APBD Riau 2017 Disahkan Rp10,4 Triliun

Administrator - Kamis,04 Mei 2017 - 21:41:34 wib
APBD Riau 2017 Disahkan Rp10,4 Triliun
Gubernur Riau Arsyadjuliandri Rachman turut membubuhkan tandatangan pada pengesahan APBD Riau 2017 dengan disaksikan oleh pimpinan DPRD Riau. Kmc Pic

Pekanbaru: Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Riau tahun 2017 sudah diketok oleh Legislatif DPRD Riau pekan lalu. Anggaran Rp. 10,4 Triliun yang disyahkan dewan ini memerlukan perwujudan kerja keras dan kinerja yang lebih efektif dari pihak eksekutif. Pemprov Riau dituntut untuk memperbaiki citra kinerjanya yang dua tahun terakhir tidak pernah memuaskan semua pihak.

Beberapa anggaran dalam APBD Riau 2017 terlihat sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Seperti anggaran untuk pendidikan yang dipatok sampai 30 persen dari total APBD Riau 2017. Seperti amanah UU, anggaran untuk mencerdaskan anak negeri ini memang sudah sesuai. Tapi apakan anggaran sebesar itu mampu terserap efektif dan bermanfaat sesuai dengan peruntukannya? Wallahualam.

Pertanyaan itu muncul seiiring dengan banyaknya anggaran yang berada di kantong Dinas Pendidikan Daerah ini yang tidak sesuai dengan kebutuhan dan lebih kepada mengakomodir proyek-proyek dan bukannya untuk tujuan semuala. Mencerdaskan anak bangsa dengan fasilitas dan infrastruktur saja, tapi juga dengan komitmen membebaskan biaya-biaya dalam proses pendidikan itu tentunya.

Banggar DPRD Riau bersama dengan TAPD Riau, sebelumnya, telah berkomitmen menganggarkan 30 persen dana APBD 2017 di Bidang Pendidikan. Hal ini disepakati kedua belah pihak dalam pembahasan KUA PPAS APBD 2017 akhir bulan November lalu.

Ade Hartati, salah seorang anggota Banggar DPRD Riau, yang juga membidangi masalah pendidikanpernah mengatakan, dalam anggaran 30 persen tersebut sudah termasuk semua biaya pendidikan di Riau, baik sarana dan prasaranan, maupun gaji para guru itu sendiri.

"Untuk peningkatan SDM tenaga pendidik yakni guru, biaya belanja pegawai, belanja tidak langsung pembangunan gedung sekolah, gaji guru, honor guru dan lain sebagainya. Semua sudah dirangkum di sana," ujarnya kepada wartawan waktu itu.

Sementara dari pemberitaan sebelumnya telah diketauhi hal senada juga diungkapnan politisi Partai Gerindra, Husni Thamrin. Bahkan Husni merasa bersyukur tidak ada lagi keraguan soal honor guru tidak tetap yang menjadi ujung tombak pencerdasan generasi masa depan bangsa ini di daerah ini. Semuanya, kata Husni waktu itu, sudah diakomodir di dalam APBD Riau 2017.

Kekhawatiran kawan-kawan honorer khususnya guru sudah terjawab. Jadi tidak usah takut. Sudah ada anggaran yang disiapkan, demikian diungkapkannya waktu itu.

Bahkan Husni berharap ke depannya , terkait pengalihan kewenangan di tingkat SMA/ SMK yang dahulunya ditangani oleh pihak Kabupaten/Kota, sudah beralih ke Provinsi. Untuk dapat meningkatkan mutu pendidikanya, demikian alasannya. Sehingga pendidikan lebih merata lagi di seluruh daerah se Provinsi Riau.

"Kondisi ini juga bisa menimalisir Angka putus sekaolah, karena sudah menjadi tanggungjawab provinsi, dan beban kabupaten kota bisa sedirkit terbagi dan. dapat berkurang," demikian dikutip dari wawancara Ade Hartati dan Husni Thamrin kepada wartawan wakatu itu.

