Perda Mandul, Banjir Jadi Masalah

Administrator - Selasa,16 Mei 2017 - 22:19:30 wib
Perda Mandul, Banjir Jadi Masalah
BANJIR: Kendaraan roda empat menerobos banjir di Jalan Jenderal Sudirman depan Rumah Sakit Awal Bros, Selasa (21/2/2017). Rpc Pic

Pekanbaru: Curah hujan di Pekanbaru khususnya dan Riau pada umumnya tinggi dalam beberapa hari terakhir. Banjir pun menjadi ancaman.

Sumur resapan menjadi salah satu solusi mengatasi banjir. Dan, Kota Pekanbaru sudah memiliki Peraturan Daerah (Perda) tentang Sumur Resapan. Sayangnya, perda ini mandul alias tidak diterapkan.

Hal ini diungkapkan Wakil Ketua DPRD Pekanbaru Jhon Romi Sinaga, Jumat (24/2). ‘’Selama ini, Perda Sumur Resapan mandul. Hampir di semua ruko di Kota Pekanbaru ini sudah disemenisasi halamannya,’’ ujarnya.

Romi pun minta Pemko melakukan penertiban terhadap ribuan ruko yang tak ramah lingkungan dan tidak memiliki sumur resapan. “Bagaimana caranya, pandai lah pemko. Karena di sini lah kelemahan pemko selama ini. Pengawasan tidak ada,’’ katanya lagi.

Mengenai anggaran untuk penanganan banjir, Romi memastikan hal itu tidak terlalu dipersoalkan. Baik APBD secara reguler maupun di multiyearskan. Yang intinya, DPRD tetap mendukung hal itu.

“Jangan hanya capek membahasnya saja, sementara realisasi tak ada,” katanya.

Menurut Romi, meski pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) Pemerintah Kota Pekanbaru silih berganti, namun tidak satupun yang berhasil memberikan solusi banjir.

‘’Penanganan banjir ini harus serius, tidak hanya sekedar bahas dan rapat saja. Pimpinan OPD yang tidak mampu memberikan solusi, ganti saja,’’ tegasnya.

Pembahasan mengenai banjir pun tidak tidak bisa dari dinas terkait saja seperti Pekerjaan Umum (PU). Akan tetapi lintas dinas diminta harus sama-sama memikirkan masalah banjir ini.

Sekali lagi, Romi minta pemko serius. Termasuk pembuatan saluran induk dan juga waduk. Termasuk juga normalisasi drainase ukuran besar dan juga anak sungai.

“Sekarang ini kan drainase kita kecil-kecil. Bahkan tinggi melebihi jalan. Makanya air mengenang hingga beberapa jam,’’ katanya.

Untuk itu, ia berharap ke depan, masalah banjir ini harus diprioritaskan. ‘’Jangan setengah hati. Tentunya penanganannya harus sinergi antara Pemko, Pemprov Riau dan pemerintah pusat. Karena ini berhubungan dengan anggaran,” katanya. Banjir di kala tingginya curah hujan sudah akan sulit kita atasi,’’ singkatnya.

Harus Saling Bantu Sementara itu, Penjabat Wali Kota (Pj Wako) Pekanbaru H Edwar Sanger SH MSi, Jumat (24/2) kemarin menyebut potensi bencana pada dasarnya bisa dicegah. ‘’Bahwa semua pihak harus memberikan andil dan potensi agar segala penyebab bencana bisa sama-sama dicegah, contohnya banjir dengan tidak membuang sampah sembarangan, melaksanakan gotong-royong rutin membersihkan lingkungan terutama membersihkan saluran air dan parit yang tersumbat,’’ jelasnya.

Pria yang juga merupakan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Riau ini selama dua hari (22-23/2) mengikuti Rapat Kooordinasi nasional BPBD se-Indonesia yang digelar di Jogjakarta. Rakor ini dibuka  oleh Menkopolkam Wiranto serta dihadiri para gubernur dan bupati serta wali kota dari sejumlah daerah di Indonesia. Ada berbagai masukan ia terima.

Disampaikan Edwar, pembangunan kota juga harus memperhatikan dampak terhadap pembuangan air di tengah masyarakat. Dia pada jajarannya sudah meminta untuk segera mencari solusi dan penanganan yang tepat untuk mengatasi banjir.

‘’Termasuk juga dalam pendirian bangunan agar memperhatikan kebutuhan pembuangan air, karena bila tidak sama-sama kita mengatasi dan mencegahnya maka bencana.

Rpc/RRN/Advertorial