Eni Saragih Segera Diadili

Administrator - Rabu,24 Oktober 2018 - 00:57:57 wib
Eni Saragih Segera Diadili
Tersangka kasus suap proyek PLTU Riau-I Eni Maulani Saragih. Medcom.id/Sunnaholomi Halakrispen/mtvn

Jakarta: Eks Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih (EMS) mengaku segera diadili terkait kasus dugaan suap kontrak kesepakatan kerja sama proyek PLTU Riau-I. Berkas perkara dirinya segera dilimpahkan ke pengadilan atau pelimpahan tahap dua.

 

"Diperiksa sebagai tersangka melengkapi berkas. Sebentar lagi sudah pelimpahan berkas perkara, sudah tahap kedua. Mungkin paling lambat tanggal 14 (November)," kata Eni saat dikonfirmasi awak media setempat di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Senin, 22 Oktober 2018.

 

Eni menyatakan tidak ada informasi yang disampaikan ke penyidik. Keterangan Eni kepada penyidik lembaga antirasuah masih sama seperti pemeriksaan sebelumnya. "Enggak ada, masih menyebut yang kemarin-kemarin," ujarnya.

 

Selain Eni, KPK menetapkan dua orang tersangka dalam kasus dugaan suap proyek pembangunan PLTU Riau-I, yakni bos Blackgold Natural Recourses Limited Johannes Budisutrisno Kotjo (JBK), dan mantan Menteri Sosial Idrus Marham (IM).

 

Dalam kasus ini, Eni diduga kuat telah menerima hadiah atau janji dari Kotjo. Eni diduga menerima uang sebesar Rp6,25 miliar dari Kotjo untuk memuluskan Blakcgold sebagai penggarap proyek milik PLN tersebut.

 

Penyerahan uang ke Eni dilakukan secara bertahap dengan rincian, pemberian pertama pada November-Desember 2017 sekitar Rp4 miliar. Kedua, pada Maret-Juni 2018‎ sekitar Rp2,25 miliar.

 

Pada proses pengembangan kasus, KPK akhirnya menetapkan Idrus sebagai tersangka. Diduga, Idrus dijanjikan mendapatkan bagian yang sama besar dari jatah Eni yakni senilai USD1,5 juta, jika Proyek PLTU Riau-I berhasil dllaksanakan oleh Kotjo dan kawan-kawan.

 

Idrus juga diduga mengetahui dan memiliki andil atas jatah atau fee yang diterima Eni. Tak hanya itu, mantan Sekjen Partai Golkar ini juga disinyalir mendorong proses penandatangan Purchase Power Agreement (PPA) atau jual beli dalam proyek pembangunan PLTU mulut tambang Riau-I itu.

 

Aga/mtvn