Ekonom: Ekspansi Fiskal Dongkrak Pertumbuhan Ekonomi

RADARRIAUNET.COM - Strategi pemerintah menerapkan ekspansi fiskal dengan mendorong belanja pemerintah dinilai efektif dalam mendongkrak pertumbuhan ekonomi semester I 2016. Kendati demikian, ekonom Kenta Institute Eric Sugandi mengingatkan, pemangkasan anggaran belanja dapat memengaruhi laju pertumbuhan ekonomi dalam jangka pendek.

"Untuk kuartal II 2016, kelihatannya, strategi counter cyclical melalui pengeluaran pemerintah dan menjaga daya beli masyarakat untuk mendorong konsumsi, selain juga karena faktor konsumsi musimam selama Ramadan, cukup efektif mendorong pertumbuhan," ujarnya seperti dikutip awak media, Minggu (7/8).

Selama semester I 2016, pertumbuhan ekonomi mencapai 5,18 persen dari periode yang sama tahun lalu, yakni 4,66 persen. Hal ini dikarenakan lonjakan ekspansi belanja pemerintah yang naik dari 2,61 persen pada kuartal I 2016 menjadi 6,28 persen pada kuartal berikutnya. Belanja pemerintah tumbuh dari Rp384,74 triliun menjadi Rp474,28 triliun.

Senada dengan Eric, Ekonom FE-UI Telisa Aulia Falianty juga mengapresiasi langkah pemerintah tersebut. Ia menjelaskan, fiskal yang dilakukan pemerintah adalah dengan menggenjot infrastruktur. Ia mengusulkan, belanja pemerintah tersebut juga dibarengi dengan kepastian hukum.

Namun, terkait pemangkasan anggaran di tengah sumber-sumber pertumbuhan ekonomi yang belum terlihat, Eric Sugandi dan Telisa Falianty sependapat mengenai pengaruh negatif jangka pendek yang mungkin terjadi bagi pertumbuhan ekonomi nasional.

Mereka khawatir, pemotongan belanja dengan dalih untuk menjaga kredibilitas fiskal akan menghambat pertumbuhan ekonomi. Apalagi, Indonesia termasuk sedikit dari negara yang menjaga keseimbangan defisit fiskal di bawah 3 persen kalau dibandingkan negara lainnya.

Perlu diketahui, banyak negara secara leluasa menggunakan instrumen fiskal untuk memacu pertumbuhan ekonomi mereka. Contoh, Malaysia yang memiliki defisit fiskal 3,7 persen, India di atas 3,7 persen, serta Jepang minus 6,2 persen.

"Walau ada pengaruh negatif ke pertumbuhan ekonomi (ceteris paribus), pemotongan belanja pemerintah memang harus dilakukan untuk menjaga defisit total APBN dan APBD tidak melebihi 3 pesen dari PDB nominal sesuai undang-undang keuangan negara. Kami masih menunggu hasil tax amnesty, lebih baik tidak ambil risiko dengan tidak melakukan pemotongan belanja pemerintah," jelas Eric.

Untuk menerapkan strategi ekspansi fiskal, sambung dia, pemerintah harus melihat kondisi terlebih dahulu defisit APBNP-nya. "Belum ada jaminan target tambahan penerimaan pemerintah dari tax amnesty sebesar Rp165 triliun akan tercapai. Kebijakan pemerintah sudah cukup ekspansif di kuartal II 2016, tapi perlu juga dilihat kondisi defisit APBNP," imbuh Eric.

Sementara itu, Telisa menilai, pemangkasan anggaran belanja akan jadi faktor pengurang pertumbuhan ekonomi dalam jangka pendek. Meskipun, harapannya, ada penyesuaian untuk pertumbuhan secara jangka panjangnya. Dampak jangka pendeknya, yaitu mengurangi konsumsi masyarakat dan dapat mengurangi kegiatan ekonomi Indonesia.

Ia berharap, momentum amnesti pajak mampu menggenjot pertumbuhan ekonomi di Indonesia. "Harusnya iya, tapi ekspansi fiskal yang tepat, maksudnya tepat ya sektor-sektor yang produktif pada wujud pertumbuhan perekonomian," pungkasnya.


cnn/radarriaunet.com