Pemkab Rohil Dorong Peningkatan UMKM

Administrator - Jumat,15 November 2019 - 14:33:44 wib
Pemkab Rohil Dorong Peningkatan UMKM
Bupati Rohil H. Suyatno Tengah Berbincang dengan pedagang. Foto: Humas

RADARRIAUNET.COM: Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rokan Hilir (Rohil) mendorong agar keberadaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang ada di Rohil tetap menjadi sentra usaha yang sehat dan maju.

Hal itu disampaikan Bupati Rohil Suyatno melalui Kepala Dinas Koperasi dan UMKM  Kabupaten Rohil, H Wazirwan Yunus SSos MSi pada acara Business Develpoment Services (DBS) UMKM, Rabu, (13/11).

"Hal ini  merupakan edukasi dan salah satu langkah strategis pembinaan dan pengawasan kepada Wajib Pajak UMKM dalam membina dan mendorong pengembangan usahanya secara berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, keterikatan serta kepatuhan terhadap pajak," kata Wazirwan.

Sebagaimana diketahui terangnya bahwa UMKM merupakan jenis usaha yang dipisahkan berdasarkan kriteria aset dan omsetnya.Usaha Mikro merupakan usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki aset minimal Rp50 juta, dan omset maksimal Rp300 juta.

Sedangkan Usaha Kecil memiliki aset Rp50 juta sampai dengan Rp500 juta, dan omset Rp300 juta sampai dengan Rp2,5 miliar. Dan untuk Usaha Menengah memiliki aset Rp 500 juta sampai dengan Rp 10 miliar, dan omset lebih dari Rp 2,5 miliar.

Pertumbuhan pasar global telah menggeser paradigma bisnis nasional dimana UMKM memegang peranan penting dalam memakmurkan ekonomi negara, baik melalui penciptaan lapangan kerja, mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat serta menciptakan inovasi baru.

Saat ini sebagian besar pelaku UMKM merupakan pelaku usaha Mikro. "Hal ini menunjukkan besarnya potensi UMKM sebagai salah satu penggerak ekonomi Indonesia dalam rangka memakmurkan negeri. Tidak dapat dipungkiri bahwa UMKM ternyata memiliki peran yang besar bagi perekonomian di Indonesia," katanya.

Hal ini terbukti ketika terjadi krisis moneter di tahun 1997, bisnis UMKM justru menjadi tulang punggung perekonomian pada saat itu. Namun meski begitu ternyata tidak banyak yang mengetahui apa itu UMKM dan bagaimana kewajiban perpajakan bagi para pelaku UMKM."Dengan mengucapkan Bismillahirrahmannirrahim, kegiatan pelatihan AMT pada hari ini secara resmi saya buka," ucap Wazirwan Yunus membuka kegiatan.

Ia menerangkan, dengan mengikuti pelatihan, peserta akan memperoleh banyak manfaat. Seperti mampu mengenal berbagai motivasi dalam diri, mempunyai dorongan pribadi untuk meningkatkan motivasi diri dan memahami berbagai situasi yang berpengaruh terhadap timbulnya motivasi dalam meningkatkan produktifitas kerja.Pada pelatihan AMT kali ini pihaknya mengundang peserta dari gerakan koperasi dan pelaku UMKM yang berasal dari beberapa kecamatan di wilayah Rohil sebanyak 36 orang.

"Selama ini permasalahan yang sering dihadapi oleh gerakan koperasi dan UMKM adalah terbatasnya sumber daya manusia (SDM) yang mengelolanya. Pada umumya pengelolaan koperasi masih terbatas sebagai usaha sambilan saja. Sehingga output dari usaha koperasi sangat kurang dan belum maksimal dalam mensejahterakan anggotanya," pungkasnya.

Oleh sebab itu, lanjut Wazirwan, motivasi pengurus koperasi menjadi faktor utama yang dapat meningkatkan kinerja. Sehingga pengelolaan koperasi dapat handal dan profesional. Kepada pelaku UMKM, dengan adanya pelatihan ini diharapkan dapat lebih termotivasi untuk berwirausaha dan mengembangkan usahanya menuju satu juta UMKM naik kelas.

