Tuntut Eksekusi Kebun Ilegal PT PSJ 'Amper' Datangi Kejati dan DLHK Riau

Administrator - Senin,20 Januari 2020 - 13:44:57 wib
Tuntut Eksekusi Kebun Ilegal PT PSJ 'Amper' Datangi Kejati dan DLHK Riau
Massa Aliansi Mahasiswa Peduli Riau atau Amper menggelar aksi damai di gedung Kajati dan DLHK Riau.foto riauterkini

RADARRIAUNET.COM: Puluhan massa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Peduli Riau (Amper) menggelar aksi damai di gedung Kajati dan DLHK Riau. Dalam aksinya massa menuntut ketegasan Kejati dan DLHK Riau untuk melaksanakan eksekusi kebun ilegal PT Peputra Supra Jaya (PSJ) yang berlokasi di Desa Pangkalan Gondai, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan.

Alfan selaku Koordinator Lapangan mengatakan aksi buntut dari ulah PT PSJ yang dikatakannya melawan Hukum Putusan Hukum Mahkamah Agung nomor 1087/Pid.Sus.LH/2018 tanggal 17 Desember 2018. Bahwasannya kebun milik PT PSJ ilegal karena termasuk kawasan hutan seluas 3000 hektare.

"Kita juga miris, sebab PT PSJ justru menghasut masyarakat untuk melawan hukum. Seharusnya PT PSJ mengedukasi masyarakat bukan justru malah berlindung di belakang masyarakat," katanya, dikutip dari riauterkini.com, Jumat pekan lalu.

Lanjutnya, untuk itu pihaknya meminta kepada Kejati dan DLHK Riau untuk tegakkan hukum dengan menertibkan kebun ilegal PT PSJ itu. "Jangan sampai kalah dengan PT PSJ, bahkan jangan sampai kami berpikiran bahwa ada indikasi permainan dengan penegak hukum," tegasnya.

Dalam aksi itu, massa juga menyampaikan beberapa point tuntutan. Diantaranya yakni mendukung satgas penertipan kebun ilegal PT PSJ dalam kawasan hutan. Kemudian menuntut percepatan penertiban tersebut. Selanjutnya, menuntut hutankan kembali lahan tersebut.

Point berikutnya yakni menuntut kapan akan dilaksanakan penertiban yang akan dilakukan oleh Kejati dan DLHK Riau serta melaksanakan putusan MA nomor 1087/Pid.Sus.LH/2018 tanggal 17 Desember 2018. Terakhir menuntut Kejati dan DLHK Riau agar mengingatkan PT PSJ agar tidak melibatkan masyarakat untuk melawan hukum.

"Jika tuntutan kami ini tidak diindahkan, maka kita akan kembali gelar aksi. Bahkan kita juga akan sampaikan kepada Presiden RI bahwasannya penegakan hukum di Riau lemah dan kalah terhadap PT PSJ," tuturnya.

Untuk diketahui, sebelumnya eksekusi lahan PT Peputra Supra Jaya (PSJ) yang berada di Desa Pangkalan Gondai, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan batal karena dihalangi oleh ratusan masyarakat yang tergabung dalam kelompok tani mitra PT PSJ.

Informasi yang dihimpun, masyarakat yang tergabung dalam kelompok tani mitra PT PSJ itu telah melakukan aksi penolakan eksekusi lahan sejak hari Minggu (12/01/20) malam dengan cara memasang spanduk penolakan eksekusi, selain itu masyarakat juga menginap dilokasi lahan yang akan di eksekusi.

Eksekusi lahan PT PSJ seluas 3.323 hektare itu seharusnya dilakukan oleh tim gabungan dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Riau, Dinas Kehutanan, Polres Pelalawan, dan instansi terkait lainnya pada hari Senin (13/1/2020) tertunda karena penolakan yang dilakukan oleh masyarakat yang mengaku dari kelompok tani tersebut.

Dengan alasan untuk menghindari terjadinya keributan antara petugas dan masyarakat yang berada di lokasi.

 

RR/rtc/zet