Dilain pihak, APBD Riau 2017 tahun ini disyahkan merupakan sebuah prestasi baru di era pasca pemerintahan Gubri HM Rusli Zainal. Sebelumnya, telah dua kali DPRD Riau dan pihak Pemprov Riau gagal menyelesaikan pembahasan APBD Riau 2017 ini. Jadwan ketok palu telah mundur dua kali dari rencana semula. Namun, akhirnya mereka berhasil juga melaksanakan rapat Paripurna mensyahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) murni 2017 sebesar Rp10,4 triliun lebih. Rapat dipimpin Ketua DPRD Riau, Dra Hj Septina Primawati MM dan dihadiri Gubernur, H Arsyadjuliandi Rachman, Senin (5/12) malam memang sebuah moment penting dan cukup berkesan untuk pemerintahan Andi Rachman.

Dikatakan prestasi, karena untuk seluruh Riau, pengesyahkan APBD Riau 2017 ini adalah yang tercepat kelima setelah sebelumnya ada empat provinsi juga berhasil mensyahkan APBD mereka untuk 2017. Keempat provinsi itu masing-masing Jawa Timur, Sumatera Barat, Bangka Belitung dan Jambi.

Juru bicara Banggar, Syamsurizal dalam laporannya mengatakan, pada APBD Riau 2017 ini untuk pendapatan mengalami peningkatan sebesar Rp8,31 triliun dari sebelumnya Rp8,19 triliun sekitar 1,46 persen. Dibanding 2016 yang hanya Rp7,23 triliun, pendapatan naik 14 persen.

“Setelah pembahasan Banggar DPRD Riau dengan TAPD Riau, terdapat kenaikan pendapatan daerah dari Rancangan PPAS Provinsi Riau Tahun 2017 sebesar Rp8,1 triliun menjadi Rp8,31 triliun atau kenaikan tersebut sebesar 1,46 persen,” terangnya.

Kemudian Belanja Daerah, sebanyak Rp10,4 triliun. Angka ini mengalami perubahan dibanding sebelum pembahasan Banggar DPRD Riau dengan TAPD Riau sebesar Rp9,8 triliun atau terjadi kenaikan sebesar Rp6,68 persen.

“Dibandingkan dengan Anggaran Belanja setelah PPAS Provinsi Riau tahun 2016 sebesar Rp10,3 atau kenaikan pada tahun 2017 sebesar 0,90 persen,” jelasnya.

Untuk Belanja Langsung setelah pembahasan antara TAPD dengan Banggar DPRD Riau sebesar Rp5,1 triliun. Sedangkan Belanja Tidak Langsung sebesar Rp5,3 triliun.

Menurut Banggar, jumlah ini lebih besar dari plafon anggaran yang ditetapkan dalam Rancangan Perubahan Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2014-2019 sebesar Rp9,8, atau lebih besar Rp629 miliar.

Dilihat dari Nota Keuangan Ranperda Provinsi Riau tentang APBD Riau tahun 2017, ditetapkan target Pendapatan Daerah Tahun 2017 sebesar Rp8,31 triliun, dan Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun 2017 menjadi sebesar Rp2,1 triliun.

“Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Rancangan PPAS tahun 2017 adalah defisit sebesar Rp2,1 triliun,” sebutnya.

“Belajar dari pengalaman sebelumnya terhadap penyerapan Belanja Daerah Provinsi Riau tahun 2014 dengan SiLPA sebesar Rp3,9 atau 48,96 persen, dan tahun 2015 sebesar Rp3,1 triliun atau 31,85 persen. Untuk 2016 diperkirakan Rp2,1 triliun atau 20,55 persen.

Gubernur Riau, H Arsyadjuliandi Rachman, menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan DPRD Riau, yang telah memberikan perhatian besar terhadap Rancangan Perubahan APBD Riau 2017.

