Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan. cnn
Nihil Peluang Operasi Militer Untuk Bebaskan WNI yang Ditawan
Sabtu, 16 Juli 2016|09:59:31 WIB
RADARRIAUNET.COM - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan menegaskan, sejauh ini Indonesia tidak melihat peluang melakukan operasi militer untuk membebaskan 10 anak buah kapal (ABK) WNI yang menjadi tawanan kelompok separatis asal Filipina, Abu Sayyaf.
"Lebih taktis lagi tadi kami mendapat laporan bahwa medan tempat mereka disandera (menyebabkan) sangat sulit dilakukan pembebasan, khususnya pelolosannya,” ujarnya seperti dikutip dari ANTARA, Jumat (15/7) malam.
Alasan utama pemerintah Indonesia mengesampingkan opsi operasi militer lantaran konstitusi Filipina yang melarang intervensi militer negara lain di wilayahnya.
Karena itu, satu-satunya jalan yang bisa dilakukan pemerintah Indonesia saat ini, yakni perundingan/negosiasi dengan para perompak.
Meskipun pada pekan lalu tentara Filipina dikabarkan menewaskan sekitar 40 pemberontak Abu Sayyaf dalam serangan di kepulauan selatan Filipina, Luhut mengatakan bahwa operasi tersebut tidak mengganggu proses komunikasi dan negosiasi yang sedang berjalan.
Untuk mencegah agar peristiwa penyanderaan terhadap WNI tidak terulang kembali, pemerintah Indonesia telah menyiapkan beberapa opsi pengamanan tambahan khususnya bagi kapal-kapal tunda dan tongkang berukuran kecil yang mengangkut batu bara ekspor ke Filipina.
Kapal-kapal tunda dan tongkang yang proporsinya 15 persen dari keseluruhan kapal pengangkut batu bara Indonesia ke Filipina, dianggap lebih rentan dibajak.
Karena itu, sesuai panduan dari Organisasi Maritim Internasional (IMO), pemerintah mempertimbangkan penempatan personel bersenjata (armed guards) untuk mengawal kapal-kapal niaga tersebut.
"Yang jelas, 15 persen kapal (tongkang) yang membawa batubara ke Filipina itu akan dikawal oleh personel bersenjata, saya tidak menyebutkan itu TNI atau siapa. Nanti kita cari lagi formatnya," pungkas Luhut.
cnn/radarriaunet.com
Berita Terkait
-
Isu Ijazah Jokowi Kembali Mencuat, Tim Hukum Tegaskan Proses Hukum Sudah Tuntas
-
Prof. Leny Nofianti Pimpin UIN Suska Riau, Simbol Kemajuan Gender di Perguruan Tinggi Islam
-
Kapolres Asahan Dilaporkan ke Kadiv Propam Mabes Polri, Diduga Tak Profesional Tangani Kasus Pidana
-
1. Isu Ijazah Jokowi Kembali Mencuat, Tim Hukum Tegaskan Proses Hukum Sudah Tuntas
-
2. Semua Urusan Tuntas Lewat Layanan BRImo
-
3. Prof. Leny Nofianti Pimpin UIN Suska Riau, Simbol Kemajuan Gender di Perguruan Tinggi Islam
-
4. Kapolres Asahan Dilaporkan ke Kadiv Propam Mabes Polri, Diduga Tak Profesional Tangani Kasus Pidana
-
5. 28 Tahun Berdedikasi, Ta Wan Kembali Sapa Jambi Lewat Little Ta Wan di WTC Batanghari
-
6. Terkuak! Anggota DPRD Muratara Diduga Terlibat Tambang Emas Ilegal di Hutan Lindung
-
7. Dari Salemba, Seruan Para Guru Besar: Jangan Jadikan Pendidikan Kedokteran Alat Politik
-
8. Adu Kuat Menteri Bahlil Vs BUMN Soal Gas: UU Migas Bobrok Biang Keroknya?
-
9. Duta Anak Nasional Gaungkan Aspirasi di Hadapan Wakil Gubernur Riau, Soroti Urgensi Perlindungan Anak dari Rokok dan Ketimpangan Hak Dasar
-
10. Riau AutFest 2025: Panggung Keberagaman dan Bakat Anak Autis Kembali Digelar
-
11. Kericuhan di Perkebunan Sawit, PT SIL Tuding Warga Curi Sawit, Ormas Garbeta Bantah
-
12. GEMAH Ungkap PT Bhakti Investama Bukan Pihak Bertanggung Jawab dalam Kasus NCD
-
13. Ichiban Sushi Express Hadir di Binjai Supermall, Membawa Sensasi Kuliner Jepang Kekinian!
-
14. Hutan Gundul dan Perubahan Iklim Diduga Kuat Picu Banjir Bandang Parapat, Tim Ekspedisi Temukan Bukti Longsor Besar di Simarbalatuk
-
15. Ichiban Sushi Express Resmi Buka di Central Plaza Lampung, Menyajikan Sushi Halal dengan Sentuhan Lokal
