Lahan Masyarakat Ditolak

Pansus RTRWP Riau Bukan untuk PT Perkebunan di Riau

Administrator - Sabtu,16 September 2017 - 16:43:01 wib
Pansus RTRWP Riau Bukan untuk PT Perkebunan di Riau
Sesditjen PKTL KLHK Yuyu Rahayu (tengah) bersama Penasihat Senior Menteri LHK Chalid Muhammad (kiri) dan Kepala Biro Humas KLHK Djati Witjaksono Hadi (kanan) saat memberi penjelasan tentang reforma agraria. Hms KLHK Pic/Aici

Pekanbaru: Biro Hukum Koperasi Sukses Maju Bersama Siak (SMBS) Senin, (11/9/17) mendatangi kantor DPRD Riau. Mara Alam Siregar yang merupakan kuasa hukum koperasi menyatakan kedatangannya ingin mempertanyakan surat permohonan mereka atas tanah Desa Dayun, Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak terhadap Pansus RTRWP Riau dalam permohonan mereka untuk diikut sertakan tanah Desa Dayun Seluas 3852 hektare dalam pembahasan RTRW dengan pola perubahan status dari Hutan Produksi Konversi (HPK) menjadi Areal Penggunaan Lain (APL).

Mara menjelaskan, data tanah yang diajukan Koperasi Sukses Maju Bersama Siak telah ditelaah oleh Biro Hukum DPRD Riau atas petunjuk Ketua Pansus RTRWP Riau, dan atas telaah biro hukum tidak ada masalah tersangkut hukum maupun sanggahan dari pihak lain.

"Dari 3852 hektare sebanyak 631 hektare merupakan lahan kebun koperasi perkebunan sawit milik Pemda Siak yang masih dalam satu hamparan dengan koperasi SMBS sudah masuk dalam pembahasan RTRWP Riau, jadi sisanya untuk diikut sertakan dalam pembahasan susulan," kata Biro Hukum SMBS kepada wartawan Harian Radar Riau di Gedung DPRD Riau, Senin (11/9/2017).

Biro Hukum Koperasi SMBS, menyatakan permohonan mereka telah disampaikan kepada Ketua Pansus RTRWP Riau sejak tanggal 08 Agustus 2017 untuk diikut sertakan dalam pembahasan RTRWP dengan pola perubahan status dari Hutan Produksi Konversi (HPK) menjadi Areal Penggunaan Lain (APL).

Ketika hal ini dipertanyakan, Ketua Pansus RTRWP Riau Asri Auzar mengatakan bahwa permohonan SMBS tidak mungkin lagi dibahas, sebab kerja tim pansus sudah masuk tahap pengesahan Ranperda. "Jadi tidak mungkin lagi bisa dibahas," sebutnya kepada Harian Radar Riau di Kantor DPRD Riau, Senin (11/9).

"Terkait permohonan Koperasi SMBS kepada Pansus RTRWP Riau kalau dilihat dari segi waktu masih memungkinkan untuk dibahas dan dapat akomodir," kata salah seorang pengamat lingkungan di Riau kepada wartawan Radar Riau, Jumat (15/9) apalagi kesepakatan dalam rapat Banmus, bahwa paripurna pengesahan diagendakan pelaksanaannya pada Rabu (20/9) mendatang.

Mara Alam Siregar selaku kuasa hukum SMBS menambahkan,"agar tim Pansus RTRWP Riau mempertimbangkan mana-mana kebun masyarakat di Riau yang masuk dalam kawasan hutan dan menjadi bukan kawasan hutan dan itu yang di Pansuskan. Jadi pansus RTRWP Riau bukan untuk PT Perkebunan di Riau, terus di dalam usulan lahan masyarakat Desa Dayun Siak mengapa di tolak pansus?,"ucapnya.   

Diteruskannya, kepada Ketua Pansus RTRW Provinsi Riau agar dapat memperhatikan baik-baik dan mempertimbangkan kebijakan KLHK melalui pelepasan 4,8 Juta Hektare Hutan Untuk Reforma Agraria.

Bukannya Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya telah meneken Surat Keputusan tentang Peta Indikatif Alokasi Kawasan Hutan Untuk Penyediaan Sumber Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA). Luasnya mencapai 4,8 juta hektare. Keputusan dengan No SK.180/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2017 itu diteken 5 April 2017.

