DPRD Minta Syamsuar Terima Kritik

Administrator - Selasa,11 Februari 2020 - 13:51:14 wib
DPRD Minta Syamsuar Terima Kritik
Sejumlah Anggota DPRD Riau Usai Hearing bersama Masyarakat. Foto: Humas

RADARRIAUNET.COM: Komisi I DPRD Riau meminta Gubernur Syamsuar mesti terbuka dengan kritik masyarakat terkait jalannya roda pemerintahan.

Salah satu yang menjadi perhatian komisi I adalah pelantikan pejabat eselon III dan IV beberapa waktu yang lalu yang masih banyak menimbulkan pertanyaan dari berbagai pihak. "Gubernur dan Wagub harus membuka diri, menerima kritik dan saran. Banyak sudah pengaduan masuk ke komisi I.

Salah satunya, masih ada pejabat yang sudah tertangkap ngopi di kedai kopi saat jam kerja oleh Wagub namun masih saja dilantik pada pelantikan awal Januari lalu, kritikan dari masyarakat jangan diabaikan," kata Ketua Komisi I DPRD Riau, Ade Agus Hartanto, Kamis (6/2/2020).

Selanjutnya, kata Ade Agus pihaknya juga belum menerima laporan secara resmi pejabat dilantik yang ternyata positif narkoba. "Katanya sudah dicopot, tapi laporannya belum sampai ke kita," paparnya.

Sekretaris DPW PKB Riau ini menambahkan, jika gubernur tidak mau berbenah, pihaknya khawatir penyerapan anggaran bisa terganggu. Karena pejabat yang dilantik bermasalah. "Serapan APBD bisa terancam, jangan sampai nanti sudahlah APBD kecil, serapan kecil pula, dampaknya ke masyarakat juga kecil," tukasnya.

Sebelumnya, puluhan masyarakat Riau yang mengatasnamakan Jaringan Investigasi Pemberantasan Korupsi (Jipikor) menggelar aksi unjukrasa di depan kantor Gubernur Riau, Jalan Sudirman Pekanbaru kemarin.

Massa mendatangi kantor Gubernur Riau dengan membawa sejumlah spanduk yang bertuliskan beragam tuntutan mereka terkait Dinasti Gubernur Riau Syamsuar dan Sekdaprov Riau Yan Prana Jaya.

"Pak Gubernur dan Pak Sekda, sekalian aja lantik keluarga dan teman bapak semuanya jadi pejabat. Biar jadi kantor keluarga di Pemprov Riau ini," begitu salah satu tulisan yang ada dispanduk tersebut.

Masa yang melakukan aksi unjukrasa ini memprotes pelantikan pejabat eselon III dan IV di lingkungan Pemprov Riau yang terdiri dari 512 pejabat eseleon III dan IV yang dilantik, sedangkan 114 orang lainnya pejabat fungsional.

Sebab beberapa nama yang masih ada hubungan keluarga dengan Gubri dan Sekdsprov Riau dilantik menjadi pejabat Pemprov Riau.

Pejabat yang dimaksud itu yakni, menantu Syamsuar, Tika Rahmi Syafitri dilantik sebagai Kepala Sub Bagian (Kasubag) Retribusi pada Bagian Retribusi di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Riau. Selain menantu orang nomor satu di Bumi Lancang Kuning, dua ajudan Syamsuar turut dilantik.

Keduanya yakni, Raja Jehan Saputra diberikan jabatan sebagai Kasubag Hubungan Keprotokolan dan Alfi Sukrila sebagai Kasubag Tamu, Kepala Bagian Protokol, Biro Adpim Setdaprov Riau.
Lalu, pejabat yang disebut-sebut orang dekat Yan Prana, yakni istrinya bernama Fariza.

Dia menduduki jabatan Kabid Pengembangan Pegawai Badan Kepegawaian Daerah (BKD). Lalu, abangnya yaitu Prasurya Darma yang dilantik menjadi Sekretaris Dinas Sosial (Dinsos) dan adiknya, Dedi Herman yang diangkat sebagai Kabid Operasi Satpol PP.

Tak hanya itu, Rogi ajudan Yan Prana juga tak ketinggalan. Rogi dilantik sebagai Kasubag Penggunaan Pengamanan dan Pemeliharaan Aset Sekda Bagian Administrasi Keuangan dan Umum Setdaprov Riau.

"Berdasarkan hasil investigasi kami di lapangan diduga adanya sejumlah korupsi kolusi dan nepotisme dalam proses penunjukan pelantikan pejabat eselon yang dilantik," kata Korlap Isnaldi.

