Rapat internal MKD sepakat menindaklanjuti dugaan pelanggaran etik Ruhut Sitompul. Rosa Panggabean/Ant/Cnn
Mahkamah Kehormatan DPR Sidangkan Perkara Etik Ruhut Sitompul
Rabu, 18 Mei 2016|18:01:54 WIB
RADARRIAUNET.COM - Mahkamah Kehormatan Dewan menindaklanjuti dugaan pelanggaran etika Anggota Komisi III DPR Ruhut Sitompul. Rapat internal MKD memutuskan akan menyidang perkara yang menimpa legislator Partai Demokrat itu pada akhir Mei.
"Langkah pertama kami adalah memanggil pengadu. Kemudian saksi dan teradu," ujar Anggota MKD Muhammad Syafi'i di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (18/5).
Ruhut diadukan Ketua PP Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak, Jumat (29/4). Politikus Partai Demokrat itu dituding telah melontarkan kata-kata kasar di ruang publik.
Kritik keras disampaikan Ruhut kepada Komnas HAM dan KontraS saat Komisi III DPR menggelar rapat dengar pendapat bersama Kapolri Jenderal Badrodin Haiti. Menurutnya, tudingan pegiat HAM soal Densus 88 Antiteror melakukan pelanggaran HAM terkait kematian tersangka teroris, Siyono, tidak beralasan.
"Saya kecam yang datang ke Komisi III yang mengatakan Densus melangar HAM. HAM apa yang dilanggar? Hak asasi monyet?" kata Ruhut saat rapat dengan Kapolri, Rabu (20/4).
Pernyataan keras Ruhut itu dijadikan barang bukti dalam bentuk rekaman suara ke MKD. PP Pemuda Muhammadiyah juga melampirkan pemberitaan mengenai hal itu.
Syafii mengatakan, setiap anggota dewan seharusnya berlaku dan bertutur kata sopan terutama dalam rapat dan ruang publik. "Itu pernyataan luar biasa. HAM harus dijunjung tinggi, tapi ini dilecehkan," kata Legislator Partai Gerindra ini.
Sebelumnya, Ruhut mengaku siap memberikan keterangan terkait dugaan perkataan kasar yang dia lontarkan. Menurutnya, PP Pemuda Muhammadiyah tidak mengerti titik permasalahan insiden itu. Dia beranggapan, aduan itu hanya menjadi jalan supaya PP Pemuda Muhammadiyah menjadi terkenal.
RRN/Cnn/Radarriaunet.com
Berita Terkait
-
Prof. Leny Nofianti Pimpin UIN Suska Riau, Simbol Kemajuan Gender di Perguruan Tinggi Islam
-
Kapolres Asahan Dilaporkan ke Kadiv Propam Mabes Polri, Diduga Tak Profesional Tangani Kasus Pidana
-
Terkuak! Anggota DPRD Muratara Diduga Terlibat Tambang Emas Ilegal di Hutan Lindung
-
1. Prof. Leny Nofianti Pimpin UIN Suska Riau, Simbol Kemajuan Gender di Perguruan Tinggi Islam
-
2. Kapolres Asahan Dilaporkan ke Kadiv Propam Mabes Polri, Diduga Tak Profesional Tangani Kasus Pidana
-
3. 28 Tahun Berdedikasi, Ta Wan Kembali Sapa Jambi Lewat Little Ta Wan di WTC Batanghari
-
4. Terkuak! Anggota DPRD Muratara Diduga Terlibat Tambang Emas Ilegal di Hutan Lindung
-
5. Dari Salemba, Seruan Para Guru Besar: Jangan Jadikan Pendidikan Kedokteran Alat Politik
-
6. Adu Kuat Menteri Bahlil Vs BUMN Soal Gas: UU Migas Bobrok Biang Keroknya?
-
7. Duta Anak Nasional Gaungkan Aspirasi di Hadapan Wakil Gubernur Riau, Soroti Urgensi Perlindungan Anak dari Rokok dan Ketimpangan Hak Dasar
-
8. Riau AutFest 2025: Panggung Keberagaman dan Bakat Anak Autis Kembali Digelar
-
9. Kericuhan di Perkebunan Sawit, PT SIL Tuding Warga Curi Sawit, Ormas Garbeta Bantah
-
10. GEMAH Ungkap PT Bhakti Investama Bukan Pihak Bertanggung Jawab dalam Kasus NCD
-
11. Ichiban Sushi Express Hadir di Binjai Supermall, Membawa Sensasi Kuliner Jepang Kekinian!
-
12. Hutan Gundul dan Perubahan Iklim Diduga Kuat Picu Banjir Bandang Parapat, Tim Ekspedisi Temukan Bukti Longsor Besar di Simarbalatuk
-
13. Ichiban Sushi Express Resmi Buka di Central Plaza Lampung, Menyajikan Sushi Halal dengan Sentuhan Lokal
-
14. Diisukan Merugi, BUMD PT. SPRH Rokan Hilir Setor Dividen Rp293 Miliar ke Kas Daerah
-
15. Gubernur Riau Abdul Wahid Ajukan Permohonan Pengelolaan Kebun Sawit Eks Duta Palma ke Pemerintah Pusat
