PNS Jangan 'Parno' Dikekang Bermedsos

Administrator - Rabu,16 Oktober 2019 - 11:25:27 wib
PNS Jangan 'Parno' Dikekang Bermedsos
Ilustrasi Medsos

RADARRIAUNET.COM: Surat Edaran BKN kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) tentang Pencegahan Potensi Gangguan Ketertiban dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi PNS yang terbit Mei 2018 lalu kembali menjadi perbincangan. Dalam surat itu, disebutkan bahwa menyebarluaskan pernyataan ujaran kebencian di media sosial bisa membuat ASN dihukum mulai dari penundaan naik pangkat, gaji, sampai pemecatan.

Surat tersebut menimbulkan pertanyaan soal ukuran yang membedakan ujaran kebencian dengan kritik terhadap pemerintah. Menanggapi hal itu, Kepala Biro Hubungan Masyarakat BKN Mohammad Ridwan menuturkan, jenis-jenis pernyataan di media sosial yang termasuk dalam ujaran kebencian atau hasutan sudah dipaparkan dalam enam jenis.

"Di 6 poin itu sudah dijelaskan. Misalnya menjelek-jelekkan Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, kemudian NKRI, dan pemerintah yang sah itu ada. Bentuk penjelek-jelekannya melalui pemeriksaan," kata Ridwan dikutip dari detikcom, Selasa (15/10).

Ridwan menuturkan, ASN tak perlu parno atau ketakutan dengan surat edaran tersebut. Pasalnya, semua kritik yang dicetuskan ASN akan diperiksa terlebih dahulu oleh PPK.

"Kita tidak bisa semena-mena judgement tanpa ada pemeriksaan. Dan itu yang wajib, pengawasan, pembinaan, pemeriksaan itu wajib dilakukan oleh PPK. Jadi jangan terlalu parno juga," jelas Ridwan.

Meski begitu, kata Ridwan, kebijakan ini memang mengacu pada aktivitas ASN di media sosial. Jika ASN ingin menyampaikan kritiknya kepada pemerintah baik sesuai instansi ASN tersebut bekerja, atau instansi pemerintah lain, sebaiknya disampaikan melalui portal resmi yang sudah tersedia.

"Misalnya saya di BKN, kritik soal BKN bisa ke Kepala BKN, atau teman-teman yang lain di dalam lingkungan BKN, tidak perlu ke media sosial. Kalau misalnya kemudian di luar instansi, contoh saya saya mengkritik Kementerian PUPR soal infrastruktur, kan itu punya saluran sendiri. Di mana? Di lapor.go.id, atau aplikasi-aplikasi lain. Sampaikanlah di situ, jadi tidak harus di media sosial. Buat apa? Sama sekali tidak membangun," terang dia.

Pasalnya, kata Ridwan, ASN sebagai perekat negara memang harus menjaga norma-norma dalam bekerja dan hanya fokus kepada pembangunan negara. "Prinsipnya karena fungsi ASN itu kan perekat persatuan dan kesatuan bangsa. Kemudian dia juga harus tidak peduli suku, agama, ras, golongan apa terhadap orang yang dilayani. Jadi fokus ke situ saja, membangun negeri, memperbaiki layanan yang sesuai dengan tugas dan fungsinya," paparnya.

Seperti diketahui, Badan Kepegawaian Negara (BKN) kembali mengingatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) tentang regulasi yang mengatur sikap ASN dalam menyampaikan pendapatnya di media sosial. Regulasi tersebut dibuat dalam Surat Edaran BKN kepada PPK tentang Pencegahan Potensi Gangguan Ketertiban dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi PNS yang terbit Mei 2018 lalu.

Sejalan dengan edaran tersebut, BKN juga membuka layanan pengaduan ASN via media sosial BKN. Lalu, tercatat 990 laporan ketidaknetralan ASN yang disampaikan ke Komisi Aparatur Sipi Negara (KASN) untuk ditindaklanjuti bersama dengan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) masing-masing instansi pusat dan daerah.

Gejala neo-orba

Menanggapi hal itu, Director Paramadina Public Policy Institute (PPPI) Ahmad Khoirul Umam menilai gejala neo-orba (orde baru) mulai muncul, terutama dalam aspek penegakan hukum. Pasalnya, demokrasi dirasa terbatas, terutama bagi seorang ASN.

"Memang gejala neo-orba ini mulai bermunculan, dalam aspek penegakan hukum, pemberantasan korupsi, konsep stabilitas keamanan yang dihadirkan. Karena itu, penting bagi kita untuk mengingatkan pemerintah agar tetap konsisten pada cita-cita demokrasi, dan tidak terbajak oleh kekuatan oligarki," kata Umam.

Ia menuturkan, pemerintah harus punya aturan teknis dalam menangangi sebuah pendapat yang disampaikan ASN. Jika kritik yang disampaikan masih dalam konteks demokrasi, maka pemerintah tak bisa menindaknya dengan mengatasnamakan reformasi birokrasi.

"Aturan teknis yang menjadi koridor kebebasan politik PNS harus jelas dan tetap menjamin penguatan nilai-nilai demokrasi, bukan justru memberangusnya secara membabi buta atas nama reformasi birokasi," jelas Umam.

Ia mengatakan, dalam mengukur suatu pendapat termasuk dalam ujaran kebencian atau hanya kritik harus diiringi dengan pemahaman aturan teknis dan pendidikan politik. Selain itu, ASN sendiri juga harus menyikapi media sosial dengan baik sebelum menyampaikan kritiknya.

"Diperlukan kedewasaan bermedia sosial, dan penegakan aturan teknis yang proporsional. Instrumen negara yang punya otoritas pengendalian hoax, fake news, dan hate speech perlu difungsikan dengan baik, tanpa memberangus nilai-nilai kebebasan & demokrasi itu sendiri. Di sinilah perlu pendidikan politik," papar dia.

Selain itu, menurut Umam pemerintah tak perlu mendikte ASN dalam menentukan sikapnya dalam menyampaikan pendapat. "Masyarakat sebaiknya tidak dibiasakan didikte, kedewasaan politik mereka adalah jaminan kualitas demokrasi Indonesia ke depan," imbuhnya.

 

RR/dtc/zet