Melalui Rakornas Wardan Jalin Komunikasi dengan Jokowi

Administrator - Jumat,15 November 2019 - 14:51:50 wib
Melalui Rakornas Wardan Jalin Komunikasi dengan Jokowi
Bupati Inhil HM Wardan saat mengikuti Rapat koordinasi nasional (Rakornas) bersama Presiden RI Joko Widodo di Bogor, Rabu (13/11/19). Foto: Rpc

RADARRIAUNET.COM: Bupati Indragiri Hilir (Inhil) Wardan, menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) bersama Presiden RI Joko Widodo di Bogor, Rabu (13/11/19).

Pada Rakornas tersebut hadir Wakil Ketua DPRD Inhil Edy Gunawan, Dandim 0314/Inhil Letkol Inf Imir Faishal, Kapolres AKBP Indra Duaman Siahaan, Kajari Inhil H Susilo dan beberapa pejabat terkait lainnya.

Rakornas yang diselenggarakan pemerintah pusat dengan melibatkan pemerintah daerah, provinsi dan kabupaten/kota yang dipusatkan di Sentul International Convention Center (SICC) Bogor itu mendapat respon positif oleh Bupati Inhil HM Wardan."Semua ini untuk mensinkronisasikan seluruh program-program yang ada di pusat hingga ke tingkat daerah," kata Bupati Inhil HM Wardan.

Pada dasarnya, sinkronisasi program tersebut supaya dapat diaplikasikan di daerah Kabupaten Inhil, dalam rangka mempercepat pelaksanaan pembangunan seusai visi misi Bupati Inhil untuk satu priode ke depan.

Pada kesempatan itu, Wardan menyampaikan potensi perkelapaan yang dimiliki Kabupaten Inhil sebagai daerah yang memiliki hamparan kelapa terluas di Indonesia.Menurut Bupati, di tengah dinamika ekonomi global yang tidak menguntungkan bagi negara berkembang, termasuk Indonesia, sudah sepatutnya potensi daerah seperti yang ada di Kabupaten Inhil dapat diberdayakan secara maksimal sehingga mampu membantu memperkokoh pondasi ekonomi nasional.

"Kita memiliki potensi di bidang perkebunan kelapa, bahkan potensi yang besar. Arah pembangunan sektor ini jelas, yakni Industrialisasi, bahkan dalam skala rumah tangga sekalipun," jelas Bupati.

Maka itu, Bupati berharap, Pemerintah Pusat dapat mengerahkan segenap dukungan konkretnya terhadap Kabupaten Inhil pada sektor perkebunan kelapa, terutama dalam hal sokongan menuju gerbang revolusi industri kelapa.

"Orientasi ekspor yang menjadi tujuan kita. Jika memang perusahaan domestik ingin mengambil peran silahkan, dimana produk turunan kelapa asal Kabupaten Inhil dapat menjadi komoditas subtitusi di dalam negeri atas kelapa - kelapa yang mungkin diimpor dari luar," papar Bupati.

Namun, sayangnya belakangan ini, menurut bupati, Kabupaten Inhil diterpa berbagai kendala pada sektor hulu perkebunan kelapa yang diasumsikan dapat mengancam kesinambungan dari produksi kelapa lokal masyarakat pekebun kelapa.Dengan penuh pengharapan sekaligus keyakinan, Bupati Inhil pun menyerahkan proposal permohonan bantuan secara langsung kepada Presiden Joko Widodo.

"Harapan terbesar kita adalah Pemerintah Pusat dapat memberikan bantuan kepada kita dalam upaya penyelamatan perkebunan kelapa dan perbaikan harga kelapa. Selain itu juga kita berharap dapat support di bidang pembangunan infrastruktur dan penunjang lainnya," pungkas Bupati.

Dalam pertemuan yang digagas oleh APKASI (Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia), Presiden Joko Widodo menyampaikan adanya ancaman efek ekonomi global terhadap ekonomi Indonesia dari berbagai permasalahan.

Sebagai contoh, krisis ekonomi yang melanda negara di benua Amerika, seperti Venezuela, Brazil dan Argentina, termasuk pula Turki yang sedang diguncang permasalahan ekonomi.Disamping itu, perang dagang antara Tiongkok dan Amerika Serikat yang tidak menunjukkan tanda - tanda akan mereda juga turut andil dalam kondisi yang mengancam perekonomian nasional.

Dalam posisi yang tidak menguntungkan ini, Joko Widodo meminta agar para Pemimpin di Daerah dapat memahami bahwa kondisi seperti ini dapat berdampak langsung terhadap masyarakat, khususnya berkenaan dengan masalah inflasi meski inflasi Indonesia masih terjaga.

Dilatar belakangi dengan letak geografisnya dan sebagian besar masyarakatnya berprofesi petani terutama kelapa, pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir berkomitmen mempertahankan keberadaan kelapa di Kabupaten Indragiri Hilir. Pernyataan tersebut disampaikan Bupati Inhil HM Wardan, dalam sambutannya saat menghadiri salah satu kegiatan di aula Kantor Bappeda Kabupaten Inhil, Jalan Akasia Tembilahan, belum lama ini.

Menurut Bupati Kabupaten Inhil HM Wardan memiliki potensi sumber daya alam (SDA) yang cukup berlimpah dan beraneka ragam, seperti wilayah perkebunan kelapa yang mencapai luas sekitar 393 ribu hektare, yang merupakan salah satu mata pencarian dan lahan penghidupan bagi masyarakat.

