berencana mengajukan peninjauan kembali (judicial review) ke Mahkamah Konstitusi mengenai keharusan cuti bagi petahana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.
"Dari sisi penyelenggaraan pemilunya, cuti atau tidak, sampai sekarang belum ada rumusan sanksinya," ujar Juri di sela-sela acara Gebyar Sosialisasi Akbar Pengawasan Partisipatif Bawaslu, di MH Thamrin, Jakarta Pusat, Minggu (14/8/2016).
Untuk diketahui, Ahok enggan mengajukan cuti jika jadi calon gubernur nantinya. Alasannya, penyelenggaraan kampanye bersamaan dengan pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta.
Juri menjelaskan, meskipun di dalam UU pilkada disebutkan adanya kewajiban atau keharusan mengajukan cuti, tetapi UU tersebut tidak menyebut adanya sanksi bagi petahana yang enggan mengajukan cuti. "Kalau di UU tidak menyebut sanksi," kata dia.
Menurut dia, siapa yang berwenang memberikan sanksi terkait persoalan ini belum ditetapkan. "Makanya kewenangan membuat sanksi terkait dengan pimpinan daerah yang tidak mengambil cuti apakah dari penyelenggara pemilu atau dari pemerintah, kan yang memberikan izin cuti pemerintah," ujar dia.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, calon gubernur dan wakil gubernur yang menjabat harus mengambil cuti selama masa kampanye. Untuk pilkada serentak 2017, masa cutinya dimulai 26 Oktober 2016 hingga 11 Februari 2017 atau sekitar empat bulan. Ahok sebelumnya mengaku keberatan dengan aturan cuti kampanye tersebut.
"Saya cuma minta seandainya saya memutuskan menjaga APBD, saya rela tidak kampanye deh asal saya tidak cuti. Harusnya boleh kan. Boleh enggak, boleh mesti tanya sama MK," kata Ahok.
teu/kcm/radarriaunet.com
Berita Terkait
.jpg){kind=small}
-
Isu Ijazah Jokowi Kembali Mencuat, Tim Hukum Tegaskan Proses Hukum Sudah Tuntas
-
Prof. Leny Nofianti Pimpin UIN Suska Riau, Simbol Kemajuan Gender di Perguruan Tinggi Islam
-
Kapolres Asahan Dilaporkan ke Kadiv Propam Mabes Polri, Diduga Tak Profesional Tangani Kasus Pidana
-
1. Isu Ijazah Jokowi Kembali Mencuat, Tim Hukum Tegaskan Proses Hukum Sudah Tuntas
-
2. Semua Urusan Tuntas Lewat Layanan BRImo
-
3. Prof. Leny Nofianti Pimpin UIN Suska Riau, Simbol Kemajuan Gender di Perguruan Tinggi Islam
-
4. Kapolres Asahan Dilaporkan ke Kadiv Propam Mabes Polri, Diduga Tak Profesional Tangani Kasus Pidana
-
5. 28 Tahun Berdedikasi, Ta Wan Kembali Sapa Jambi Lewat Little Ta Wan di WTC Batanghari
-
6. Terkuak! Anggota DPRD Muratara Diduga Terlibat Tambang Emas Ilegal di Hutan Lindung
-
7. Dari Salemba, Seruan Para Guru Besar: Jangan Jadikan Pendidikan Kedokteran Alat Politik
-
8. Adu Kuat Menteri Bahlil Vs BUMN Soal Gas: UU Migas Bobrok Biang Keroknya?
-
9. Duta Anak Nasional Gaungkan Aspirasi di Hadapan Wakil Gubernur Riau, Soroti Urgensi Perlindungan Anak dari Rokok dan Ketimpangan Hak Dasar
-
10. Riau AutFest 2025: Panggung Keberagaman dan Bakat Anak Autis Kembali Digelar
-
11. Kericuhan di Perkebunan Sawit, PT SIL Tuding Warga Curi Sawit, Ormas Garbeta Bantah
-
12. GEMAH Ungkap PT Bhakti Investama Bukan Pihak Bertanggung Jawab dalam Kasus NCD
-
13. Ichiban Sushi Express Hadir di Binjai Supermall, Membawa Sensasi Kuliner Jepang Kekinian!
-
14. Hutan Gundul dan Perubahan Iklim Diduga Kuat Picu Banjir Bandang Parapat, Tim Ekspedisi Temukan Bukti Longsor Besar di Simarbalatuk
-
15. Ichiban Sushi Express Resmi Buka di Central Plaza Lampung, Menyajikan Sushi Halal dengan Sentuhan Lokal