"Inilah kaitan antara UMK dengan pendapatan daerah di mana pelaku usaha terkait dapat mendukung dalam hal pajak atau retribusi. Hal itu sebagai bentuk partisipasi atau kontribusi terhadap negeri ini," kata Zulkifli.

Dia menerangkan secara umum untuk untuk sumber pendapatan daerah berasal dari dana bagi hasil pusat dan dari provinsi. Sedangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah serta sumber lain seperti bantuan atau sumbangan dari daerah tetangga.

Untuk dana bagi hasil dari pusat sudah ditetapkan atau ditentukan dan tidak bisa diotak-atik berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Sedangkan dari provinsi sudah ditentukan berdasarkan peraturan gubernur sehingga sumber pendapatan bagi daerah adalah pajak dan retribusi yang dapat diupayakan untuk peningkatan penerimaan bagi daerah.

Dirinya mengajak seluruh pelaku UMKM untuk bisa memberikan kontribusi yang positif bagi daerah sehingga pembangunan yang tengah dilaksanakan pada saat ini bisa berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

Terpisah, Bupati Rokan Hilir H. Suyatno meraih penghargan dari Bank Riau Kepri kategori Pembinaan dan Penggerak UMKM di Kabupaten Rokan Hilir.Acara diwakilkan oleh Wabup Drs Jamiluddin di Ballroom Dang Merdu Bank Riau Kepri, Pekanbaru.

Penghragan diberikan dalam acara Anugerah UMKM Awards ke-8 untuk memperkuat keinginan dan berkomitmen bagi pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menegah (UMKM) di Riau dan Kepri."Saya mewakili pak Bupati dan penghargaan dalam pembinaan UMKM di wilayah Rokan Hilir sama degan Bupati dan Walikota yang ada di Riau.'' kata Wabup.

Selaian itu juga pihak Bank Riau Kepri memberikan apresiasi kepada 20 debitur dari ribuan nasabah yang ada di Provinsi Riau dan Kepulauan Riau (Kepri) yang telah diseleksi.Wabup menjelaskan, bahwa penghargana ini sebagai bentuk motivasi kepada pemerintah untuk membina UMKM di Rohil sehingga kedepannya bisa lebih ditingkatkan."Saya akan bawa pulang piala itu dan sampaikan kepada pak Bupati nanatinya seupulang umroh," jelasnya.

Anugerah tahunan ini merupkan kedelapan kalinya digelar oleh Bank Riau Kepri yang merupakan mitra pemerintah Kabupaten Rokan Hilir dan sebagai Bank pemegang Kas Daerah.Wabup juga mengatakan, bahwa pelaku UMKM sangat berperan dalam meningkatkan perekonomian masyarakat, memenuhi kebutuhan serta menyerap tenaga kerja yang ada.

Apalagi pelaku UMKM dapat mendorong perubahan serta sektoral serta tumbuh dan berkembang secara konsisten."Masalah tenaga kerja juga merupkan tugas kita pemerintah untuk membuka seluasluasnya dan salah satu harapan kita dari sektor UMKM ini," terang Wabup.

Sejalan dengan hal tersebut, Gubernur Riau Drs H Syamsuar MSi dalam sambutan tertulisnya diwakili Asisten II Setdaprov Riau Indra SE, mengatakan, Dana KUR dan UMi seharusnya bisa dimanfaatkan para pelaku UMKM, sehingga itu juga akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau. Dan juga diharapkan dapat menjawab berbagai masalah dalam percepatan akses keuangan daerah.

"Riau selama ini sangat bergantung dari Kelapa Sawit dan Minyak Bumi. Nah, dengan terus merosotnya harga dua produk yang manjdi penunjang pertumbuhan ekonomi Riau selama ini, berakibat pada menurunnya pertumbuhan eknomi Riau," kata Dia.