Sekretaris Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Yuyu Rahayu menjelaskan, kawasan hutan yang dialokasikan untuk TORA memang sedikit lebih luas dari target yang ada pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) yang seluas 4,1 juta hektare. “Karena di lapangan akan ada verifikasi lagi. Jadi untuk memastikan lahan dalam TORA tetap minimal 4,1 juta, maka kami alokasikan sedikit lebih luas,” katanya di Jakarta, Senin (17/4/2017).

Rincian kawasan hutan yang disiapkan untuk reforma agraria adalah alokasi 20% untuk kebun masyarakat seluas 437.937 hektare dari pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan, program pencetakan sawah baru (65.363 hektare), pemukiman transmigrasi (514.909 hektare), dan pemukiman, fasilitas umum dan sosial (439.116 hektare).

Selain itu lahan berupa lahan garapan sawah dan tambak rakyat (379.227 hektare), pertanian lahan kering yang menjadi sumber pendapatan masyarakat setempat (847.038 hektare), dan yang paling luas adalah dari Hutan produksi yang dapat Dikonversi (HPK) tidak produktif (2,1 juta hektare).

Alokasi lahan pada peta indikatif ini menjadi acuan untuk reforma agraria di kawasan hutan. Nantinya peta indikatif ini akan direvisi setiap enam bulan sekali.

Yuyu menjelaskan, proses penyelesaian alokasi lahan untuk reforma agraria tetap mengacu kepada peraturan perundang-undangan. “Namun untuk rakyat, tata caranya akan dipermudah dan dipercepat,” katanya.

Yuyu menyatakan, selain melalui reforma agraria, Kementerian LHK juga menjalankan program perhutanan sosial seluas 12,7 juta hektare, untuk memperluas akses rakyat terhadap hutan.

Untuk diketahui Pansus RTRWP Riau banyak pihak menilai tidak jelas dan diduga telah menjadi wakil PT Perusahaan Perkebunan Sawit di Riau.

Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau (Jikalahari) pekan lalu angkat bicara lewat press releasenya kepada awak media dan sempat meminta KPK segera memeriksa Pemprov Riau.

Jikalahari menilai Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau sengaja mengubah status dan fungsi kawasan hutan 32 korporasi perkebunan kelapa sawit menjadi non kawasan hutan atau Area Peruntukan Lain (APL). Hal tersebut diindikasikan dari draft RTRWP Riau 2016-2035 yang disebut-sebut akan disahkan oleh DPRD Riau.

“Gubernur Riau menjadikan 32 korporasi perkebunan kelapa sawit dari illegal menjadi legal melalui draft RTRWP Riau 2016-2035,” kata Woro Supartinah, Koordinator Jikalahari kepada awak media, Selasa (5/9/2017).

Jikalahari menilai, melalui draft RTRWP Riau 2016-2035, Pemprov Riau salah satunya mengusulkan 32 korporasi itu menjadi APL yang di dalam SK.673/Menhut-II/2014 jo SK 878 SK 878/Menhut-II/2014, masuk dalam kawasan hutan dengan fungsi Hutan Produksi Konversi (HPK) dan Hutan Produksi Tetap (HP).

Artinya, 32 korporasi itu melakukan tindak pidana lingkungan hidup, kehutanan dan perkebunan berupa menduduki kawasan hutan tanpa izin pelepasan kawasan hutan dari Menteri LHK, melakukan perusakan dan pencemaran lingkungan hidup.

“Jika diusulkan jadi APL oleh Pemprov Riau dalam draft RTRWP Riau 2016-2035 dan disetujui Menteri LHK, otomatis tindak pidananya hilang, dari penjahat menjadi bukan penjahat,” kata Woro.

Jikalahari menemukan 32 korporasi perkebunan kelapa sawit tersebut berdasarkan data HGU BPN Tahun 2010, usulan perubahan peruntukan kawasan hutan dan fungsi kawasan hutan dalam draft RTRWP Riau 2016-2035 dioverlay dengan SK.673/Menhut-II/2014 jo SK 878 SK 878/Menhut-II/2014.

Data Jikalahari membeberkan beberapa poin penting tentang legalisasi pelanggaran kejahatan hutan tersebut. Pertama, sebanyak 19 dari 33 korporasi dalam kawasan hutan temuan Pansus Monitoring dan Evaluasi (Monev) Perizinan DPRD Riau 2015 berdasarkan SK.673/Menhut-II/2014 jo SK 878 SK 878/Menhut-II/2014 diusulkan dari kawasan hutan menjadi APL oleh Pemprov Riau dalam draft RTRWP Riau 2016-2035 seluas 67.980,99 hektar. Pada awalnya sebagian areal 19 korporasi tersebut masih dalam kawasan hutan dengan fungsi HPK.

