Budiman Pardamean Nadapdap, salah satu anggota DPRD Sumatera Utara yang didakwa menerima suap dari Gubernur Sumut nonaktif Gatot Pujo Nugroho. cnn
Tujuh Anggota DPRD Didakwa Terima Miliaran dari Gatot Pujo
Kamis, 27 Oktober 2016|13:30:59 WIB
RADARRIAUNET.COM - Sebanyak tujuh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Utara didakwa menerima suap miliaran rupiah dari Gubernur Sumut nonaktif Gatot Pujo Nugroho.
Ketujuh anggota DPRD Sumut ini adalah Parluhutan Siregar, Budiman Nadapdap, Guntur Manurung, Muhammad Affan, Zulkifli Effendi Siregar, Bustami, dan Zulkifli Husein.
"Telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan yang ada hubungannya dengan menerima hadiah atau janji," ujar Jaksa Penuntut Umum (JPU) Ali Fikri saat membacakan dakwaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Rabu (26/10).
Ketujuh anggota DPRD ini diduga menerima uang suap dari Gatot dalam kasus persetujuan laporan pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi Sumut dan persetujuan perubahan APBD Sumut tahun 2013, 2014, 2015.
Suap kepada mereka juga terkait dengan penolakan penggunaan hak interpelasi terhadap Pemprov Sumut pada tahun 2015.
Tiap anggota DPRD dinyatakan menerima suap dengan jumlah yang berbeda. JPU mendakwa Parluhutan Siregar menerima Rp862,5 juta, Budiman Rp1,095 miliar, Muhammad Afan Rp1,295 miliar, Zulkifli Husein Rp262,5 juta, Bustami Rp565 juta, Guntur Manurung Rp555 juta, dan Zulkifli Effendi Rp1,555 miliar.
"Terdakwa dalam menjalankan tugasnya telah menerima suap secara bertahap dari Gatot Pujo Nugroho," kata jaksa Ali.
Pemberian suap ini diberikan dalam kurun waktu September 2013 hingga Juli 2015 di ruang Bagian Keuangan Sekretaris Dewan dan ruang Ketua Fraksi PAN DPRD Sumut.
JPU mendakwa perbuatan ini bertentangan dengan kewajiban terdakwa selaku penyelenggara negara sebagaimana diatur dalam Pasal 5 angka 4 dan 6 Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).
Ketujuh terdakwa dianggap melanggar Pasal 12 huruf a dan b atau Pasal 11 Juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.
cnn/radarriaunet.com
Berita Terkait
-
Isu Ijazah Jokowi Kembali Mencuat, Tim Hukum Tegaskan Proses Hukum Sudah Tuntas
-
Prof. Leny Nofianti Pimpin UIN Suska Riau, Simbol Kemajuan Gender di Perguruan Tinggi Islam
-
Kapolres Asahan Dilaporkan ke Kadiv Propam Mabes Polri, Diduga Tak Profesional Tangani Kasus Pidana
-
1. Isu Ijazah Jokowi Kembali Mencuat, Tim Hukum Tegaskan Proses Hukum Sudah Tuntas
-
2. Semua Urusan Tuntas Lewat Layanan BRImo
-
3. Prof. Leny Nofianti Pimpin UIN Suska Riau, Simbol Kemajuan Gender di Perguruan Tinggi Islam
-
4. Kapolres Asahan Dilaporkan ke Kadiv Propam Mabes Polri, Diduga Tak Profesional Tangani Kasus Pidana
-
5. 28 Tahun Berdedikasi, Ta Wan Kembali Sapa Jambi Lewat Little Ta Wan di WTC Batanghari
-
6. Terkuak! Anggota DPRD Muratara Diduga Terlibat Tambang Emas Ilegal di Hutan Lindung
-
7. Dari Salemba, Seruan Para Guru Besar: Jangan Jadikan Pendidikan Kedokteran Alat Politik
-
8. Adu Kuat Menteri Bahlil Vs BUMN Soal Gas: UU Migas Bobrok Biang Keroknya?
-
9. Duta Anak Nasional Gaungkan Aspirasi di Hadapan Wakil Gubernur Riau, Soroti Urgensi Perlindungan Anak dari Rokok dan Ketimpangan Hak Dasar
-
10. Riau AutFest 2025: Panggung Keberagaman dan Bakat Anak Autis Kembali Digelar
-
11. Kericuhan di Perkebunan Sawit, PT SIL Tuding Warga Curi Sawit, Ormas Garbeta Bantah
-
12. GEMAH Ungkap PT Bhakti Investama Bukan Pihak Bertanggung Jawab dalam Kasus NCD
-
13. Ichiban Sushi Express Hadir di Binjai Supermall, Membawa Sensasi Kuliner Jepang Kekinian!
-
14. Hutan Gundul dan Perubahan Iklim Diduga Kuat Picu Banjir Bandang Parapat, Tim Ekspedisi Temukan Bukti Longsor Besar di Simarbalatuk
-
15. Ichiban Sushi Express Resmi Buka di Central Plaza Lampung, Menyajikan Sushi Halal dengan Sentuhan Lokal
