Dugaan Pungli Oknum Camat di Inhu 'Senyap'

Administrator - Rabu,28 April 2021 - 16:12:31 wib
Dugaan Pungli Oknum Camat di Inhu 'Senyap'
Ilustrasi. Foto: Klikwarta

RADARRIAUNET.COM: Kasus dugaan Pungli (pungutan liar) terhadap pihak perusahaan dan toke sawit yang ada di Kecamatan Batang Gangsal, Kabupaten Indragiri Hulu, Riau yang dilakoni oknum camat setempat, sontak hilang dari permukaan.
Dugaan pungli yang dilakukan oknum Camat Batang Gangsal itu disebutkan dengan modus untuk biaya perbaikan jalan di tiga desa yaitu, Seberida, Belimbing dan Desa Penyaguan itu, sempat viral diberitakan oleh berbagai media.
Bahkan, berdasarkan informasi dan data yang diterima RiauLink.com, besaran pungli oleh oknum camat itu, diperkirakan mencapai Rp122 juta lebih.
Yang mana, pungli itu terkuak pada awal tahun 2021 lalu, dan telah berlangsung sejak 3 November 2020 silam. Kendati demikian, hingga saat ini kasus tersebut tak 'tersentuh' oleh hukum.
"Dugaan pungli itu berawal dari rapat yang dilakukan di Aula Kantor Camat, pada 3 November 2020 lalu bersama perwakilan masyarakat desa. Dalam rapat itu, disepakati bahwa akan dilakukan perbaikan jalan di tiga desa tersebut. Salah satunya Jalan Poros Tali Kawat," kata sumber RiauLink.com, Selasa 27 April 2021.
Disebutkan sumber RiauLink.com, volume jalan yang akan diperbaiki, sekitar 117 kilometer dengan besaran pagu anggaran yang dibutuhkan sebesar, Rp112 juta rupiah.
Dalam memenuhi biaya perbaikan jalan yang dimaksud, oknum Camat diduga membebankan atau memungut semua dana tersebut, dari pihak perusahaan perkebunan dan toke atau tengkulak kelapa sawit yang ada di wilayah itu.
Dengan ketentuan, 85 persen biaya dipungut dari managemen perusahaan, dan 15 persen dibebankan kepada toke atau tengkulak kelapa sawit.
"Dola penghitungan, setiap 1 hektare kebun kelapa sawit yang dimiliki perusahaan, dibebankan biaya sebesar, Rp27 ribu, dan untuk masing-masing tengkulak yang ada, dikenakan sebesar Rp1 juta rupiah," tuturnya menyitat riauLink.com.
Atas hal itu, dirinya meminta aparat penegak hukum agar tidak tinggal diam dalam melakukan penindakan dan penegakan hukum terhadap oknum Camat Batang Gangsal tersebut.
"Sebenarnya, apa yang dilakukan oknum camat itu tidak sebatas tindak pidana pungli, melainkan ada penyalahgunaan wewenang yang berujung pada sebuah tindak pidana korupsi. Maka dari itu, hal ini harus ditindak secara hukum yang berlaku," ringkasnya.
Aksi pungutan liar (Pungli) di duga terjadi di Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Inhu, Riau. Yang di duga melibatkan oknum camat setempat.
Hal itu di ketahui dari hasil rapat yang di lakukan di aula kantor camat Batang Gansal pada 3 November 2020 lalu yang terletak di Jalan Lintas Timur Desa Seberida, Kecamatan Batang Gansal.
Dalam rapat bersama warga itu di sepakati bahwa akan dilakukan perbaikan Jalan Poros Tali Kawat Desa Seberida, Desa Belimbing dan Desa Penyaguan Kecamatan Batang Gansal sepanjang lebih kurang 117 kilometer dengan besaran pagu anggaran sebesar Rp112 juta.
Dimana, sumber anggaran berasal dari 85 persen itu dibebankan kepada pihak perusahaan bidang perkebunan yang berada dalam wilayah di tiga desa tersebut.
