ilustrasi/net
KPK Harus Usut Bisnis Anak Hakim Agung dan Pengacara
Selasa, 23 Juni 2015|16:16:01 WIB
JAKARTA (RR) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta turun tangan menelisik ada atau tidaknya unsur pidana terkait kasus keluarga enam hakim agung yang berkongsi dalam mengelola bisnis rumah sakit bersama seorang pengacara Safitri Hariyani Saptogino.
Kasus tersebut dianggap menabrak kode etik hakim dan mengandung konflik kepentingan. "Kasusnya harus diserahkan ke KPK," ujar Koordinator Divisi Hukum Indonesia Corruption Watch (ICW), Emerson Yuntho dalam pernyataannya kepada sejumlah awak media, Senin (22/6/2015) semalam.
Menurut Emerson dengan adanya KPK turun tangan nantinya, akan terkuak permainan-permainan mafia peradilan ini. Momentum tersebut juga bisa dijadikan ajang bersih-bersih mafia peradilan. "Ini kesempatan untuk bersih-bersih mafia peradilan," ujarnya.
Sebelumnya, Komisi Yudisial (KY) memberikan sinyal akan melanjutkan kasus keluarga enam hakim agung yang berkongsi dalam mengelola bisnis rumah sakit bersama seorang pengacara Safitri Hariyani Saptogino.
"Kalau ada pihak yang bisa menemukan indikasi pelanggaran kode etik tentu KY wajib menindaklanjuti," ujar Komisioner Komisi Yudisial, Imam Anshori Saleh Senin(22/6/2015).
Berdasarkan pemberitaan majalah Tempo beberapa waktu silam, ditemukan adanya dugaan bisnis keluarga enam anak hakim agung bersama pengacara bernama Safitri Hariyani Saptogino.
Bisnis berupa rumah sakit di Cikampek, Jawa Barat tersebut terendus tidak lama usai perkara PK kasus gembong narkoba yang juga pemilik pabrik ekstasi di Surabaya Hanky Gunawan divonis hukuman mati dalam putusan kasasi MA.
Putusan diketok palu pada Agustus 2011. Dalam sidang PK, majelis hakim yang beranggotakan hakim agung Imron Anwari, Ahmad Yamanie dan Nyak Pha mengubah hukuman Hanky Gunawan menjadi 15 tahun penjara.
Usai putusan kontroversial tersebut MA bersama KY kemudian membentuk majelis kehormatan hakim guna menyelidiki vonis itu. Dalam penyelidikan ditemukan tulisan tangan Yamanie mengubah putusan PK Hanky dari 15 tahun menjadi 12 tahun penjara. Majelis sebenarnya meminta Yamanie dipecat, tetapi MA hanya meminta Yamanie mengundurkan diri.
Setelah itu, KY kemudian menerima informasi dari BNN yang menengarai adanya aliran dana mencurigakan tidak lama setelah putusan PK diketuk palu. Penyelidikan oleh tim biro investigasi KY kemudian memunculkan nama pengacara Safitri Hariyani Saptogino.
Safitri, pengacara sekaligus kurator ternyata memiliki jaringan kepada hakim agung Imron Anwari dan Yamanie melalui bisnis rumah sakit di Cikampek bernama Aqma dulunya bernama Izza. Anak-anak kedua hakim agung tersebut menjadi direktur utama dan direktur sekaligus pemegang saham di rumah sakit tersebut.
Sementara keluarga pengacara Safitri menjadi pemegang saham mayoritas. Beberapa anggota staf di MA bahkan menyebut Safitri memiliki lobi dan jaringan bagus di MA. Hampir semua hakim agung dan staf mengenal Safitri.(RR/tcm)
Berita Terkait
-
Penanganan Kasus Vaksin Palsu Dinilai Jalan Ditempat
-
Penggeledahan Eks Pejabat MA Zarof Ricar Penyidik Jampidsus Sita Duit Rp 920 M dan 51 Kg Emas
-
Jokowi di Depan Pengemudi: Bapak Saya Sopir Truk dan Bus
-
Polisi Tetapkan Satu Tersangka Kasus Videotron Porno
-
Kejagung Tegaskan Penarikan Kembali 10 Jaksa KPK tak terkait Perkara
-
Prof. Leny Nofianti Pimpin UIN Suska Riau, Simbol Kemajuan Gender di Perguruan Tinggi Islam
-
Kapolres Asahan Dilaporkan ke Kadiv Propam Mabes Polri, Diduga Tak Profesional Tangani Kasus Pidana
-
Terkuak! Anggota DPRD Muratara Diduga Terlibat Tambang Emas Ilegal di Hutan Lindung
-
1. Prof. Leny Nofianti Pimpin UIN Suska Riau, Simbol Kemajuan Gender di Perguruan Tinggi Islam
-
2. Kapolres Asahan Dilaporkan ke Kadiv Propam Mabes Polri, Diduga Tak Profesional Tangani Kasus Pidana
-
3. 28 Tahun Berdedikasi, Ta Wan Kembali Sapa Jambi Lewat Little Ta Wan di WTC Batanghari
-
4. Terkuak! Anggota DPRD Muratara Diduga Terlibat Tambang Emas Ilegal di Hutan Lindung
-
5. Dari Salemba, Seruan Para Guru Besar: Jangan Jadikan Pendidikan Kedokteran Alat Politik
-
6. Adu Kuat Menteri Bahlil Vs BUMN Soal Gas: UU Migas Bobrok Biang Keroknya?
-
7. Duta Anak Nasional Gaungkan Aspirasi di Hadapan Wakil Gubernur Riau, Soroti Urgensi Perlindungan Anak dari Rokok dan Ketimpangan Hak Dasar
-
8. Riau AutFest 2025: Panggung Keberagaman dan Bakat Anak Autis Kembali Digelar
-
9. Kericuhan di Perkebunan Sawit, PT SIL Tuding Warga Curi Sawit, Ormas Garbeta Bantah
-
10. GEMAH Ungkap PT Bhakti Investama Bukan Pihak Bertanggung Jawab dalam Kasus NCD
-
11. Ichiban Sushi Express Hadir di Binjai Supermall, Membawa Sensasi Kuliner Jepang Kekinian!
-
12. Hutan Gundul dan Perubahan Iklim Diduga Kuat Picu Banjir Bandang Parapat, Tim Ekspedisi Temukan Bukti Longsor Besar di Simarbalatuk
-
13. Ichiban Sushi Express Resmi Buka di Central Plaza Lampung, Menyajikan Sushi Halal dengan Sentuhan Lokal
-
14. Diisukan Merugi, BUMD PT. SPRH Rokan Hilir Setor Dividen Rp293 Miliar ke Kas Daerah
-
15. Gubernur Riau Abdul Wahid Ajukan Permohonan Pengelolaan Kebun Sawit Eks Duta Palma ke Pemerintah Pusat
