PGRI: Indonesia Kekurangan 1,1 Juta Guru

Administrator - Rabu,11 September 2019 - 14:19:39 wib
PGRI: Indonesia Kekurangan 1,1 Juta Guru
Seorang guru tengah mengajar murid di muka kelas, MI pic

Mataram: Pendidikan diIndonesia kesulitan mencapai delapan standar pendidikan, salah satunya disebabkan belum idealnya jumlah guru di sekolah-sekolah. Secara nasional, Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) mencatat, Indonesia mengalami kekurangan 1,1 juta guru.

Sekretaris Jenderal Persatuan Guru Republik Indonesia(PGRI) H Ali Rahim menyebutkan, kekurangan jumlah 1,1 juta guru itu merupakan data terbaru versi PGRI, per Agustus 2019. Sementara jika menggunakan data Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Ditjen GTK) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), kekurangan guru tercatat sekitar 870 orang per 31 Desember 2018.

Menurut Ali, kekurangan jumlah guru terbanyak terjadi di jenjang pendidikan Sekolah Dasar (SD). "Sebab, sebagian besar guru yang pensiun setiap tahun mencapai 45 ribu hingga 50 ribu orang," kata Ali di Mataram, NTB seperti sitat medcom.id, Rabu, (11/9/2019).

Sedangkan guru SMP dan SMA/SMK kekurangannya relatif sedikit. Kekurangan jumlah guru tersebut, katanya, sebagai dampak dari adanya kebijakan moratorium penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) untuk tenaga kependidikan selama lima tahun beberapa tahun lalu.

"Ada memang guru berstatus honorer, tapi itu hanya untuk melengkapi, tidak bisa dikatakan menutupi kekurangan. Untuk itu, yang dibutuhkan adalah keseriusan pemerintah, agar mereka diberikan status," ujarnya.


Ali menambahkan,Ditjen GTK atas petunjuk Mendikbud, Muhadjir Effendy sudah membentuk lima tim tata kelola pendidikan Indonesia agar sesuai dengan visi misi Presiden terpilih periode 2019-2024, yang menginginkan masa depan pendidikan berstandar pada sumber daya manusia unggul untuk Indonesia maju.

Masing-masing tim beranggotakan empat sampai lima orang, di mana Sekjen PGRI masuk dalam Tim IV yang membidangi peningkatan mutu dan organisasi profesi. Ada juga satu orang pengurus PGRI Pusat yang masuk dalam tim lain yang membidangi masalah honorer K2.

"Salah satu fungsi dari tim yang dibentuk adalah memberikan masukan kepada pemerintah agar guru-guru nonPNS yang sudah lama mengabdi diberikan standar gaji seperti PNS golongan 3A, karena pada umumnya mereka sarjana," kata Ali Rahim yang jugaKetua PGRI NTB.

Menurut dia, upaya untuk memberikan status baik sebagai PNS atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dengan gaji standar minimal golongan 3A bisa menjadi solusi mengatasi kekurangan guru. Jika hal itu tidak dilakukan, maka kekurangan tersebut baru akan terpenuhi dalam jangka waktu 20 tahun.

"Dengan asumsi perekrutan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tenaga pendidik sebanyak 130 ribu orang per tahun. Kalau pemerintah akan mengangkat 130 ribu guru PNS tahun ini, itu
artinya butuh 20 tahun untuk mengisi kekurangan guru," tutup AliRahim.


RRN/MCI