“Sehingga menghasilkan komitmen bersama berupa persetujuan untuk menetapkan Ranperda tentang Perubahan APBD Riau Tahun Anggaran (TA) 2016 menjadi Perda tentang APBD Tahun 2016,” terangnya.

Dengan telah disepakati dan disahkannya APBD Riau Tahun 2017 ini, Pemprov Riau segera menyampaikan dokumen Perubahan APBD Riau ini kepada Kementerian Dalam Negeri untuk dievaluasi.

“Kami berharap proses evaluasi dapat berjalan dengan lancar dan dapat selesai secepatnya. Mengingat keterbatasan waktu yang tersedia untuk melaksanakan program dan kegiatan pada Perubahan APBD Riau Tahun 2016,” tutupnya.

Pengesahan APBD Riau 2017 tahun ini tidak jauh berbeda dari tahun sebelumnya. Tahun 2017 APBD Riau disyahkan sebesar Rp10,459. Rapat Peripurna pengesahan APBD 2017 itu berlangsung malam hari dan menjadi perbincangan hangat karena sempat molor beberapa kali dari jadwal sebelumnya. Dan pengesyahan ini menjadi sangat menarik dengan berbagai prediksi, konotasi dan asumsi berbagai pihak pengamat.

Rapat Peripurna pengesahan APBD Riau 2017 itu menganggendakan lima pembahasan. Pertama, Penyampaian program pembentukan peraturan daerah provinsi Riau tahun 2017.

Kedua, peyampaian laporan hasil kerja badan anggaran (Banggar) terhadap pembahasan rancangan peraturan daerah (Ranperda) tentang APBD Provinsi Riau tahun 2017, sekaligus persetujuan dewan dan pendapat akhir kepala daerah.

Ketiga, penyampaian pengumuman perubahan anggota Fraksi Partai Golkar di alat kelengkapan dewan.

Keempat, penyampaian Perubahan Judul Raperda tentang Perlindungan Hak Perempuan dari Tindak Kekerasan.

Kelima penyampaian Raperda tentang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner. Raperda tentang Pola Pembiayaan Kerjasama Pemerintah dan Swasta Dalam Pembagunan Wilayah. Dan penyampaian pengumuman reses masa sidang III (September-Desember) 2016.

Proses finalisasi Ranperda APBD Riau 2017 ini mengacu pada memenuhi pasal 124 ayat 2 huruf f dan ayat 4 huruf a poin 1 DPRD Riau nomor 30 tahun 2014. Ini menyangkut tata tertib DPRD Riau. Bahwa banggar merangkul seluruh hasil pembahasan rancangan peraturan daerah tentang APBD. Akan dilakukan oleh komisi-komisi dengan mitra kerja serta melakukan finalisasi bersama TAPD.

Pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang didahului dengan penyampaian laporan badan anggaran. Yaitu tentang proses finalisasi pembahasan rancangan peraturan daerah tentang APBD. Tentang APBD yang telah dilakukan oleh komisi-komisi dengan mitra kerja. Yaitu setelah melakukan finalisasi bersama Tim anggaran pendapatan daerah (TAPD). Pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang dilalui dengan penetapan plafon anggaran belanja harus direncanakan dengan baik.

Karena akan digunakan dalam rangka merealisasikan pencapaian visi dan misi Riau. yang ditetapkan dalam Rencana Pembagunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2014-2019. Maklumatnya terwujudnya pemerintah provinsi Riau yang maju. Di samping itu juga agar masyarakat sejahtera, berbudaya melayu dan berdaya saing tinggi. Menurunnya kemiskinan, tersedia lapangan kerja serta pemantapan aparatur negara.