Masih banyak yang dilantik merupakan orang yang mempunyai hubungan kekerabatan dengan Gubri dan Sekdaprov Riau dan diduga dilantik bukan berdasarkan kompetensi, jenjang karir dan keilmuan serta keahlian mereka.

"Kami mendesak Gubri untuk membatalkan SK Gubri tentang pemberhentian dan pengangkatan pejabat administrator dan pejabat pengawas di lingkunga Pemprov Riau, karena diduga terjadi tindak pidana korupsi kolusi dan nepotisme dalam proses pengangkatan pejabat eselon III dan IV terebut," katanya.

Selain itu Jipikor juga mendesak Gubri dan Sekdaprov Riau untuk mengangkat dan melantik ulang pejabat eselon III dan IV berdasarkan UUD dan peraturan yang berlaku termasuk jabatan eselon II yang akan dilantik nantinya. Serta mendesak Menpan-RB untuk segera mengevaluasi pelantikan eselon III dan IV oleh Pemprov Riau (7/2/2020) lalu.

Masa juga mendesak KPK RI untuk menginvestigasi proses pengangkatan pejabat eselon II, III dan IV di lingkungan Pemprov Riau karena diduga terjadi jual beli jabatan dalam pengangkatan pejabat eselon tersebut.

Tidak cukup sampai disitu, pendemo juga mendesak KPK RI untuk mengawal proses pemilihan direksi Bank Riau Kepri karena diduga terindikasi adanya kongkalikong yang mengarah pada tindak pidana korupsi.

Terakhir, masa juga menuntut dan mendesak KPK RI dan Menpan-RB untuk membentuk tim investigasi terhadap pengangkatan pejabat eselon II dan III dan IV karena diduga terjadi korupsi kolusi dan nepotisme dan diduga akan terjadi jual beli jabatan.

"Ada KKN dalam pelantikan pejabat esselon III dan IV. Karena berdasarkan pengalaman Gubernur sebelumnya, banyaknya kerabat dan keluarga vang memiliki jabatan strategis akan membuat sistem pemerintahan bersipat Dinasti dan diduga akan mengarah ke Tipikor," sebutnya.

Tak hanya itu saja, Japikor turut mendesak Gubernur Biau dan Sekdaprov Riau untuk mengangkat dan melantik ulang pejabat eselon llI dan IV berdasarkan Undang - Undang (UU) dan peraturan yang berlaku, termasuk jabtan eselon Il yang akan dilantik nantinya.

"Kita mendasak Menpar RB untuk segera mengevaluasi pelantikan eselon III dan IV oleh Pemprov Riau," katanya.

Meski didera sejumlah kritikan terkait program 100 hari kerja, Gubernur Riau, Syamsuar bersama Wakil Gubenur Riau Edy Natar, masih menanggapi kritikan itu dengan santai, diantaranya berupa kritikan terkait kinerja Syamsuar.

Menurut pengamat politik Universitas Riau Saiman Pakpahan, kritikan yang diarahkan ke pemimpin Riau itu mestinya juga disertai pemahaman tentang penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2019 lalu.

"Faktanya APBD 2019 diusulkan pada kepemimpinan Gubenur Riau sebelumnya. Mau tidak mau Pak Syamsuar dan Pak Edy Natar harus menggunakanya. Tentu saja mereka tidak bisa mengarahkanya sesuai visi-misi yang ditetapkan, termasuk program 100 hari kerja," katanya.

Lebih jauh Saiman menyebut, kritikan yang terlontar setelah bergulirnya APBD Perubahan 2019, mungkin lebih dapat diterima ketimbang kondisi saat ini. Soalnya itu tadi, pasangan Syamsuar dan Edy Natar baru dapat optimal memasukan konsep kerja ketika berlakunya APBD P 2019 itu.

"Termasuk saat Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2019-2024 diterapkan. Nah, kalau untuk  APBD murni 2019, itu kan murni dirumuskan gubenur sebelumnya. Jadi kalau untuk lontarkan kritik harus ada parameternyalah," ujar Saiman.

Sebelumnya, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di DPRD Riau mengkritik 100 hari pemerintahan Syamsuar. Bekas Bupati Siak itu dinilai belum menunjukan gebrakan yang membanggakan.

Adapun Syamsuar dan Edy Natar Nasution saat ini sedang menyusun serangkaian perubahan di struktur Pemerintahan Provinsi (pemprov). Hal itu ditandai dengan upaya menghidupkan kembali Dinas Perkebunan Provinsi Riau, serta pembentukan kembali Badan Pengelolah Perbatasan Daerah (BPPD) Provinsi.

 

RR/CPL/GRC/ROC/ADV