"Kalau boleh dikatakan, untuk wilayah kabupaten, Inhil merupakan daerah terbesar di dunia yang ditumbuhi dan ditanami pohon kelapa. Jadi, sesungguhnya kelapa adalah identitas Kabupaten Inhil, yang bisa dijadikan sebagai potensi unggulan dari daerah ini," tutur Bupati.

Kendati demikian, lanjut mantan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau ini, sekarang sudah lebih dari 100 ribu hektare lahan perkebunan kelapa masyarakat yang terkena intrusi air laut, yang berdampak pada tak berfungsi dan tak produktifnya hasil dari perkebunan kelapa, sehingga masyarakat banyak mengalihfungsikan lahannya menjadi perkebunan kelapa sawit.

"Saya akan tetap mempertahankan kelapa sebagai pohon kehidupan di Kabupaten Inhil, salah satunya melalui Program Gerakan Masyarakat Tanam dan Pelihara Pohon Kelapa. Kemudian, kita juga sudah mulai menanam kelapa hias di sejumlah titik jalan di Kota Tembilahan," terangnya.

Wardan berkomitmen untuk terus mencarikan solusi atas problema harga kelapa masyarakat di daerahnya.Komitmen ini disampaikannya saat menjadi pembicara pada forum rapat pemantapan Koalisi Kabupaten Penghasil Kelapa (Kopek), Jumat 15 Februari 2019 di Karangasem, Bali.

"Saat ini, kami serius dan fokus mencari solusi fluktuasi harga kelapa. Berbagai langkah telah kita tempuh sejak tahun 2014 silam," pungkasnya dihadapan para peserta rapat.Peserta rapat pemantapan itu sendiri merupakan para Kepala Daerah penghasil kelapa se-Indonesia yang tergabung sebagai anggota Kopek, seperti Bupati Karang Asem, Bupati Gorontalo, Bupati Agam, Bupati Tanjung Jabung Barat, Bupati Tanjung Jabung Timur, Bupati Maluku Tenggara Barat, Bupati Penajam Paser Utara, Bupati Kepulauan Sula, Bupati Tanimbar, Bupati Buol dan Bupati Selayar.

Bupati Inhil menuturkan, sejumlah terobosan program untuk mengatasi persoalan harga kelapa telah disusun dan tengah memasuki tahapan pelaksanaan, salah satunya adalah Program Pengolahan Produk Turunan Kelapa yang diintegrasikan dengan penerapan Sistem Resi Gudang.

"Melalui 2 program ini, sektor perkebunan kelapa, khususnya di Kabupaten Inhil menjadi lebih prospektif. Potensi peningkatan harga kelapa di level petani menjadi lebih besar karena pengolahan kelapa menjadi barang jadi atau setengah jadi berada di tangan masyarakat," papar Bupati.

Tidak terhenti pada hilir sektor dan persoalan harga saja, Bupati mengungkapkan langkah terobosan di sektor perkebunan kelapa juga dilakukan Pemerintah Kabupaten Inhil pada hulu sektor yang meliputi program penyelamatan kebun kelapa rakyat.

"Orientasinya adalah produktifitas, yang mana Pemkab Inhil memberikan perhatian khusus pada lahan perkebunan kelapa masyarakat yang rusak akibat banjir ataupu hama yang menyerang," jelas Bupati selaku Kepala Daerah Kabupaten yang berjuluk 'hamparan kelapa terluas dunia' itu.

Sebelumnya, Bupati dan jajaran melakukan audiensi bersama Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan RI. Salah satu topik pembahasan mengenai peluang pengembangan investasi dan ekspor kelapa.“Termasuk solusi untuk perbaikan harga kelapa yang saat ini sedang mengalami fluktuasi,” kata Bupati.

Dalam diskusi saat audensi itu, Bupati yang didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Inhil H Said Syarifuddin, menyampaikan harapan besar masyarakat. Khususnya yang berprofesi sebagai petani kelapa yang sangat menginginkan perbaikan harga jual kelapa.

Di samping itu, Bupati juga mengutarakan tentang pentingnya rekonstruksi sistem tata niaga kelapa serta perluasan akses perdagangan kelapa serta sederet produk turunannya.Diyakini bahwa penetrasi pasar untuk kelapa idealnya keluar negeri. Untuk itu, ungkap Bupati, dibutuhkan dukungan konkret dari pemerintah pusat melalui sebuah program kerja yang disinergikan dengan program Pemerintah Kabupaten Inhil.

Tindak lanjut dari beberapa agenda itu termasuk dilaksanakan seminar nasional tentang kelapa. Saat itu diundang oleh  Bupati pihak Kementerian Perdagangan Republik Indonesia untuk hadir sebagai pembicara.

Seperti disampaikan Bupati Inhil HM Wardan, dalam beberapa kesempatan temasuk saat menerima kunjungan kerja Gubernur Riau (Gubri) H Syamsuar, akhir Maret 2019 lalu. Terjadi kelesuan ekonomi yang amat sangat dirasakan masyarakat. Salah satu pengaruhnya, akibat fluktuasi harga kelapa.

Upaya lainnya yakni menciptakan produk-produk turunan berbahan baku kelapa untuk kemudian dipasarkan secara luas. Produk olahan berbahan dasar kelapa, menurut Bupati, akan mampu mendorong komoditas kelapa lokal mencapai level harga yang diharapkan oleh masyarakat yang berprofesi sebagai petani kelapa.“Untuk mendukung itu kita sudah melaksanakan pelatihan pengolahan turunan kelapa sebagai solusi atas fluktuasi harga jual kelapa,” imbuhnya.

 

RR/TRB/GGC/ADV