Soal Ganti Rugi Proyek Tol, Ini Kata PPK Eva Monalisa

Administrator - Selasa,12 Maret 2019 - 14:13:00 wib
Soal Ganti Rugi Proyek Tol, Ini Kata PPK Eva Monalisa
Proyek Tol Pekanbaru-Dumai

Pekanbaru: Terkait dana ganti rugi lahan jalan Tol Pekanbaru–Dumai, yang sampai hari ini tak kunjung tuntas.

Ketika wartawan Harian Radar Riau belum lama ini, mengkonfirmasikan hal ganti rugi lahan warga Duri-Pinggir kepada Humas PT.PGN oleh S.Tampubolon di Sebanga-Duri, mengatakan bahwa pihak mereka dari PT.PGN (Persatuan Gas Negara) bertindak hanya sebatas Subkontraktor dari PT.HKI (Hutama Karya Infrastruktur), "kami sebagai pekerja dan benar di Kawasan Seksi V masih terdapat banyak warga Duri yang belum diganti rugi lahannya.

Antara lain lahan Aseng, Buyung, Nainggolan dan lainnya.

Sedangkan di Kelurahan Titian Antui Kecamatan Pinggir dan di bagian wilayah lurah Talang Mandi Kecamatan Mandau masing-masing lahan Samsul Hari,Wati,Saragi, Aritonang, Sinambela dan lain-lain arah Kelurahan Talang Mandi Kecamatan Mandau," sebutnya.


Aseng/Sutisna warga Duri lokasi tanah di Kelurahan /Desa Titian Antui-Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis yang lahannya kena imbas proyek pembangunan jalan Tol Pekanbaru- Dumai, saat dijumpai wartawan bulan lalu di kediamannya, "mengatakan bahwa dirinya tetap menolak penawaran ganti rugi atas tanah tersebut, karena tidak sesuai harga pasaran.

Sampai kapanpun dirinya tidak akan mau menerima dana ganti rugi atas tanahnya dari pemerintah terkait. Aseng membeberkan,bahwa ganti rugi atas lahannya, patut dicurigai dan serta menduga keras ada permainan pada harga tanah,dari instansi terkait. Dirinya mencontohkan, lokasi tanah miliknya persis bersebelahan atau masih satu lokasi yang sama dengan tanah Ibu Junita Nainggolan bisa beda harga,tanah saya hanya Rp21,000 per meter tetapi tanah ibu Junita Nainggolan bisa dibayar Rp130,000 per meter.


Parahnya lagi,tanah dengan lokasi yang sama atau berjarak jauh 500 meter di belakang tanah saya bisa harganya lebih tinggi atau lebih mahal dan dibayar Rp67,000 per meter milik Iskandar," bebernya.

Ditambahkannya, belum lagi tanah persis lokasinya di depan tanahnya atau milik Tinus Zebua, bisa diganti rugi Rp130,000 per meter. "Jadi,kami ini korban bersama Ali Rusmi, karena tanah kami sama dihargai Rp21,000 per meter, untuk itu kami minta penegak hukum agar dapat mengusut harga ganti rugi atas tanah kami yang kena imbas proyek pembangunan jalan tol Pekanbaru-Dumai patut diduga ada permainan pada harga ganti rugi." Tutup Aseng/Sutisna

Saat dikonfirmasi melalui telepon pada Minggu,10 Maret 2019 pukul 20:45 WIB,Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Eva Monalisa menjelaskan soal perbedaaan harga, kebetulan di wilayah saya seksi 5&6 semua kami terlebih saya mestinya kerja berdasarkan aturan.


Pengadaan tanah dilaksanakan berdasarkan UU No. 2 thn 2012,dimana yang memberikan harganya adalah apresal. Dalam hal ini ditunjuk oleh kementrian PU Jakarta dan ditetapkan oleh BPN Kab. Bengkalis. Ditunjuk Toto Suharto (konsultan) dan rekan KJPP(kantor Jasa Penilai Publik.

Jadi harga-harga itu mereka yang membuat setelah disurvey,sedangkan saya kedudukannya sebagai Instansi yang memerlukan tanah (MPU) untuk dibangun jalan TOL. Nah pelaksana pengadaan tanah adalah BPN Kab Bengkalis. Penunjukan harga ditetapkan oleh apresal, yang ditunjuk oleh kementrian PU ada SKnya dan ditetapkan oleh BPN Kab.Bengkalis. Nah, jadi kita tahu harga ketika musyawarah bentuk ganti kerugian, bukan musyawarah tawar menawar msksudnya berdasarkan UU No.2 thn 2012 itu tidak ada lagi negosiasi atau  tawar menawar dan harga yang diberikan adalah harga wajar namanya.


Harga wajar itu pertimbangannya (saya juga banyak belajar dari konsultan itu),apasih yang namanya apresal??harga wajar itu, ada SPI (Standar Penilaian Indonesia) itu yg mereka pakai SPI. Nah,,itu ternyata sudah dinilai, setelah diukur oleh BPN, dihitung semuanya apa yang ada diatasnya yang sudah dihasilkan oleh BPN itu, dihitung tanaman (oleh dinas pertanian dan perkebunan). Kalau menghitung rumah/ luasan (Dinas Cipta Karya), jadi instansi terkait yang menghitung. Semua data itu dituangkan dalam daftar nominatif.

