Takut Jadi 'Korban', Banyak PPTK di Inhil Undur Diri, Lelang Proyekpun Batal

Administrator - Rabu,09 September 2015 - 11:43:16 wib
Takut Jadi 'Korban', Banyak PPTK di Inhil Undur Diri, Lelang Proyekpun Batal
Dikabarkan, banyak PPTK di beberapa SKPD di Inhil mengundurkan diri, ketakutan proyek yang ditanganinya nanti bermasalah secara hukum. Akibatnya, pelelangan proyekpun dibatalkan. (foto : humas)

TEMBILAHAN (RRN) - Dikabarkan, banyak PPTK di beberapa satuan kerja perangkat daerah mengundurkan diri, dikarenakan ketakutan proyek yang ditanganinya bermasalah secara hukum nantinya. Selain banyaknya PPTK yang mengundurkan tersebut, beberapa SKPD lebih memilih membatalkan pelelangan proyek daripada dicari 'kesalahan' mereka dalam proyek yang dikerjakan di instansi tersebut.

Kalangan SKPD dan kontraktor mendukung segala upaya penegakan hukum dalam pemberantasan korupsi dan ketidakberesan dalam pekerjaan proyek pemerintah, namun mereka mempertanyakan seolah-olah ada oknum yang sengaja mencari-cari kesalahan mereka, walaupun proyek yang dikerjakan sudah diperiksa oleh pengawas dan konsultan, serta tidak ditemukan masalah dalam pengerjaannya. “Kalau seperti ini, bagaimana kami mau bekerja, setiap apa yang kami kerjakan selalu dicari-cari kesalahannya untuk dapat menjerat kami," ungkap salah seorang PPTK di salah satu SKPD kepada wartawan.


Disebutkan, rendahnya serapan APBD tahun ini tidak terlepas dari 'kegalauan' hampir di tiap SKPD, karena takut menjadi korban pengerjaan proyek yang dijalankan di instansi tersebut. “Saya sudah telpon ULP untuk membatalkan proyek di instansi kami, karena buat apa dikerjakan kalau nanti menjadi masalah," ujar salah seorang pimpinan SKPD lainnya kepada wartawan.


Diakuinya, kondisi tidak kondusif ini termasuk diantara pemicu rendahnya serapan APBD tahun ini, karena dapat dihitung dengan jari proyek yang baru dikerjakan sampai bulan September ini. Diterangkan, kalau kondisi semacam ini terus berlanjut dan serapan APBD Inhil rendah, maka tahun depan Silpa makin tinggi. Imbasnya, Dana Bagi Hasil (DBH) daerah ini akan kembali dikurangi. Hal ini menyebabkan tidak maksimal pembangunan yang akan dilaksanakan, khususnya buat kepentingan masyarakat, seperti infrastruktur jalan, pendidikan dan lain-lain. (teu/rtc)