Ahli: Hanya 7,4 dari 150 Juta Pemohon Mengaktivasi KTP-el

Administrator - Senin,12 Maret 2018 - 17:02:30 wib
Ahli: Hanya 7,4 dari 150 Juta Pemohon Mengaktivasi KTP-el
Ilustrasi KTP-el. ANT/Irwansyah Putra/mtvn

Jakarta: Ahli komputer dan informatika dari Universitas Indonesia Bob Hardian Syahbuddin menyebut banyak pemohon tak menyelesaikan proses verifikasi dan aktivasi KTP berbasis elektronik (KTP-el). Padahal, proses itu merupakan salah satu prosedur yang wajib dilakukan.

 

"Dari 150 juta lebih, yang diaktivasi dan verifikasi, yang saya lihat cuma 7,4 juta," ujar Bob pada awak media saat memberikan keterangan sebagai ahli pada sidang perkara korupsi KTP-el dengan terdakwa Setya Novanto di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin, 12, Maret 2018.

 

Bob menjelaskan, aktivasi dan verifikasi bertujuan memastikan data yang dimasukkan ke KTP-el sudah benar atau belum. Proses tersebut juga untuk memastikan orang yang menerima KTP-el benar-benar pemiliknya. Orang bersangkutan harus datang untuk mengecek sidik jari di KTP-el miliknya.

 

Pengadaan KTP-el, terang Bob, didahului proses personalisasi. Tak ada kendala pada proses pertama tersebut.

 

"Proses personalisasi itu sudah berjalan dengan benar. Baik itu di pusat dan di daerah. Artinya, proses memasukan data KTP-el itu sudah dilakukan personalisasi," tegas dia.

 

Pada aspek lain, ada pula proses penunggalan data yang melalui dua metode, yakni pemindai sidik jari dan pemindai iris. Menurut dia, metode pemindaian penggunaan iris rawan disalahgunakan.

 

"Dengan menjadikan iris sebagai identifikasi penunggalan, itu terbuka celah duplikasi KTP-el. Di satu sisi melakukan duplikasi dengan iris, sedangkan data dalam chip itu finger print. Ada dua perbedaan mendasar di sini," beber dia.

 

Dalam surat dakwaan, Novanto jelas-jelas disebut terlibat skandal korupsi KTP-el. Ia diduga melakukan pemufakatan jahat dalam proyek tersebut bersama dua mantan pejabat Kementerian Dalam Negeri, Irman dan Sugiharto, serta pengusaha Andi Agustinus alias Andi Narogong.

 

Irman, Sugiharto, dan Andi Narogong telah divonis bersalah dan dijatuhi hukuman penjara. Irman dan Sugiharto divonis 7 dan 5 tahun penjara, sementara Andi Narogong dihukum 8 tahun penjara.

 

Salah satu pertimbangan hakim untuk Andi Narogong ialah perbuatan yang dinilai berdampak besar kepada masyarakat sampai saat ini. Perbuatannya juga menimbulkan kerugian besar bagi negara.

 

Oje/mtvn