Perda Terkesan Diskrimatif dan Merugikan Banyak Pihak

Wali Kota Serang Menghadap Kemendagri soal Perda 'Intoleran'

Administrator - Selasa,14 Juni 2016 - 23:13:54 wib
Wali Kota Serang Menghadap Kemendagri soal Perda 'Intoleran'
Wali Kota Serang Haerul Jaman dipanggil pemerintah pusat terkait perda di wilayah mereka yang menuai kritik. Cnn/Reno Esnir/ant
RADARRIAUNET.COM - Wali Kota Serang Haerul Jaman, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, dan perwakilan Gubernur Banten akan menyambangi kantor Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri siang ini. "Wali Kota Serang datang jam 13.00," ujar Direktur Jenderal Otonomi Daerah Soni Sumarsono, Selasa (14/6).  Menurut Sumarsono, surat panggilan terhadap Wali Kota Serang dikirim kemarin menggunakan radiogram. Pemanggilan berakar dari aksi represif Satpol PP Serang merazia dan merampas makanan dari warung yang buka siang hari saat Ramadan.
Razia digelar berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyakit Masyarakat yang dikeluarkan Wali Kota dan Majelis Ulama Indonesia Kota Serang. Sumarsono belum mau membeberkan apa yang bakal dibahas Kemendagri dengan Wali Kota Serang tersebut, termasuk tim penyusun Perda Nomor 2 tahun 2010 yang kemudian disebut intoleran. Sebelum Ramadan, Wali Kota Serang Haerul Jaman mengeluarkan Surat Edaran Nomor 451.13/555-Kesra/2016 yang ditujukan untuk para pemilik restoran, kafe, rumah makan, warung nasi, atau warung makanan dan minuman di wilayahnya. Surat Edaran itu menjadikan Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pencegahan, Pemberantasan, dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat sebagai pegangan untuk melarang warga makan, minum dan merokok pada siang hari di tempat publik selama Ramadan. Pengusaha rumah makan pun tidak boleh melayani masyarakat pada siang hari sepanjang Ramadan. "Diberitahukan dengan hormat, pemilik restoran, kafe, rumah makan, warung nasi, warung, dan pedagang makanan atau minuman, dilarang melakukan kegiatan itu sejak pukul 04.30 sampai 16.00 WIB," tulis surat edaran tersebut. Surat edaran yang ditandatangani Haerul itu memuat sejumlah ancaman sanksi bagi para pelanggar, yakni penertiban, pidana kurungan paling lama tiga bulan, dan denda paling banyak Rp50 juta. cnn/radarriaunet.com