Pada Maret 2016 DPRD Riau mempublikasikan temuan Pansus Monev perizinan kehutanan, perkebunan dan pertambangan terdapat 33 korporasi menanam sawit dalam kawasan hutan. Korporasi perkebunan tersebut telah melakukan usaha perkebunan di dalam kawasan hutan seluas 104.094 Hektar. Selain melakukan kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan, korporasi juga melakukan penanaman tanpa izin Hak Guna Usaha (HGU) seluas 204.977 hektar dan akibatkan kerugian negara lebih dari Rp2,5 Triliun.

Pansus Monev Perizinan merekomendasikan kepada Pemprov Riau melalui Dinas Perkebunan, Dinas Kehutanan dan Badan Lingkungan Hidup untuk melakukan penyelidikan, penyidikan dan penindakan terhadap 33 korporasi tersebut.

“Rekomendasi tidak dijalankan, justru tiba-tiba Pemprov Riau mengusulkan menjadi APL. Ini kan aneh? Jelas bahwa usulan 19 korporasi ini di APL-kan tidak sejalan dengan temuan Pansus Monev DPRD Riau," kata Woro.

Fakta kedua lanjut Woro, sebanyak 13 perusahaan berdasarkan data HGU BPN Tahun 2010 sebagian besar masih masuk dalam kawasan hutan berdasarkan SK 673/878. Oleh Pemprov Riau melalui draft RTRWP Riau 2016-2035, diusulkan menjadi APL seluas 17.469,58 hektar. Itu berarti berdasarkan SK.673/Menhut-II/2014 jo SK 878 SK 878/Menhut-II/2014, BPN menerbitkan izin HGU dalam kawasan hutan.

Temuan Jikalahari lainnya, sebanyak 7 dari 32 korporasi itu milik Grup Duta Palma (Darmex Agro Group) yang terlibat dalam kasus korupsi alih fungsi lahan yang melibatkan terpidana mantan Gubernur Riau Annas Maamun, Gulat Manurung dan Edison Marudut. Duta Palma menyuap Annas Maamun sebesar Rp3 miliar dari Rp8 miliar yang dijanjikan. Suap diberikan agar Annas Maamun bersedia memasukkan lahan milik grup Duta Palma untuk dilepaskan dari kawasan hutan.

“Mengapa Gubri tetap mengusulkan 7 korporasi yang terlibat korupsi itu menjadi APL?Usulan Gubri ini menunjukkan Gubri meng-amini korupsi,” kata Woro.

Padahal Gubri mengusung tema integritas dan anti korupsi sepanjang 2017. Nyata-nyata ini bertentangan dengan semangat Hari Anti Korupsi Internasional yang digelar di Riau pada 8 Desember 2016, dan bertentangan dengan semangat Riau melepaskan diri dari jerat korupsi para pemimpin-pemimpinnya di masa lalu.

Berdasarkan temuan dan analisa tersebut, Jikalahari pun mendesak sejumlah pihak untuk melakukan langkah-langkah konkret. Yakni meminta DPRD Riau mempublikasikan kepada publik draft RTRWP Riau 2016-2035, kemudian mengundang publik sebagai bentuk wujud partisipasi publik dalam penyelenggaraan penataan ruang. Selain itu. meminta DPRD Riau mendesak Gubernur Riau mereview SK 673 dan SK 903 dengan cara membentuk tim terpadu yang diisi oleh civil society yang berintegritas dan ahli di bidangnya.

Jikalahari juga mendesak Gubernur Riau membuka informasi kepada publik mengenai usulan 32 korporasi perkebunan kelapa sawit di kawasan hutan yang diubah menjadi APL. Gubernur Riau juga diminta menjelaskan kepada publik mengapa grup Duta Palma diusulkan oleh Pemprov Riau menjadi APL padahal Duta Palma terlibat dalam kasus korupsi alih fungsi lahan. Tindakan ini sebagai wujud komitmen Gubernur Riau pasca HAKI di Riau.

"Kami meminta KPK segera memeriksa Pemprov Riau karena kembali mengusulkan areal grup Duta Palma menjadi APL dalam draft RTRWP Riau 2016-2035," pungkas Woro.

Tp/lex/RRN/Ai