KPK Bakal Dalami 'Transaksi Gelap DPR'

Administrator - Minggu,19 Agustus 2018 - 22:12:33 wib
KPK Bakal Dalami 'Transaksi Gelap DPR'
Wakil Ketua KPK Saut Situmorang. Mtvn/mi pic

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan bakal mendalami dugaan adanya transaksi ilegal di DPR. Lembaga Antikorupsi siap membidik para legislator yang meraup keuntungan dari berbagai praktik kotor.

 

"Nanti KPK pelajari dulu seperti yang diberitakan, namun karena anggota DPR adalah penyelengara negara maka kalau itu benar bisa jadi targetnya KPK," kata Wakil Ketua KPK Saut Situmorang kepada awak media setempat, Jakarta, Kamis, 16 Agustus 2018.

 

Sebagai penyelenggara negara, kata Saut, anggota DPR dapat dijerat sebagai pesakitan rasuah jika terbukti ikut terlibat dalam tujuh bentuk korupsi. Tujuh bentuk korupsi itu yakni menyebabkan kerugian negara, menyuap, dan melakukan penggelapan jabatan.

 

Kemudian, memeras, berbuat curang, melakukan benturan kepentingan, termasuk melakukan gratifikasi. Aturan gratifikasi tertuang pada Pasal 12B dan Pasal 12C Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

 

Pada Pasal 12B dijelaskan setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap jika berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.

 

Sedangkan, pada Pasal 12C dijelaskan ketentuan Pasal 12B tersebut tidak akan berlaku jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada KPK.

 

"Pengakuan bila ada sebagaimana dalam berita tersebut di atas itu bisa jadi satu bukti," ucap Saut.

 

Kendati begitu, Saut tak mau buru-buru mengamini informasi praktik-praktik ilegal di lembaga wakil rakyat tersebut. KPK masih perlu mencari bukti-bukti lain untuk menguatkan informasi uang haram di Senayan itu.

 

"Pengakuan saja tidak cukup, sebab itu baru satu bukti (minimal dua alat bukti)," pungkas Saut.

 

Dari penelusuran Medcom Files, terungkap adanya transaksi ilegal di parlemen. Sebagian besar anggota dewan rakyat 'nakal' meraup uang haram dengan berbagai cara. 

 

Misalnya, melalui uji kepatutan dan kelayakan, pembahasan undang-undang, melalui panitia khusus, hingga menjadi pemulus proyek.

 

Ren/mtvn