Daftar nominatif ini setelah jadi ditaken oleh pelaksana pengadaan tanah diumumkan 14 hari di tempat-tempat umum, seperti di kantor camat, kantor desa, kantor lurah. Jikalau ada yg harus direvisi, namanya salah, atau tanamannya dihitung cuma 67 komplain (bolehh) dalam 14 hari itu banyak yang komplain juga dan disitu memang sudah dikasih tau sama aparat desa juga sampai pada tingkat lurah dia masuk pada tim pelaksana pengadaan tanah. Tolong dikasih tahu ke warganya untuk mengecek apa-apa saja yang dalam 14 hari ini kalau ada yang harus direvisi.


Jadi kalau sudah tidak ada yang direvisi, berarti sudah OK yaa, karena kita harus sesuai UU, dan diberikanlah data ini kepada apresal, lalu apresal turun lagi mengecek/ menilai 120 meter ini, dihitung nilainya sesuai dengan kacamata apresal.

Nah, yg saya lihat kenapa berbeda??? Ada perbedaan banyak yang tidak setuju, bahkan sampai nangis-nangis, saya sebenarnya hanya bisa menjelaskan yang luar-luarnya saja, juga bukan ilmu saya disitu, gitu kan, jadi yang paling tinggi kelas tanah itu ada klasifikasinya, ditinjau dari penggunaaan tanah (apakah berupa kebun, kaplingan, tanah kosong, bahkan perumahan (perumahan yg paling tinggi harganya)), terus dinilai dari luasan tanahnya, luasan tanah yg 1000 meter keatas, itu sudah dalam klasifikasi tanah kebun, terus dilihat lagi bentuk surat tanahnya.


Kalau bentuk surat tanahnya (SHM) lebih tinggi harganya dibanding SKGR, apalagi yang cuma kwitansi doing, itu juga dinilai, bahkan dalam surat keterangan SKGR itu, dalam surat tanah kan ada tertulis penggunaaannya, misalnya untuk kebun, jadi itu juga dinilai, terus dilihat juga akses masuk, jadi ketika yang dibutuhkan.

Kalau akses yang didepan belum dibebaskan, maka tidak akan sama dengan yang dibelakang, makanya dia lebih murah, gitu. Jadi saya kasih tau kepada masyarakat begitulah mereka menilai, jadi dia kan juga sebenarnya bukan dewan, yah siapa tau ada yang salah menilai, bahkan terbukti salah menilai, kalau tidak salah ada di talang mandi (waktu itu dia keluarkan tanah kebun), terus komplain bahwa bukan kebun tapi kaplingan, karena luasannya juga Cuma 350 meter. Surat  tanahnya dicek lagi bukan kebun, tapi tanah liat yang bukan kelas kebun.  Nah akhirnya mereka memutuskan revisi dan harganya pun di revisi. Makanya berbeda-beda, saya pun bilang ke masyarakat, kami juga enggak mau sembarangan memilih.


Bagi yg tidak setuju harga, kami titipkan ganti kerugiannya ke pengadilan negeri Dumai dan itu semua sudah terjadi (sudah saya titip), karena saya juga didesak untuk segera menuntaskan proyek ini. Solusinya ke Pengadilan Negeri,dengan harapan warga nanti mau mengambil itu ke Pengadilan Negeri. Kalau tetap tidak mau, yahh terakhir itu memang harus eksekusi paksa (UU no 2 thn 2012), mulai dilakukan sejak tahun 2015.

Saat ditanya wartawan Radarriaunet.com,soal sosialisasi, apakah RT setempat mengetahui hal-hal itu sampai dengan soal ganti rugi tanah itu? (PPK) Eva Monalisa menjelaskan, "idakk", saya sendiri tidak tahu, yang mengetahui apresal. Pemerintah setempat juga dilibatkan dalam hal itu, karena ditanya ini berapa kira-kira harga permeter? Diceklahhhh, pemerintah setempat ikut memonitoring, malah dia masuk dalam pelaksana pengadaan tanah. Panitia juga masuk, ketua panitia nya adalah kepala BPN Kab. Bengkalis.

Saya sudah menyarankan untuk menggugat, tapi hanya pengadilan yang menyelesaikan.


Harapan:  saya berharap sebenarnya kalau saya lihat ini masalah-masalah yang sudah kita bicarakan tadi hanya pengadilan yang bisa menyelesaikan, gugat ke pengadilan atau mau menerima dengan harapan yah kita untuk kepentingan umum . Ini bisa dirasakan oleh seluruh orang yg menikmati jalan TOL termasuk yg tanahnya diganti rugi tersebut, itu saja harapan saya.

Kita dukung proyek ini, setidaknya ini jalan TOL pertama di RIAU, saya juga sudah disentil, karena terlalu lama dibiarkan, dan ini lagi cara saya menitip uang ke Pengadilan Negeri, sahut (Eva Monalisa)/Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Tanah Jalan Tol Kandis - Dumai (PPK).


RRN/TIM