Akui banyak Persoalan, Pansus LKPJ DPRD Riau Tetap Yakin Tuntas dalam 1 Minggu

Administrator - Senin,16 April 2018 - 23:09:31 wib
Akui banyak Persoalan, Pansus LKPJ DPRD Riau Tetap Yakin Tuntas dalam 1 Minggu
Aherson. Tpc

Pekanbaru: Walau cukup banyak Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Riau yang akan dievaluasi dan juga banyak persoalan di tiap OPD, namun Panitia Khusus (Pansus) Laporan Pertanggung Jawaban (LKPJ) 2017 DPRD Riau meyakini bisa menuntaskan pekerjaan dalam 1 minggu ini.

 

Tanggal 23 April 2018 mendatang, pihak Pansus sudah harus melaporkan hasil kerja mereka di paripurna. Sementara, sejauh ini, pihak Pansus baru melakukan rapat dengan beberapa OPD, itupun sudah banyak mendapatkan persoalan, ditambah lagi kepala OPD yang diundang berhalangan hadir, seperti rapat dengan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), dan Biro Ekonomi. Rapat terpaksa harus ditunda karena yang bisa menjelasakan persoalan hanya kepala OPD.

 

Wakil Ketua Pansus LKPJ 2017 DPRD Riau, Aherson mengatakan, jika mengikuti alur regulasi aturan yang ada, maka diakuinya tidak akan selesai dalam waktu sepekan, karena cukup banyak OPD yang akan dibahas, belum lagi persoalannya. Karena itu, pihaknya mensiasati dengan hanya mengambil garis besar saja, dan memilih OPD yang bermasalah saja.

 

“Kalau diikuti mekanisme satu persatu memang tidak akan selesai. Kita ambil garis besar dan mengutamakan realisasi keuangan dan realisasi kegiatan, serta target. Kita mengutamakan OPD yang bermasalah saja,” kata Aherson kepada media, Minggu (15/4).

 

Dikatakannya, BPKAD merupakan rangkuman dari OPD yang ada di Pemprov Riau, karena itu, pihaknya lebih menitik beratkan kepada BPKAD tersebut, sehingga pembahasannya bisa sekaligus. “Beberapa OPD lainnya juga, tapi titik beratnya lebih ke BPKAD,” ujarnya.

 

Karena itu, bagaimanapun caranya menurut Aheroson rapat untuk menyelesaikan LKPJ 2017 tersebut harus diselesaikan oleh Pansus dalam satu pekan ini. “Walau waktunya tidak banyak tapi kita tetap akan upayakan pembahasannya berkualitas, sehingga hasilnyapun maksimal,” ujarnya.

 

Ditambahkan Aherson, pihaknya juga akan mempertanyakan dengan tuntas terkait masalah sisa anggaran gaji pegawai yang berlebih sebasar Rp 388 miliar di APBD 2017 lalu, dalam rapat yang rencananya akan dilaksanakan Senin (16/4).

 

Sebelumnya, dalam APBD 2017 lalu, ternyata terdapat kelebihan anggaran belanja pegawai sebanyak Rp 388 miliar, yang tercatat dalam belanja langsung di APBD 2017.

 

Hal tersebut dipertanyakan oleh Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) DPRD Riau, saat rapat yang dilakukan pihak Pansus dengan perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan sejumlah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Riau, Kamis (11/4).

 

Dalam rapat tersebut, pihak Pansus mendapati keterangan dari pihak Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah (BPKD), bahwa dari jumlah anggaran belanja pegawai yang sudah dianggarkan sebesar Rp 2,3 triliun di APBD 2017, hanya terpakai sebanyak Rp 1,9 triliun. 

 

“Artinya terdapat kepebihan atau sisa anggaran gaji pegawai sebanyak Rp 388 miliar di tahun 2017 lalu,” kata Ketua Pansus LKPJ DPRD Riau 2017, Aherson, usai rapat tersebut dilaksanakan di ruang Komisi II DPRD Riau.

 

Dikatakan Aherson, sejak perpindahan kewenangan SMA/SMK provinsi, otomatis penggajian guru dibayarkan oleh pihak provinsi Riau. Seharusnya menurut dia gaji dan insentiv guru dalam penganggaran juga bertambah otomatis, tapi yang terjadi malah sebaliknya.

 

“Sekarang gaji guru tingkat SMA dan SMK kan sudah menjadi tanggungbjawab provinsi. Nah, harusnya kan intensifnya makin bertambah, tapi ini kok bisa berlebih?,” ujar Aherson.

 

Banyakpun pertanyaan pihak DPRD Riau ketika itu, pihak BPKAD tidak bisa menjawabnya, karena hanya diwakilkan oleh bagian akutansi dalam pertemuan tersebut, sehingga tidak terjadi komunikasi dua arah.

 

“Yang kita tanya tak bisa dijawab, karena yang hadir bukan kepala BPKAD, ia keluar kota, nanti akan kita agendakan ulang,” jelasnya. 

 

ale/tpc/rrn/Adv