Struktur belanja modal dalam Kebijakan Umum APBD (KUA) Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) Riau tahun anggaran 2017 disarankan untuk mendapat perhatian khusus. Karena akan itu berefek pada pelayanan publik, yang dapat mendorong pertumbuhan perekonomian di Riau. Misanya belanja modal infrastruktur. Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah Riau seharusnya mengalokasikan belanja modal sebesar 30 persen dari modal anggaran belanja. Belanja ini harus digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah.Belanja daerah tersebut harus diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan. Terutama hal wajib yang terkait dengan pelayanan dasar.

Meski sempat mengalami penundaan, akhirnya APBD Riau tahun 2017 disahkan menjadi Perda oleh anggota DPRD Riau dalam Rapat Paripurna DPRD Riau. Total anggaran yang disahkan sebesar Rp10,4 triliun. Kemudian Belanja Daerah, sebanyak Rp10,4 triliun. Angka ini mengalami perubahan dibanding sebelum pembahasan Banggar DPRD Riau dengan TAPD Riau sebesar Rp9,8 triliun atau terjadi kenaikan sebesar Rp6,68 persen.

Dibandingkan dengan Anggaran Belanja setelah PPAS Provinsi Riau tahun 2016 sebesar Rp10,3 atau kenaikan pada tahun 2017 sebesar 0,90 persen. Untuk Belanja Langsung setelah pembahasan antara TAPD dengan Banggar DPRD Riau sebesar Rp5,1 triliun. Sedangkan Belanja Tidak Langsung sebesar Rp5,3 triliun. Jumlah anggaran belanja dalam PPAS Provinsi Riau tahun 2017 sama dengan jumlah anggaran yang ditetapkan dalam nota keuangan dan rancangan peraturan daerah tentang APBD tahun anggaran 2017. Yaitu sebesar Rp.10,459 Triliun.

Namun terdapat rasionalisasi pada beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan rincian menurut alokasi anggaran dapat dilihat pada lampiran.

Dalam pembahasan bersama Banggar DPRD provinsi Riau dengan TAPD terdapat perubahan plafon anggarah pada beberapa urusan sebagai berikut. Yaitu pertama, urusan kesehatan dalam nota keuangan sebesar Rp.1,023 triliun naik menjadi Rp.1,080 triliun.

Atau naik sebesar Rp.57,229 miliar. Kedua, urusan ketentraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat dalam nota keuangan sebesar Rp.50,093 miliar turun menjadi Rp.47.493 miliar atau turun sebesarRp.2,600 miliar.

Menurut Banggar, jumlah ini lebih besar dari plafon anggaran yang ditetapkan dalam Rancangan Perubahan Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2014-2019 sebesar Rp9,8, atau lebih besar Rp629 miliar.

Dilihat dari Nota Keuangan Ranperda Provinsi Riau tentang APBD Riau tahun 2017, ditetapkan target Pendapatan Daerah TA 2017 sebesar Rp8,31 triliun, dan Penerimaan Pembiayaan Daerah TA 2017 menjadi sebesar Rp2,1 triliun.

Urusan sosial dalam nota keuangan sebesar Rp.55,214 miliar naik menjadi Rp.60,214 miliar, naik sebesar Rp.5 miliar. Empat, urusan informatika dan komunikasi sebesar Rp.50,103 Miliar turun menjadi Rp.47,103 miliar. Yaitu turun sebesar Rp. 3 miliar.

Urusan penanaman modal dalam, nota keuangan sebesar Rp.30,686 miliar naik menjadi Rp.30,887 miliar naik sebesar Rp.200,67 juta.

Urusan keuangan dalam nota sebesar Rp.3,552 triliun menjadi Rp.3.491 triliun. Yaitu turun sekitar 60.737 miliar. Urusan fungsi lainnya, dalam nota keuangan sebesar Rp.77,645 miliar naik Rp.79.360 atau naik sebesar Rp.1.715 miliar.

Terakhir, aturan Kepala Daerah dalam nota keuangan sebesar Rp.251,162 Miliar naik Rp.253,353 miliar. Yaitu dengan kenaikan sebesar Rp.2,192 miliar.

