Stafsus Presiden Pastikan Jokowi Ingin Pilkada Tetap Langsung

Administrator - Rabu,13 November 2019 - 12:57:44 wib
Stafsus Presiden Pastikan Jokowi Ingin Pilkada Tetap Langsung
Stafsus Presiden Bidang Komunikasi, Fadjroel Rahman. Foto: CNNI

RADARRIAUNET.COM: Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Fadjroel Rahman mengatakan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menginginkan pemilihan kepala daerah (pilkada), baik tingkat provinsi, kabupaten, kota, tetap melalui mekanisme pemilihan langsung."Presiden Jokowi mengatakan pilkada provinsi, kabupaten, kota tetap melalui mekanisme pemilihan langsung," kata Fadjroel.

Fadjroel mengatakan pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat itu merupakan cermin kedaulatan rakyat. Mekanisme itu juga sejalan dengan cita-cita reformasi 1998."Yang akan dievaluasi hanya teknis penyelenggaraan," ujarnya.

Sebelumnya, Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyinggung usulan untuk mengevaluasi pilkada secara langsung saat Jokowi menerima komisioner KPU. Mahfud mengatakan setelahnya Jokowi bersama jajarannya pun akan membahas usulan Tito soal evaluasi pilkada secara langsung tersebut,menyitat dari CNNI Selasa (12/11/2019).

"Kami baru saling lempar ide, jadi belum dibahas dan belum ada kesimpulan. Tapi tentu akan dibahas," kata Mahfud.

Wacana evaluasi pelaksanaan pilkada itu kali pertama diungkap Tito usai mengikuti rapat kerja perdana bersama Komisi II DPR RI pada 6 November 2019. Kala itu, Tito mengungkapkan bahwa pilkada secara langsung menimbulkan biaya tinggi dan memicu potensi korupsi kepala daerah.

Mantan Kapolri itu mengatakan setiap kepala daerah butuh sekitar Rp30 miliar untuk maju pilkada. Sementara total gaji yang diterima kepala daerah selama lima tahun, kata Tito, hanya sekitar Rp12 miliar.

"Kalau dari saya sendiri justru pertanyaan saya adalah apakah sistem politik pemilu pilkada ini masih relevan setelah 20 tahun? Banyak manfaatnya partisipan demokrasi meningkat. Tapi juga kita lihat mudaratnya ada, politik biaya tinggi. Kepala daerah kalau enggak punya Rp30 miliar mau jadi bupati, mana berani dia," kata Tito.

Wacana yang digulirkan Tito itu menimbulkan pro dan kontra. Setidaknya PDIP dan PPP mendukung rencana Tito untuk mengevaluasi pilkada secara langsung. PDIP menyebut pilkada langsung memiliki banyak kerugian dan kekurangan yang akhirnya mereduksi demokrasi. Sementara PPP menilai pilkada langsung lebih banyak mudaratnya, seperti maraknya politik uang.

Di luar parlemen, wacana yang diungkap Tito itu mendapatan tanggapan miring dari kelompok aktivis dan peneliti. Ketua Konstitusi dan Demokrasi Inisiatif (KoDe Inisiatif) Veri Junaidi meminta eks Kepala Polri itu tak mewacanakan pilkada dibuat tidak langsung dan mengembalikan sistem pemilihan kepala daerah oleh DPRD.

Veri menegaskan sistem pilkada menjadi tidak langsung bukan solusi persoalan politik berbiaya tinggi. Sebab permasalahannya bukan pada sistem, tetapi pelaksanaan pemilihan di lapangan.

Kepala daerah dipilih PRD merupakan sistem pemilihan yang diterapkan pemerintahan era Presiden Soeharto. Namun pada 2005 atau sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sistem pemilihan kepala daerah diubah menjadi dipilih langsung oleh rakyat.

 

RR/DRS/CNNI