Menko Polhukam Wiranto mendesak Polri membersihkan institusi mereka dari pungli sebelum membantu Satuan Tugas Sapu Bersih Pungli. cnn
Wiranto: Satgas Pungli Tidak Ambil Alih Tugas Penegak Hukum
Jumat, 14 Oktober 2016|14:41:55 WIB
RADARRIAUNET.COM - Menko Polhukam Wiranto mengatakan, Satuan Tugas Sapu Bersih (Saber) Pungli tidak dibentuk untuk mengambil alih tugas penegak hukum. Ia pun menyebut, Saber bukanlah kritik atas kinerja lembaga hukum yang rendah.
"Satgas ini hanya melakukan aktivitas yang menjurus pada penyakit tertentu di negeri ini, penyakit pungli yang sudah berjalan puluhan tahun," kata Wiranto di Jakarta, Kamis (13/10).
Wiranto memaparkan, Saber Pungli bersifat sementara (ad hoc). "Kalau sudah bersih, kami bubarkan," tuturnya.
Meski demikian telah dibubarkan, kata Wiranto, nantinya satgas tersebut dapat kembali diaktifkan. Ia merujuk pada fenomena pemungutan uang haram di berbagai sentra pelayanan publik yang telah terjadi bertahun-tahun.
Wiranto mengatakan, Saber Pungli tidak akan bekerja sendiri. Polri dari seluruh jenjang struktural akan dilibatkan.
Namun Wiranto meminta Kapolri Jenderal Tito Karnavian untuk terlebih dulu memastikan kepolisian bersih dari pungli di lingkungan internalnya sendiri.
"Saya wanti-wanti, bersihkan di tubuh mereka. Kan simultan sekarang, bersih-bersih dulu sambil melaksanakan tugas itu," ujar Wiranto.
Lebih dari itu, pemerintah pusat mewacanakan pemberian penghargaan dan hukuman atas pencapaian institusi dalam pemberantasan pungli. Keberhasilan akan diukur dari laporan awal wilayah kritis praktik pungli.
Kerja satgas ini, kata Wiranto, juga akan melibat partisipasi masyarakat. Tim akan membuka layanan laporan secara online. Setiap orang yang menemui pemungut liar atau mendapatkan perlakuan menyangkut pungli bisa langsung mengadu ke satgas tersebut.
"Langsung (lapor) pakai ponselnya, dan kemudian kami akan tindaklanjuti secepat mungkin. Kalau online kan hitungan detik," ucap Wiranto.
Satgas juga telah menyiapkan beragam sanksi bagi pemungut pungli. Mulai dari hukuman administrasi sampai pemecatan. Pemidanaan juga diterapkan sesuai proses hukum yang berlaku.
cnn/radarriaunet.com
Berita Terkait
-
Isu Ijazah Jokowi Kembali Mencuat, Tim Hukum Tegaskan Proses Hukum Sudah Tuntas
-
Prof. Leny Nofianti Pimpin UIN Suska Riau, Simbol Kemajuan Gender di Perguruan Tinggi Islam
-
Kapolres Asahan Dilaporkan ke Kadiv Propam Mabes Polri, Diduga Tak Profesional Tangani Kasus Pidana
-
1. Isu Ijazah Jokowi Kembali Mencuat, Tim Hukum Tegaskan Proses Hukum Sudah Tuntas
-
2. Semua Urusan Tuntas Lewat Layanan BRImo
-
3. Prof. Leny Nofianti Pimpin UIN Suska Riau, Simbol Kemajuan Gender di Perguruan Tinggi Islam
-
4. Kapolres Asahan Dilaporkan ke Kadiv Propam Mabes Polri, Diduga Tak Profesional Tangani Kasus Pidana
-
5. 28 Tahun Berdedikasi, Ta Wan Kembali Sapa Jambi Lewat Little Ta Wan di WTC Batanghari
-
6. Terkuak! Anggota DPRD Muratara Diduga Terlibat Tambang Emas Ilegal di Hutan Lindung
-
7. Dari Salemba, Seruan Para Guru Besar: Jangan Jadikan Pendidikan Kedokteran Alat Politik
-
8. Adu Kuat Menteri Bahlil Vs BUMN Soal Gas: UU Migas Bobrok Biang Keroknya?
-
9. Duta Anak Nasional Gaungkan Aspirasi di Hadapan Wakil Gubernur Riau, Soroti Urgensi Perlindungan Anak dari Rokok dan Ketimpangan Hak Dasar
-
10. Riau AutFest 2025: Panggung Keberagaman dan Bakat Anak Autis Kembali Digelar
-
11. Kericuhan di Perkebunan Sawit, PT SIL Tuding Warga Curi Sawit, Ormas Garbeta Bantah
-
12. GEMAH Ungkap PT Bhakti Investama Bukan Pihak Bertanggung Jawab dalam Kasus NCD
-
13. Ichiban Sushi Express Hadir di Binjai Supermall, Membawa Sensasi Kuliner Jepang Kekinian!
-
14. Hutan Gundul dan Perubahan Iklim Diduga Kuat Picu Banjir Bandang Parapat, Tim Ekspedisi Temukan Bukti Longsor Besar di Simarbalatuk
-
15. Ichiban Sushi Express Resmi Buka di Central Plaza Lampung, Menyajikan Sushi Halal dengan Sentuhan Lokal
