Jelang Debat Kedua, PKS Singgung Jokowi soal Blunder

Jakarta: Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Nasir Jamil menyarankan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01 Joko Widodo-Maruf Amin menyiapkan data valid sebanyak mungkin jelang penyelenggaraan debat capres kedua 17 Februari mendatang.

"Kalau masing-masing capres tidak punya informasi valid dan komperhensif sebaiknya tidak disampaikan dalam forum debat. Nanti akan blunder lagi yang dia ucapkan," ucap Nasir di Kompleks Parlemen, seperti sitat CNNIndonesia.com, Kamis (31/1/2019).

Pernyataan Nasir menyinggung 'blunder' yang dinilainya dilakukan Jokowi pada debat perdana, 17 Januari silam. Blunder tersebut, kata dia, ketika Jokowi menyoal banyaknya kader Partai Gerindra yang meloloskan banyak calon legislatif yang merupakan mantan narapidana korupsi.

Berdasarkan data yang dirilis Komisi Pemilihan Umum (KPU), seperti sitat CNNIndonesia.com, Kamis (31/01/2019), data caleg mantan napi korupsi dari Partai Gerindra berjumlah enam orang. Sementara itu, Partai Golkar yang notabenenya mengusung Jokowi, dihuni delapan orang caleg mantan napi korupsi.

"Itu seperti orang bunuh diri. Jadi ingin menembak lawan tapi pelurunya mengenai diri sendiri. Sayangnya Pak Jokowi tidak membaca data. Partai pendukung Pak Jokowi ternyata punya caleg mantan tipikor yang enggak kalah banyaknya," ucap Nasir.

Diketahui, enam caleg mantan napi korupsi dari Partai Gerindra adalah Mohamad Taufik, Herry Jones Johnny Kereh, Husen Kausaha, Ferizal, Mirrhammudin, dan Al Hajar Syahyan.

Sementara itu, delapan caleg mantan napi korupsi dari Partai Golkar ialah Hamid Usman, Desy Yusandi, Agus Mulyadi, Petrus Nauw, Heri Baelanu, Dede Widarso, Saiful T Lami, dan Edy Muklison.

Seperti diketahui, pada debat pertama, Joko Widodo mempertanyakan kepada Prabowo Subianto soal caleg-caleg dari Partai Gerindra yang berstatus mantan narapidana koruptor.

Menurut Jokowi, berdasarkan data ICW ada sejumlah caleg eks koruptor maju dalam pencalonan, dan semua disetujui oleh Prabowo selaku Ketua Umum. Pertanyaan itu sempat memancing reaksi Prabowo, yang kemudian ramai dialihkan dengan gestur joget di arena debat. Prabowo saat itu menjawab menyatakan membiarkan rakyat yang memilih yang menentukan.

KPU bakal menyelenggarakan debat capres kedua pada 17 Februari di Hotel Sultan, Jakarta. Debat ini hanya akan diikuti kedua calon presiden yakni Jokowi dan Prabowo. Mereka bakal menjelaskan visi, misi, dan program mengenai energi, sumber daya alam, pangan, dan infrastruktur.

KPU juga membuat perubahan format dalam debat calon presiden kedua nanti. Pada debat nanti, Jokowi dan Prabowo mendapat kesempatan satu segmen khusus untuk saling berdebat tanpa batasan waktu.

Format ini merupakan pengembangan dari segmen empat dan lima dalam debat capres-cawapres pertama. Dua segmen itu sebelumnya dikhususkan untuk kedua kandidat saling bertanya dan menanggapi.

Seperti diketahui, pada debat sebelumnya, para kandidat dibatasi waktu 60 detik hingga 120 detik untuk berbicara. Pembatasan waktu bicara itu yang akan dihapus.

RRN/CNNI