Hindari Anulir, Dewan Tunda Pengesahan Perda Desa Adat Bengkalis

Administrator - Minggu,31 Mei 2015 - 15:53:53 wib
Hindari Anulir, Dewan Tunda Pengesahan Perda Desa Adat Bengkalis
BENGKALIS- DPRD Bengkalis sahkan Peraturan Daerah (Perda) tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3/2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah. Sementara untuk Ranperda tentang Penetapan Desa dan Desa Adat Kabupaten Bengkalis dipending atau ditunda, dengan alasan mempertimbangkan aspek yuridis formal dan dianulirkan di kemudian hari, Selasa (27/5/15). 
 
Sebelum pengesahan dan penundaan tersebut, digelar sidang paripurna laporan masing-masing Panitia Khusus (Pansus) dipimpin Wakil Ketua DPRD Bengkalis Kaderismanto, sementara Bupati Bengkalis diwakili Asisten Tata Praja, Amir Faisal. 
 
Terkait penundaan pengesahan Perda Desa Adat tersebut Wakil Ketua Pansus Desa Adat Irmi Syakib Arsalan mengatakan, seyogyanya pasca penetapan UU Nomor 6/2014 tentang Desa sebagaimana diamanatkan secara eksplisit dalam Pasal 116 Ayat (3) bahwa penetapan desa dan desa adat paling lama satu tahun setelah setelah UU ini diundangkan, maka idealnya 15 Januari 2015 Ranperda Penetapan Desa dan Adat dalam Wilayah Kabupaten Bengkalis sudah rampung dibahas, untuk selanjutnya ditetapkan oleh DPRD bersama kepala daerah. 
 
 
Namun dengan tidak menyurutkan semangat untuk mengimplementasikan UU Desa yang diyakini akan membawa manfaat bagi masyarakat, maka disepakati pada sidang paripurna sebelumnya untuk tetap melanjutkan pembahasan Ranperda ini sesuai dengan mekanisme dan peraturan yang berlaku dengan dibentuknya Pansus Ranperda Desa dan Desa Adat Kabupaten Bengkalis. 
 
‘’Sesuai dengan kewenangan dan tugas, Pansus telah membahas secara intensif Ranperda yang diusulkan Pemerintah Daerah. Pansus juga telah melakukan konsultasi baik dengan Pemerintah Provinsi Riau dalam hal ini Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, Kementerian Dalam Negeri dan studi banding,” ujarnya. 
 
Berdasarkan hasil pembahasan Pansus; terhadap keterlambatan mendaftarkan Perda tentang Pembentukan Desa dan Desa Adat sebagaimana diatur dalam Pasal 116 Ayat (3) UU Nomor 6/2014 atau out of order, Pansus sudah berupaya meminta perpanjangan waktu untuk penetapan Perda Desa dan Desa Adat seperti halnya yang terjadi di Provinsi Bali. Namun sejauh ini Pansus belum mendapatkan jawaban yang pasti dari Kementerian Dalam Negeri. 
 
“Bali bisa minta perpanjangan dari Kemendagri. Makanya, sambil menunggu persetujuan Kemendagri, Pansus merekomendasikan untuk dipending dulu. Bagaimanapun aspek yuridis formalnya harus dipertimbangkan agar tidak dianulir di kemudian hari,” tutup Ikip.***(dik) 
 
Teks foto: Juru Bicara Pansus Ranperda DPRD Bengkalis tentang Penetapan Desa dan Desa Adat Bengkalis Johan Wahyudi, menyerahkan laporan kepada pimpinan sidang. (Riauterkini)