Ribuan pekerja RAPP aksi tolak Permen LHK

Administrator - Senin,23 Oktober 2017 - 22:36:45 wib
Ribuan pekerja RAPP aksi tolak Permen LHK
Menteri Siti Sebut RAPP Lawan Aturan dan Membangkang. Cnni Pic

Pekanbaru: Ribuan buruh dan pekerja PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) menggelar aksi unjuk rasa menolak Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan terkait regulasi gambut yang mengancam keberadaan perusahaan tersebut.

 

"Menteri kurang tepat mengambil sikap, ini harus ditinjau ulang," kata Sekretaris Jendral Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, Rudy Prayitno yang memimpin aksi itu di Pekanbaru, Senin.

 

Aksi itu tersebut digelar di depan Kantor Gubernur Riau, Jalan Sudirman dan Gajah Mada sehingga lalulintas dialihkan. Pasalnya, sekitar dua kilometer Jalan Sudirman dipadati pendemo dan satu ruas Jalan Gajah Mada menjadi tempat parkir seratusan bus peserta aksi dari perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Pelalawan ini.

 

Massa yang juga tergabung dalam beberapa serikat pekerja ini juga meminta Menteri LHK mematuhi putusan Mahkamah Agung. Itu keputusan MA 49p/hum/2017 yang menganulir Permen LHK no.17 tahun 2017 tentang regulasi gambut yang membuat rencana kerja PT RAPP ditolak.

 

Dari pagi hingga siang, massa terus berorasi di depan Tugu Zapin pertigaan seberang Kantor Gubernur Riau. Sekitar pukul 12.00 WIB, Gubernur Riau, Arsyadjuliandi Rachman setelah menerima perwakilan menemui ribuan massa tersebut.

 

"Kita telah terima aspirasi dan sudah dibaca, ini sejalan dengan keinginan kita di Riau. Kita menghindari dan mengurangi penggangguran, tunjuan kita sama. Kami akan meneruskan aspirasi ini sesuai yang telah dilakukan sebelumnya, mudah-mudahan dikabulkan dan bisa bangun Riau berssma," ujar gubernur.

 

Dia atas nama pemerintah juga mengucapkan terimakasih atas usaha aksi yang berlangsung damai. Dia meminta kerjasama massa agar ikut menjaga kondusif, aman dan kembali ke tempat masing-masing.

 

Kemudian gubernur meninggalkan massa yang masih bertahan. Sambil istirahat makan siang massa tetap berorasi menunggu salinan surat yang yang akan disampaikan gubernur ke pemerintah pusat.

 

Menteri LHK: RAPP harus taat aturan

 

Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup (LHK) Siti Nurbaya sangat menyayangkan upaya pemerintah menertibkan PT RAPP (April Group) agar taat aturan justru berkembang secara liar menjadi isu pencabutan izin yang mengakibatkan munculnya keresahan di masyarakat.

 

Siti dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Senin, mengatakan sikap tegas pemerintah dengan menolak Rencana kerja usaha (RKU) RAPP, merupakan bagian dari upaya paksa pemerintah untuk melindungi ekosistem gambut Indonesia.

 

Hal ini juga sesuai dengan amanat dasar Undang-undang (UU) Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, dan juga Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 57 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut, di mana seluruh perusahaan HTI berbasis lahan gambut, harus menyesuaikan rencana kerja usaha mereka dengan aturan pemerintah.

 

Namun hingga batas waktu yang diberikan, PT RAPP justru tetap memaksa ingin menjalankan rencana kerja sesuai dengan aturan mereka sendiri, dan tidak mau mengikuti aturan yang ditetapkan pemerintah.

 

"Saya mengajak RAPP menjadi perusahaan yang patuh, taat pada aturan di negara ini, sebagaimana perusahaan HTI lainnya yang RKU mereka telah lebih dulu disahkan, dan tidak ada masalah," kata Siti.

 

Ia menegaskan tidak mungkin membenarkan sesuatu yang salah, atau membiarkannya. Sama artinya pemerintah dipaksa mengalah dan kalah pada sikap-sikap pembangkangan dan melawan aturan.

 

Pemerintah, lanjutnya, tidak mungkin melanggar aturan yang dibuatnya sendiri. Sementara aturan tersebut disusun sedemikian rupa untuk melindungi kepentingan rakyat banyak, dan tidak dibuat hanya untuk kepentingan golongan atau satu perusahaan saja.

 

Terlebih lagi hanya PT RAPP satu-satunya perusahaan HTI yang tidak mau menuruti aturan pemerintah. Sementara 12 perusahaan HTI lainnya saat ini sudah mendapatkan pengesahan RKU mereka, dan tidak ada mengeluhkan masalah, katanya.

 

Kepatuhan perusahaan-perusahaan HTI berbasis gambut sangat penting, karena selama ini ekosistem gambut mudah terbakar, dan menjadi salah satu penyebab terjadinya kebakaran hutan dan lahan (karhutla) selama lebih dari 20 tahun di Indonesia. "Melindungi gambut tidak bisa hanya dengan pemadaman rutin saja, namun harus dicegah secara dini dengan melakukan perlindungan gambut secara utuh dan menyeluruh," lanjutnya.

 

Menteri Siti menegaskan, meski RKU RAPP ditolak, bukan berarti izin dicabut secara keseluruhan. Namun sayangnya yang berkembang justru perihal pencabutan ijin operasional, dan RAPP dinilai semakin membiarkan isu bergulir liar dengan mengancam akan mem-PHK karyawannya.

 

"Yang sebenarnya terjadi adalah KLHK memberi perintah dan sanksi, agar RAPP tidak melakukan penanaman di areal lindung ekosistem gambut. Namun mereka tetap bisa menanam di areal budidaya gambut, jadi tidak ada masalah harusnya," kata Siti.

 

Jika benar RAPP sayang pada rakyat, mereka harusnya patuh dan berbisnis dengan baik sesuai aturan pemerintah, bukan dengan aturan mereka sendiri. "Bisa berbahaya sekali jika semua perusahaan ingin berbisnis dengan aturan mereka dan bukan aturan pemerintah," ujar Siti.

 

Ia pun mendorong RAPP untuk segera merevisi RKU mereka sesuai PP gambut, sebagaimana perusahaan HTI lainnya. Sehingga kelak dengan keseriusan perusahaan melindungi gambut, bencana karhutla yang biasanya rutin terjadi tidak perlu terulang lagi.

 

Generasi saat ini juga bisa mewariskan lingkungan hidup yang lebih sehat bagi generasi yang akan datang. "Mari sama-sama kita sayangi rakyat dengan cara baik dan jujur," kata Menteri.

 

Ant