ANALISIS

Tak Perlu Was-was dengan Kondisi Surga Minyak Arab Saudi

Administrator - Rabu,18 September 2019 - 12:50:11 wib
Tak Perlu Was-was dengan Kondisi Surga Minyak Arab Saudi
Kilang minyak Aramco. cnni pic

Jakarta : Situasi di Timur Tengah kian memanas setelah sebuah pesawat tanpa awak (drone) menyerang fasilitas kilang minyak milik Saudi Aramco di Abqaiq dan Khurais, Arab Saudi. Akibat serangan itu, produksi minyak sebanyak 5,7 juta barel per hari terhambat.

Arab Saudi menuding Iran sebagai biang keladi atas serangan tersebut. Namun, Iran menolak tegas tuduhan tersebut. Masalah geopolitik pun mencapai suhu tertinggi setelah Amerika Serikat (AS) mengatakan bahwa serangan berasal dari sisi utara Teluk Persia.

Di saat Timur Tengah saling tuduh menuduh, Indonesia ikut ketar-ketir karena berpotensi berdampak pada kenaikan harga minyak dunia. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengaku khawatir serangan tersebut bisa berdampak terhadap kenaikan harga minyak dunia.

Bukan rahasia umum bahwa Arab Saudi adalah negara pemasok minyak utama dunia, sehingga produksi yang berkurang akan berimbas pada kenaikan harga. Peristiwa penyerangan tersebut menyebabkan jumlah pasokan dunia asal Arab yang sekitar 5 persen terhambat.

Produksi harian berkurang dalam beberapa hari belakangan. Pada pembukaan perdagangan Senin (16/9/2019) waktu AS, harga minyak jenis West texas Intermediate (WTI) melonjak 10,68 persen menjadi US$60,71 per barel dan Brent meningkat US$67,31 per barel.

Keesokan harinya, harga Brent bahkan melesat hingga 14,6 persen dan menjadi lonjakan harian tertinggi sejak 1988. Sementara itu, WTI melonjak 14,7 persen, di mana lonjakan ini adalah yang tertinggi sejak Desember 2008.

Harga minyak yang menguat tentu akan berpengaruh pada penerimaan dan belanja negara. Di sisi lain, kenaikan harga minyak akan meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) migas dan Pajak Penghasilan (PPh) migas. Di sisi lain, lonjakan harga minyak bisa memberatkan anggaran subsidi energi.

"Jadi ini menimbulkan dampak kerentanan dari produksi minyak akibat munculnya serangan tersebut," jelas Sri Mulyani.


Namun, pemerintah diimbau tak khawatir dengan kondisi sektor energi yang terjadi saat ini. Sebab, kenaikan harga minyak diprediksi tak akan terjadi dalam jangka panjang.

Pengamat Energi dari Reforminer Institute Pri Agung Rakhmanto mengatakan dampak kenaikan harga minyak sebagai imbas dari serangan Arab Saudi diyakini hanya akan bersifat jangka pendek. Sebab, secara fundamental, harga minyak diprediksi akan melandai seiring menurunnya permintaan.

Organisasi negara-negara produsen minyak mentah (OPEC) memprediksi permintaan minyak dari negara anggotanya bisa mencapai 29,4 juta barel per hari pada 2020, atau turun 1,2 juta barel per hari dibanding proyeksi akhir tahun ini.

Sementara itu, International Energy Agency (IEA) juga memangkas kenaikan permintaan minyak hingga akhir tahun ini dari 1,5 juta barel per hari menjadi 1,1 juta barel per hari. Walhasil, lanjut dia, efek permintaan ini akan lebih mempengaruhi harga minyak secara jangka panjang ketimbang serangan Arab Saudi.

"Kalau kejadian ini berhenti, harga tidak akan naik terus dan bisa kembali lagi ke level US$55 per barel hingga US$60 per barel," ucap Pri Agung.

Meski demikian, lanjut dia, kenaikan harga bisa saja terus terjadi jika situasi geopolitik kian memanas. Ia menuturkan, jika ketegangan semakin berlanjut, bukan tidak mungkin pula harga minyak akan menembus US$70 per barel.

Beruntungnya, Arab Saudi kini sudah mulai memperbaiki situasi dengan mengeluarkan pasokan demi mengganti produksi 5,7 juta barel yang lenyap.

