Diduga Cemari Lingkungan PT Bayas Biofuels Dilaporkan ke Dirjen KLHK

Administrator - Kamis,13 Februari 2020 - 13:35:19 wib
Diduga Cemari Lingkungan PT Bayas Biofuels Dilaporkan ke Dirjen KLHK
Foto ilustrasi pencemaran

RADARRIAUNET.COM: Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD Indragiri Hulu melaporkan anak perusahaan Darmex Group ke Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Jakarta, karena limbah PT Bayas Biofuels dinilai mengganggu lingkungan dan membuat resah masyarakat.

"Ini bukti keseriusan wakil rakyat membela masyarakat agar pihak perusahaan mendapatkan sanksi tegas," kata salah satu anggota Komisi III DPRD Inhu Mulyanto di Rengat, dilansir dari laman Antarariau, Rabu.

Ia mengatakan, masyarakat sangat dirugikan atas ketidakseriusan perusahaan mengelola limbah secara baik dan benar sesuai aturan hukum, laporan yang masuk ke DPRD Inhu harus ditindaklanjuti.

"Kami memperjuangkan aspirasi masyarakat, terutama yang terkena dampak pencemaran limbah," terangnya.

Komisi III DPRD Inhu meminta agar Bidang Hukum Dirjen KLKH untuk segera menindaklanjuti keluhan masyarakat, menegakkan hukum dengan tidak tebang pilih, sehingga semua perusahaan taat aturan dalam berinvestasi.

Mulyono menyebutkan, Komisi III DPRD Inhu yang berangkat ikut mendampingi ke KLKH Jakarta antara lain, Yurizal (Wakil Ketua Komisi III), Elda Suhanura Sekretaris Komisi III), Suroto dan Hendrizal anggota Komisi III DPRD Inhu.

"Selain itu, kami juga berharap semua pihak membantu, mengawal proses hukum terhadap PT Bayas Biofuels," pintanya.

PT Bayas Biofules beroperasi di perbatasan Kabupaten Inhu dan Indragiri Hilir. Sebelumnya, pihak DPRD Inhu sudah memanggil pihak manajemen PT Bayas Biofuels untuk rapat dengar pendapat pada 4 Februari lalu, namun perusahaan tidak datang.

Sejauh ini pihak PT Bayas Biofulesbelum dapat diminta keterangannya terkait dugaan pencemaran lingkungan tersebut.

Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu diwakili oleh Dinas Lingkungan Hidup menghadiri undangan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam rangka menindaklanjuti laporan masyarakat terkait limbah lahan terkontaminasi B3PT Pertamina Asset I Lirik Field.

"Kami diundang mengikuti acara proses penyelesaian limbah lahan terkontaminasi B3 dan mencari solusi terbaik," kata Kepala Dinas Lingkungan Hidup Indragiri Hulu Selamet di Rengat.

Ia mengatakan, proses penyelesaian lahan yang terkontaminasi limbah B3 dari PT Pertamina EP Asset Lirik belum selesai, setelah melalui beberapa tahap, akhirnya kembali digelar pertemuan di Jakarta dengan memperhatikan semua institusi terkait.

Pihak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengundang sejumlah pihak terkait yakni, instansi pemerintah Direktur Pengaduan dan Pengawasan dan Sriksi Administratif, Direktur Teknik dan Lingkungan Migas Kementerian ESDM dan Kepala Divisi Penunjang Operasi dan Keselamatan SKK Migas, Kepala Lingkungan Hidup dan Lingkungan Provinsi Riau serta Kepala Dinas Lingkungan Hidup Indragiri Hulu, Para Kasubdit di Lingkungan PKTDLB3.

Menurut Selamet, proses acara berjalan lancar, dimana dibuka langsung oleh Direktur PKTDLB3, sebagai presentasi Laporan disampaikan oleh PT Pertamina EP Aset I Lirik dan bahkan terjadi diskusi, penyusunan perumusan tindak lanjut serta pembuatan berita acara.

Pada acara itu juga, ujar KepalaDLH, diundang pakar Lingkungan Hidup Dr Sukardar, Dr Agus M Ramdhan sebagai pakar Hidrogeologi, untuk diminta keterangan dan menyampaikan sejumlah analisa.

"Persoalan limbah jika pihak perusahaan tidak taat hukum dan kurang pengawasan proses penyelesaiannya sangat rumit, namun sangat di syukuri komitmen pihak PT Pertamina untuk menyelesaikannya dengan optimal dan tuntas.

Semua perusahaan yang bergerak di bidang pabrik, minyak, gas, PKS yang berkaitan erat dengan limbah diminta untuk tetap taat hukum dan mengakomodir aspirasi semua pihak, agar semua tidak berdampak kepada lingkungan maupun masyarakat.

Masyarakat dan pemerhati serta pengamat lingkungan, khususnya di Indragiri Hulu sangat banyak, bahkan jika ada temuan langsung memberikan laporan ke instansi terkait, sebagai Dinas yang mengurusi hal tersebut merespon positip agar ke depan tidak ditemukan lagi persoalan limbah berbahaya.

 

RR/ant/zet