Dengan ketentuan senilai Rp27 ribu perhektar, dan 15 persen di bebani kepada toke sawit atau tengkulak sebesar Rp1 juta pertengkulak.
Salah seorang aktivis organisasi asal Kabupaten Inhu, Affandi alias pak Itam kepada awak media, Ahad 21 Februari 2021, menyikapi hal di atas, menegaskan, pihaknya sangat menyayangkan adanya dugaan Pungli yang di duga di lakukan oleh Camat Batang Gansal Elinaryon.
"Sudah jelas hal itu merupakan perbuatan melanggar hukum tapi mengapa di lakukan juga," kata Affandi.
Sebab, kata dia, persoalan jalan poros desa merupakan tanggungjawab pemerintah daerah. Selain itu, pembangunan jalan kabupaten tidak bisa di biayai oleh desa dengan menggunakan dana desa. Apalagi dana tersebut berasal dari hasil Pungli.
"Dalam kesempatan ini kita meminta kepada aparat penegak hukum untuk segera bertindak. Sebab, persoalan ini (dugaan Pungli-red) tidak bisa di biarkan begitu saja," tegasnya.
Konon katanya, dalam rapat itu terungkap daftar nama-nama perusahaan yang di pungut untuk biaya perbaikan jalan poros di tiga desa, antara lain, PT SSK dan PT PAS dengan luas 1.500 hektar sebesar Rp40,5 juta.
Sedangkan PT SIR seluas 862 hektar sebesar Rp23 juta lebih, PT IP seluas 176 hektar dengan besaran pungutan Rp4 juta lebih, PT PLM seluas 1.000 hektar sebesar Rp27 juta, CV Nikmat Lestari seluas 150 hektar senilai Rp4 juta lebih dan Lumban Gaol (pemilik lahan-red) seluas 150 hektar senilai Rp4 juta lebih dan salah satu tengkulak, yang namanya belum di ketahui, senilai Rp18 juta lebih
Ali Amsar mewakili masyarakat setempat, kepada awak media Ahad 21 Februari 2021 mengatakan, belum lama ini tercium kebijakan Camat Batang Gansal yang membebankan sejumlah perusahaan dan toke sawit untuk membayar iuran jalan sebagai akses penghubung masyarakat Desa Belimbing-Penyaguhan.
Menurutnya dengan berdalih iuran untuk kebutuhan perbaikan jalan itu, perlu dipertanyakan. Karena kebijakan tersebut, seharusnya dilakukan musyawarah terlebih dahulu dengan berbagai pihak.
"Apakah pihak Camat ada melibatkan para tokoh pemuda, masyarakat, perangkat desa yang ada di dua desa, atau melibatkan Forum Kordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam)?," sebutnya dengan nada bertanya.
Seperti diketahui lanjut Ali Amsar, di surat berita acara, yang tampak hanya sejumlah managemen pengusaha, Toke sawit tanpa ada melibatkan tokoh lain yang seharusnya diundang dari dua desa tersebut.
"Jika tidak ada melibatkan itu, otomatis masyarakat bertanya-tanya. Sebab ini kan masalah uang, yah nama uang harus jelas,” tukasnya.
Secara terpisah menanggapi hal ini Edi Juanda salah satu Manager PT. SIR membenarkan perusahan membayar iuran seperti yang sudah disepakati dalam berita acara.
"Benar, pihak perusahaan membayar iuran untuk jalan untuk perbaikan jalan. Adapun besaran iuran itu, berdasarkan hasil kesepakatan sebesar Rp27.000 perhektar. Artinya perusahaan dan lainnya membayar sesuai luasan lahan yang di tetapkan Camat Batang Gansal,” jawab Edi Juanda.
Sebelumnya Camat Batang Gansal H Elinariyon membenarkan adanya iuaran dari perusahaan. Iuran itu digunakan untuk perbaikan akses jalan tali kawat (Belimbing-Penyaguhan) yang mencapai 17 kilometer, bahkan lebih,” pungkasnya. RR/RLC/MKC/ANC