Dalam konteks pasar minyak global, lanjut dia, kondisi yang terjadi di Arab Saudi ini dimanfaatkan pelaku pasar untuk menaikkan harga minyak ke tingkat keseimbangan baru yang sedikit di atas rata-rata saat ini.


Dia menilai harga minyak di kisaran US$55 per barel hingga US$60 per barel ini memang sedikit rendah dari sisi produsen, sementara harga minyak di kisaran US$60 per barel hingga US$65 per barel dianggap cukup moderat.

"Jadi jika dihubungkan dengan Indonesia, tentu tidak akan ada dampak yang signifikan," jelas dia.

Oleh karena itu, ia mengimbau pemerintah untuk tidak tergesa-gesa dalam mengubah asumsi harga minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude Oil Price/ICP) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2020. Asumsi harga minyak di angka US$63 per barel pun diperkirakan sesuai dengan dinamika permintaan global di tahun depan.

"Tidak perlu terburu-buru (mengubah asumsi tersebut), karena kan ICP ini rata-rata dalam setahun," jelas dia.

Kepala Departemen Ekonomi Center for Strategic and International Studies (CSIS) Yose Rizal Damuri menganggap bahwa kenaikan harga minyak ini belum tentu akan berlangsung secara terus menerus. Bisa jadi, kenaikan harga minyak ini hanya terjadi sementara ketika masalah geopolitik antar negara-negara produsen minyak jumbo itu sudah usai.

Meski demikian, ia mengatakan bahwa kenaikan harga minyak tersebut sedikit banyak akan mempengaruhi nilai impor migas Indonesia. Jika sudah begitu, maka ada ruang bagi pelebaran defisit transaksi berjalan Indonesia.

"Karena Indonesia adalah negara importir minyak, maka ketika harganya naik, nilainya juga akan naik. Dan kenaikan harga minyak akan selalu berdampak ke defisit transaksi berjalan," ujar dia.

Menurut dia, pelebaran defisit transaksi berjalan sebenarnya tidak perlu dipermasalahkan jika pemerintah punya aspek lain yang bisa menimbun defisit tersebut. Misalnya, jika neraca berjalan Indonesia disebabkan karena defisit neraca dagang, seharusnya komponen lain seperti Penanaman Modal Asing (PMA) bisa membantu menutup lubang defisit tersebut.


Sayangnya, kondisi ini tidak berlaku di Indonesia. Walhasil, mau ada kenaikan harga minyak atau tidak, defisit transaksi berjalan Indonesia kian melebar. Pada kuartal II 2019 kemarin, defisit transaksi berjalan Indonesia mencapai 3,04 persen dari Produk Domestik bruto (PDB) atau melebar dibanding kuartal sebelumnya 2,6 persen dari PDB.

"Kalau defisit transaksi berjalan terus melebar, nanti dampaknya adalah ke kinerja neraca pembayaran. Jika neraca pembayaran surplusnya berkurang, tentu itu berpengaruh ke cadangan devisa," papar dia.

Selama ini, lanjut Yose, defisit transaksi berjalan selalu berkorelasi tinggi dengan kenaikan harga minyak dunia. Sebab, konsumsi minyak di Indonesia tetap bertumbuh meski harga minyak terkerek. Padahal idealnya, kenaikan harga minyak seharusnya menggerus konsumsinya, sehingga impor minyak bisa ditekan dan Indonesia tak perlu terpapar defisit transaksi berjalan yang melebar.

Menurut Yose, penyebab utama atas korelasi kuat harga minyak dengan defisit transaksi berjalan adalah kebijakan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Pemerintah tidak pernah mengubah harga BBM ketika harga minyak dunia sedang melonjak, sehingga konsumsinya tidak berubah. Ujung-ujungnya, nilai impor migas membengkak dan defisit transaksi berjalan melebar.

Jika pemerintah ingin kenaikan harga minyak dunia tidak membuat defisit transaksi berjalan melebar, maka seharusnya harga BBM dibiarkan saja mengikuti fluktuasi harga minyak dunia. Opsi kedua, lanjut dia, yakni mengembangkan energi alternatif meski memang tidak mudah.

"Maka itu kondisi geopolitik yang mempengaruhi harga minyak tentu juga berdampak ke Indonesia. Agar Indonesia tak terlalu terpengaruh, maka konsumsi BBM juga harus turun sehingga impor minyak berkurang dan defisit transaksi berjalan Indonesia tidak goyah," pungkas Yose.


RRN/CNNI