Jakarta: Sektor pendidikan akan menjadi fokus kunjungan kerja anggota Komisi X DPR ke Provinsi Papua. Ada enam substansi masalah di sektor pendidikan dasar menengah yang harus didalami.
Pertama, terkait pendidikan anak usia dini (PAUD) dan pendidikan masyarakat. Kedua, berbagai permasalahan yang dihadapi pendidikan dasar dan menengah termasuk berbagai saran dan masukan untuk perbaikan kualitas pendidikan dasar dan menengah di Papua.
Ketiga, permasalahan guru dan tenaga kependidikan di Papua. Termasuk permasalahan mengatasi kekurangan guru dan tenaga kependidikan di Papua.
Keempat, permasalahan kurikulum termasuk perkembangan pelaksanaan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) dan kurikulum 2013 (K13). Kelima, permasalahan ujian nasional (UN) khususnya terkait implementasi UN dan UN berbasis komputer (UNBK) selama tiga tahun di Papua.
Keenam, permasalahan terkait Kartu Indonesia Pintar (KIP), Bantuan Operasional Sekolah (BOS), BOS Daerah (BOSDA) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Pendidikan di Papua.
Pada kunjungan kerja 29 Juli hingga 2 Agustus tersebut, anggota Komisi X juga akan meminta masukan untuk perbaikan sistem KIP, BOS, dan DAK Pendidikan. Sedangkan di sektor pendidikan tinggi, anggota Komisi X DPR akan mendalami sejumlah permasalahan, di antaranya soal dana Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN).
BOPTN dihitung berdasarkan jumlah mahasiswa. Program yang dijalankan sejak 2012 ini merupakan bantuan operasional dari Kemendikbud untuk mendorong peningkatan kualitas PTN.
Permasalahan terkait dana BOPTN, seperti pencairan. Komisi juga akan mendalami berapa persen dampak BPOTN terhadap biaya kuliah tunggal dan uang kuliah tunggal yang harus ditanggung mahasiswa di Papua.
Selain itu, Komisi X juga akan melihat implementasi kebijakan Kemenristekdikti tentang Bantuan Pendidikan Miskin Berprestasi, Peningkatan Prestasi Akademik, Afirmasi Pendidikan Tinggi, dan beasiswa lainnya. Pencairan beasiswa tepat waktu menjadi perhatian utama Komisi X, selain tingkat keberhasilan capaian program.
mtvn/TRK/lex