Dana Perimbangan Naik, Tapi Ketimpangan Tak Turun Drastis

Administrator - Rabu,19 Juli 2017 - 21:40:32 wib
Dana Perimbangan Naik, Tapi Ketimpangan Tak Turun Drastis
Pada 2011, ketimpangan semakin memburuk mencapai titik tertingginya sebesar 0,41 meski dana perimbangan telah digelontorkan Rp316,7 triliun. Cnni Pic
Jakarta: Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) menilai, peningkatan dana perimbangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, belum dibarengi dengan perbaikan ketimpangan kesejahteraan.
 
"Peningkatan transfer dana perimbangan justru memperburuk ketimpangan," ujar Direktur INDEF Enny Sri Hartati seperti dilansir dari Antara, Rabu (19/7).
 
Ia menjelaskan, pada 2000 dana perimbangan untuk seluruh provinsi mencapai Rp29,9 triliun dan di tahun yang sama, indeks gini masih berada di angka 0,3. Satu dekade kemudian, dana perimbangan melonjak hingga 830 persen mencapai Rp278,7 triliun di 2009.
 
Peningkatan drastis tersebut ternyata tidak diikuti dengan perbaikan jurang ketimpangan karena indeks gini malah naik menjadi 0,37. Ketimpangan pun semakin memburuk mencapai titik tertingginya sebesar 0,41 meski dana perimbangan telah digelontorkan Rp316,7 triliun pada 2011.
 
Bahkan, dengan bertambahnya dana perimbangan hingga lebih dari 150 persen dari 2011 menjadi Rp795,4 triliun di 2016, indeks gini hanya turun tipis 0,39.
 
"Ketimpangan fiskal bisa dilihat dari bagaimana efektivitas dana transfer daerah jika kita bandingkan pasca dan sebelum otonomi daerah. Setelah otonomi daerah, ternyata indeks gini secara umum meningkat," ujar Enny.
 
Untuk diketahui, upaya formalisasi desentralisasi urusan keuangan daerah dimulai sejak disahkannya UU No.25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
 
Pada perkembangannya, regulasi itu pun disempurnakan sehingga lahir UU No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang memberikan kewenangan atau otonomi bagi pemda untuk secara luas dan bertanggung jawab membangun daerahnya dengan kemampuan fiskal masing-masing.
 
Enny menambahkan, otonomi daerah sebagai capaian luar biasa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia pasca Orde Baru harus dimanfaatkan dan dioptimalkan sebaik mungkin.
 
"Apabila tidak, maka Indonesia akan kehilangan momentum untuk mencapai perbaikan ekonomi nasional, terutama permasalahan ketimpangan," ujar Enny. 
 
Cnni/gir/Lex/RRN