Pemerintah Berupaya Membersihkan Pejabat Korup

Administrator - Sabtu,20 Oktober 2018 - 00:12:34 wib
Pemerintah Berupaya Membersihkan Pejabat Korup
Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Soni Sumarsono. Foto: Medcom.id/Gervin/Mtvn

Jakarta: Kepala daerah banyak yang tertangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sejak era kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Dalam empat tahun ada sebanyak 30 kepala daerah yang ditangkap karena tersangkut kasus korupsi.

 

Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Soni Sumarsono mengatakan fenomena itu karena pemerintahan saat ini melalui KPK berhasil melakukan penegakan hukum tanpa pandang bulu. Pemerintahan Jokowi dinilai berhasil menjalankan program kerjanya yang tertuang di dalam Nawa Cita.


"Perwujudan Nawa Cita ( khususnya Cita kedua) pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla membuat negara tidak absen dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, demokratis dan efektif," kata Sumarsono kepada Medcom.id, Jumat, 19 Oktober 2018.


Praktik korupsi masih terjadi karena beberapa faktor, yakni integritas elite politik yang belum semua baik, tingginya biaya politik, dan birokrasi yang membuka peluang terjadinya suap. Selain itu, budaya organisasi antikorupsi belum tercipta dengan baik.


Menurutnya, keteladanan kepemimpinan yang kurang membuat pemerintahan di wilayah rawan korupsi. Utamanya dalam hal perizinan, pengadaan barang dan jasa, serta perencanaan anggaran.


Menurut dia, pemerintah juga sudah berupaya mencegah terjadinya praktik korupsi. Mendorong KPK membentuk sejumlah koordinator wilayah pencegahan dan mengingatkan beberapa langkah mengatasi area-area rawan korupsi. Juga, memperkuat aparat pengawasan internal dan external pemerintah.


"(Pemerintah juga) Mendorong penegakan hukum tanpa pandang bulu. Dan, membangun sistem berbasis IT dalamm berbagai layanan publik, perizinan, dan pembangunan," katanya.


Seperti diketahui, Presiden telah menginstruksikan kementerian serta lembaga memanfaatkan teknologi informasi dalam hal pengadaan barang dan jasa serta pola penganggaran. Misalnya, electronic budgeting, electronic procurment serta electronic catalog. Namun, penggunaan teknologi itu harus dibarengi dengan pengawasan yang tinggi.

 

Pemerintah juga menggiatkan bimbingan teknis bagi kepala daerah untuk mencegah adanya penyalahgunaan wewenang. Hal itu juga melibatkan KPK. "Koordinasi dengan KPK terus dibangun terutama untuk membangun integritas para pimpinan di Daerah," kata dia.


Di sisi lain, Sumarsono menilai penangkapan kepala daerah tidak sepenuhnya menimbulkan efek jera. Sebab, semua kembali kepada mental setiap individu.


Ada kepala daerah jera karena dibui. Tetapi ada yang mentalnya korup, dihukum 15 tahun pun masih juga setengah jera.

 
Dia menilai peningkatan integritas dan pembenahan sistem birokrasi menjadi kunci menghilangkan praktik korupsi. "Ya, tingkatkan integritas kepemimpinan dan berikan keteladanan yang baik, simultan dengan pembenahan sistemnya yang selama ini rawan korupsi terutama perizinan dan perencanaan anggaran," pungkas dia.

 

Mtvn