Mahkamah Agung merancang draf aturan pemidanaan korupsi dengan melibatkan institusi lain seperti KPK, Polri, dan Kejaksaan Agung. cnn
Draf Aturan Pemidanaan Korporasi Disahkan Akhir Bulan Ini
Sabtu, 10 September 2016|10:53:17 WIB
RADARRIAUNET.COM - Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan Mahkamah Agung tengah merancang Peraturan MA (Perma) terkait dengan tata cara pemidanaan korporasi sebagai tersangka dalam suatu tindak pidana korupsi.
Pelaksana Harian Kepala Biro Humas KPK Yuyuk Andriati mengatakan, Perma Pemidanaan Korporasi masih dalam tahap perumusan draf. Sedianya draf perma itu akan dipresentasikan di MA pada akhir bulan ini.
Yuyuk menuturkan, pembahasan perma tersebut melibatkan seluruh unsur aparat seperti KPK, Polri, dan Kejaksaan Agung. Pembahasan draf perma yang dilakukan antaraparat tersebut bersifat tertutup.
"Perma ini nantinya akan mengatur tata cara dan prosedur untuk melakukan beracara dengan subjek korporasi. Jadi targetnya, draf akan dipresentasikan di MA sekitar akhir bulan ini" ujar Yuyuk di Kantor KPK, Jakarta, Jumat (9/9).
Wakil Ketua KPK Alexander Marwata pernah mengatakan setidaknya 90 persen kasus korupsi melibatkan korporasi. Korupsi terjadi karena kerja sama antara pengusaha dan penguasa. Ia menilai, pemidanaan korporasi dibutuhkan untuk memberikan efek jera.
Yuyuk berkata, sejatinya korporasi sudah menjadi subjek hukum, sehingga bisa dipidanakan jika melanggar hukum. Adapun Perma Pemidanaan Korporasi adalah pelengkap aturan bagi aparat hukum untuk mempidanakan korporasi.
"Dengan adanya Perma ini, semua diatur dan semua aparat hukum bisa melakukan pemidanaan dengan tata cara yang diatur lewat perma," ujarnya.
Hakim Agung Surya Jaya sebelumnya mengatakan draf perma telah rampung dan tinggal disahkan. Perma tentang Tanggung Jawab Pidana Korporasi ini nantinya bakal menjadi landasan penegak hukum dalam menindak korporasi yang terlibat dalam kasus korupsi.
"Sudah, tunggu saja sebentar lagi akan ditandatangani," ujar Surya di Kantor KPK, Jakarta.
cnn/radarriaunet.com
Berita Terkait
-
Isu Ijazah Jokowi Kembali Mencuat, Tim Hukum Tegaskan Proses Hukum Sudah Tuntas
-
Prof. Leny Nofianti Pimpin UIN Suska Riau, Simbol Kemajuan Gender di Perguruan Tinggi Islam
-
Kapolres Asahan Dilaporkan ke Kadiv Propam Mabes Polri, Diduga Tak Profesional Tangani Kasus Pidana
-
1. Isu Ijazah Jokowi Kembali Mencuat, Tim Hukum Tegaskan Proses Hukum Sudah Tuntas
-
2. Semua Urusan Tuntas Lewat Layanan BRImo
-
3. Prof. Leny Nofianti Pimpin UIN Suska Riau, Simbol Kemajuan Gender di Perguruan Tinggi Islam
-
4. Kapolres Asahan Dilaporkan ke Kadiv Propam Mabes Polri, Diduga Tak Profesional Tangani Kasus Pidana
-
5. 28 Tahun Berdedikasi, Ta Wan Kembali Sapa Jambi Lewat Little Ta Wan di WTC Batanghari
-
6. Terkuak! Anggota DPRD Muratara Diduga Terlibat Tambang Emas Ilegal di Hutan Lindung
-
7. Dari Salemba, Seruan Para Guru Besar: Jangan Jadikan Pendidikan Kedokteran Alat Politik
-
8. Adu Kuat Menteri Bahlil Vs BUMN Soal Gas: UU Migas Bobrok Biang Keroknya?
-
9. Duta Anak Nasional Gaungkan Aspirasi di Hadapan Wakil Gubernur Riau, Soroti Urgensi Perlindungan Anak dari Rokok dan Ketimpangan Hak Dasar
-
10. Riau AutFest 2025: Panggung Keberagaman dan Bakat Anak Autis Kembali Digelar
-
11. Kericuhan di Perkebunan Sawit, PT SIL Tuding Warga Curi Sawit, Ormas Garbeta Bantah
-
12. GEMAH Ungkap PT Bhakti Investama Bukan Pihak Bertanggung Jawab dalam Kasus NCD
-
13. Ichiban Sushi Express Hadir di Binjai Supermall, Membawa Sensasi Kuliner Jepang Kekinian!
-
14. Hutan Gundul dan Perubahan Iklim Diduga Kuat Picu Banjir Bandang Parapat, Tim Ekspedisi Temukan Bukti Longsor Besar di Simarbalatuk
-
15. Ichiban Sushi Express Resmi Buka di Central Plaza Lampung, Menyajikan Sushi Halal dengan Sentuhan Lokal