"Pelaku UMKM harusnya bisa memanfaatkan dana yang tersedia untuk menambah modal usaha, sehingga usaha yang digeluti bisa terus berkembang dan secara otomatis akan mampu meningkatkan ekonomi pelaku UMKM. Karena selama ini dana KUR ataupun UMi itu tidak termanfaatkan dengan baik oleh pelaku UMKM, ini yang harus terus kita dorong agar meningkat," ujarnya.

Melalui Rakoor ini Indara berharap akan ada solusi dari pengambil kebijakan yang disampaikan oleh pelaku UMKM, sehingga mereka bisa mudah mendapatkan pinjaman. "Kita berharap regulasi dalam memberi pinjaman kepada pelaku UMKM itu bisa diringankan atau mereka diberi kemudahan, seperti jangan memberlakukan persyaratan yang sulit mereka penuhi dan lainnya. Kita berharap akan ada solusi atau hasil positif dari Rakoor ini," pungkasnya.

Kementerian Koperasi (Kemenkop) dan UKM terus membekali para pengawas koperasi yang ada di provinsi, kabupaten dan kota melalui Bimbingan Tekhnis (Bimtek) bagi Satgas Pengawas Koperasi.

Sekretaris Deputi Pengawasan Kemenkop dan UKM M Yusuf Chaerullah, saat membuka Bimtek bagi Satgas Pengawas Koperasi di Jakarta, Senin (30/9), menyampaikan, Bimtek ini digelar sebagai upaya pemahaman kualifikasi aparat pengawas koperasi sebagaimana tercantum dalam Permenkop dan UKM No. 15/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang pengawasan koperasi.

"Bimtek ini diharapkan dapat meningkatkan koordinasi antara pusat dan daerah dalam membentuk jaringan aparat pengawas koperasi yang lebih baik," kata Yusuf dalam keterangan tertulis.Para peserta Bimtek sangat antusias mengikuti acara ini, yang menandakan Satgas Pengawas Koperasi haus akan bimbingan teknis petunjuk dalam melakukan pembinaan pengawasan.

"Melalui Bimtek ini kita ingin meningkatkan kapasitas dan kemampuan Satgas Pengawas Koperasi baik secara skill [keterampilan] maupun secara knowledge [pengetahuan] dalam hal substansi teknis pengawasan maupun kebijakan pengawasan koperasi di Indonesia," ujar Yusuf.

Di tempat yang sama, Deputi bidang Pengawasan Kemenkop dan UKM Suparno mengatakan bahwa Gerakan Koperasi sangat menantikan diundangkannya RUU Koperasi yang baru. RUU koperasi diharapkan segera disahkan karena sangat dibutuhkan Gerakan Koperasi."Kalau tidak disahkan, Gerakan Koperasi akan tersandera aturan yang lama. Padahal, era saat ini memerlukan aturan aturan baru sesuai kondisi yang ada," kata Suparno.

Ia menambahkan, Kemenkop dan UKM ingin mengkikis perlahan-lahan orang yang berbisnis dengan kedok badan hukum koperasi. Untuk itu, diperlukan lex specialis tentang koperasi, karena berdasarkan UU Kepailitan koperasi bisa dipailitkan, sementara di Undang-Undang Koperasi tidak bisa.

Sementara itu, salah satu peserta Bimtek Kasi Pengembangan SDM Dinas Koperasi Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, Budi Sulistiyo, mengungkapkan, persoalan koperasi di berbagai daerah hampir sama, yaitu keterlambatan RAT, aktivitas yang sudah tidak ada maupun keberadaannya tidak diketahui."Bimtek ini sangat positif buat kami, mekanisme penanganan masalah di lapangan jadi jelas, kami jadi paham langkah yang akan kami lakukan," paparnya.

Di Rokan Hilir, kini ada 362 koperasi yang dalam tahap pembinaan intensif 50 koperasi. Ke depannya, Budi mengharapkan supaya sering-sering dilakukan acara semacam ini supaya berjalan secara berkesinambungan.

 

RR/HRC/RPC/GRC/ADV