Penghapusan Istilah Kafir terhadap Nonmuslim Diapresiasi

Administrator - Sabtu,02 Maret 2019 - 11:46:59 wib
Penghapusan Istilah Kafir terhadap Nonmuslim Diapresiasi
Juru Bicara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Guntur Romli. medcom.id pic

Jakarta: Hasil Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama Nahdlatul Ulama (NU) tentang penghilangan istilah kafir diapresiasi. Sebab hal ini sangat penting untuk kehidupan berbangsa dan bernegara.

Politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Guntur Romli mengatakan hal itu selaras dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D UUD 1945 tentang Prinsip Persamaan dan Kesetaraan Warga Negara.

"Sekaligus pengakuan, perlindungan, kepastian hukum. Istilah kafir dalam masalah politik dan sosial memang bermasalah dan diskriminatif," kata dia di Jakarta, Jumat, seperti sita Medcom.id, Sabtu (2/3/2019).


Rekomendasi ini, kata dia, sesuai dengan fakta sejarah mengenai pemerintahan Nabi Muhammad SAW. Rasulullah tak menggunakan istilah kafir dalam relasi sosial, politik, dan ekonomi.

Menurut dia, hubungan antara umat islam dengan nonmuslim di zaman Rasulullah adalah ahlu dzimmah dan mu'ahadah. Hal ini merujuk pada komunitas nonmuslim yang terikat perjanjian dan perlindungan.

"Dan kini di negara-negara Arab muslim istilah kafir juga tidak dipakai karena sudah digantikan dengan istilah 'muwathin' yang artinya warga negara," kata Guntur.


Selain itu, Guntur juga merespons hasil Munas ulama NU yang serius menyikapi isu lingkungan. Misalnya tentang limbah sampah plastik yang menjadi tanggung jawab semua pihak.
 
"Rekomendasi alim ulama NU bisa menjadi pegangan dan kekuatan moral dalam masyarakat," tandas Guntur.

Sebelumnya, Wakil Ketua Lembaga Bahtsul Masail Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Abdul Moqsith Ghazali mengatakan, istilah kafir menyakiti sebagian kelompok nonmuslim yang dianggap mengandung unsur kekerasan teologis.

Para alim ulama NU menyepakati istilah muwathinun untuk kelompok nonmuslim, bukan kafir. Menurut dia, muwathinun berarti warga negara.

“Dengan begitu maka status mereka setara dengan warga negara yang lain,” kata Moqsith, di Banjar, Jawa Barat, Kamis, 28 Februari 2019


RRN/Medcom.id