Pendapatan Triliunan, Namun Tata Kelola Disorot: PLN BAG Didorong Diaudit

Radarriau.net | Jakarta - Sebuah rangkaian kejanggalan di tubuh PT Pelayaran Bahtera Adhiguna (PT PLN BAG), anak perusahaan PT PLN Energi Primer Indonesia, mulai menyeruak ke publik. Dugaan adanya monopoli pengapalan, pengaturan vendor, hingga potensi kolusi internal, kini memunculkan tekanan kuat terhadap Komite Pengawas Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara untuk turun tangan melakukan investigasi menyeluruh.

Laporan ini mengungkap temuan awal yang disampaikan oleh BUMN Monitoring Institute, yang menilai bahwa pola-pola tidak wajar telah muncul berulang sejak beberapa bulan terakhir—dan semuanya bermuara pada satu tanda bahaya: ketidaktransparanan tata kelola.

Kejanggalan yang Terlalu Banyak untuk Dianggap Kebetulan

Di kalangan vendor Kerja Sama Operasi (KSO) yang menjadi mitra resmi PT PLN BAG, kegelisahan mulai meningkat sejak September 2025. Sebanyak 20 vendor yang selama ini rutin mendapat jatah pengangkutan batu bara tiba-tiba tidak menerima penugasan sama sekali.

Padahal, dalam kondisi normal, setiap bulan PT PLN BAG membagi 100 hingga 200 shipment yang diikuti oleh 40 perusahaan KSO.

“Bagaimana mungkin hampir separuh vendor tiba-tiba menganggur tanpa alasan jelas? Ini bukan pola biasa,” kata Direktur Eksekutif BUMN Monitoring Institute, Sahrul, saat ditemui wartawan, Jumat, 14 November 2024.

Data internal yang dihimpun lembaga tersebut menunjukkan perubahan pola yang tidak lazim: pengangkutan yang seharusnya terbagi merata kini disebut lebih condong mengalir pada satu hingga dua perusahaan saja. Di sinilah dugaan praktik monopoli mulai mengemuka.

Rakor Pengapalan yang Dimundurkan Tanpa Alasan

Kejanggalan tak berhenti di situ. Rapat Koordinasi (Rakor) Pengapalan—acara bulanan yang biasanya digelar setiap Oktober untuk penugasan November—tiba-tiba dimundurkan ke November.

Perubahan ini bukan keputusan kecil. Rakor memegang kendali penuh pada distribusi penugasan untuk pengapalan 1–30 November. Jika Rakor molor, penugasan pun berpotensi diatur ulang tanpa pantauan kolektif para vendor.

“Tidak ada urgensi yang bisa menjelaskan kenapa Rakor mundur. Setiap kali jadwal berubah, risiko manipulasi semakin besar,” kata seorang sumber dari industri angkutan batu bara yang meminta identitasnya disembunyikan.

Jabatan Direktur Kosong — Celah untuk Permainan Politik?

Investigasi mendalam mengungkap satu titik krusial: posisi Direktur Perencanaan dan Niaga PT PLN BAG telah lama dibiarkan kosong.

Menurut Sahrul, kekosongan jabatan strategis ini membuka ruang luas bagi pihak-pihak tertentu untuk memainkan penugasan secara tidak resmi.

“Jabatan yang kosong terlalu lama rentan ditunggangi. Ada indikasi kekuatan politik dan kepentingan personal masuk melalui celah ini,” ungkapnya.

Beberapa analis BUMN menilai, ketika posisi teknis tidak diisi, keputusan strategis bisa ditarik ke lingkaran lain yang bukan seharusnya memegang kewenangan. Bila benar terjadi, ini menjadi indikasi kuat adanya pola kolusi internal.

Kinerja Keuangan Melesat, Tapi Pengelolaan Dipertanyakan

PT PLN BAG sebenarnya berada dalam performa bisnis yang sangat baik:

• Pendapatan 2023: Rp5,92 triliun
• Laba bersih 2023: Rp900 miliar
• Laba bersih 2024: Rp956 miliar
• Volume pengangkutan: 250–350 unit per bulan

Dengan kinerja yang kuat, pertanyaan pun muncul:
Mengapa perusahaan dengan capaian stabil justru dikelilingi kontroversi dalam tata kelola?

“Ketika perusahaan tumbuh pesat, terkadang permainan di belakang layar ikut tumbuh,” kata Sahrul.

Desakan Mengarah ke Komite Pengawas Danantara

Karena indikasi semakin kuat, BUMN Monitoring Institute meminta Komite Pengawas BPI Danantara turun tangan. Struktur Komite Pengawas yang terdiri dari: Ketua KPK, Ketua PPATK, Ketua BPK, Ketua BPKP, Kapolri dan Jaksa Agung membuat lembaga ini memiliki kekuatan penuh untuk membuka dugaan praktik korupsi, monopoli, atau kolusi dalam BUMN strategis seperti PT PLN BAG.

“Kami mendesak audit investigatif. Ini penting untuk memastikan apakah ada praktik kriminal di balik ketidakwajaran ini,” tegas Sahrul.

Episode 6: Misi Besar Asta Cita Prabowo dan Taruhan Reputasi BUMN

Dorongan investigasi ini sekaligus diklaim sebagai bentuk dukungan terhadap Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya pada agenda nasional, yakni: pemberantasan korupsi,penguatan BUMN dan transparansi dan akuntabilitas ekonomi.

Maka, jika dugaan ini benar, kasus di PT PLN BAG dapat menjadi salah satu ujian terbesar bagi komitmen antikorupsi pemerintah baru.

Menanti Langkah Nyata Pengawas

Hingga kini, belum ada respons resmi dari PT PLN BAG maupun BPI Danantara terkait desakan ini. Namun tekanan publik dan vendor yang dirugikan kian membesar.

Pertanyaan utama yang kini menggantung:
Apakah ini sekadar ketidakteraturan administrasi, atau ada skenario yang lebih besar di balik pengaturan pengapalan batu bara?

Investigasi ini terus berjalan, dan mata publik kini tertuju pada langkah Komite Pengawas Danantara.

(Tim invest RB-Group)