Sebelumnya, Syamsurizal, anggota Banggar DPRD Riau saat membacakan hasil laporan Banggar mengatakan, target pendapatan yang disepakat sebesar Rp8,3 triliun. Pendapatan bisa diperoleh melalui Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Kemudian Belanja Daerah, sebanyak Rp10.459.138.647.548,20. Angka ini mengalami perubahan dibanding sebelum pembahasan Banggar DPRD Riau dengan TAPD Riau sebesar Rp9.804.380.794.551,32, atau terjadi kenaikan sebesar Rp6,68 persen.

Untuk Belanja Langsung setelah pembahasan antara TAPD dengan Banggar DPRD Riau sebesar Rp5.117.630.701.673,20. Sedangkan Belanja Tidak Langsung sebesar Rp5.341.507.945.874,58.

Menurut Banggar, jumlah ini lebih besar dari plafon anggaran yang ditetapkan dalam Rancangan Perubahan Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2014-2019 sebesar Rp9.829.763.580.000, atau lebih besar Rp629.375.067.548,20.

Seluruh proses dan tahapan pembahasan materi yang diawali dengan pembahasan kebijakan umum dan plafon anggaran sementara APBD tahun 2017 dapat berjalan dengan lancar. Ini dilakukan dalam rangka mengoptimalkan pendapatan daerah.

Yaitu bersumber dari pajak daerah dan retribusi. Pemprov Riau harus melakukan kegiatan penghimpunan pendapatan objek, subjek pajak daerah dan retribusinya daerah yg akurat. Kemudian menentukan besarnya pajak daerah dan retribusi daerah kepada wajib pajak daerah kepada wajib pajak

Sedangkan belanja daerah yang terdiri dari belanja tak langsung dan belanja langsung yang direncakan sebesar Rp.10,45 triliun. Untuk belanja tidak langsung direncanakan Rp.5,34 triliun dan belanja langsung Rp.5,11 triliun. Dalam belanja langsung jumlah belanja pegawai direncanakan sebesar Rp.436,83 miliar. Belanja barang dan jasa sebesar Rp.2,28 triliun dan belanja modal sebesar Rp.2,40 triliun.

Dalam hal pembiayaan daerah, selisih kurang antara rencana pendapatan dengan rencana belanja daerah sebesar Rp.2,1 triliun. Ditutup dari penerimaan pembiayaan yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya.

Pemerintah provinsi Riau akan segera menyampaikan dokumen ini kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk dievaluasi. Selanjutnya diharapkan dalam proses evaluasi Kemendagri dapat berjalan dengan cepat dan lancar. Sehingga pelaksanaan APBD Riau tahun 2017 bisa dimulai lebih awal.

Gubernur Riau dalam kesempatan itu mengatakan bahwa, makna visi adalah meningkatkan pembangunan infrastruktur. Meningkatkan pelayanan pendidikan. Meningkatkan pelayanan kesehatan. Menurunkan kemiskinan. Mewujudkan pemerintahan yang handal dan terpercaya serta pemantapan kehidupan berpolitik.

Pembagunan masyarakat yang berbudaya melayu beriman dan bertaqwa. Memperkuat pembagunan pertanian dan perkebunan. Meningkatkan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta pariwisata. Meningkatkan peran swasta dalam pembangunan Riau. Untuk mengukur keberhasilan pencapaian visi dan misi Riau, pemerintah seharusnya membuat laporan pencapaian visi misi setiap tahunnya. Sehingga dapat diketahui efektivitas fungsi alokasi penyediaan anggaran untuk setiap misi. Harus terukur karena inilah yang seharusnya menjadi prioritas pembangunan Provinsi Riau.

Dalam paripurna itu sempat diwarnai interupsi dari salah seorang anggota DPRD Riau dari Fraksi PAN Ade Hartati yang mempertanyakan tanda tangan salah seorang pimpinan dewa ir. H. Noviwaldy Jusman yang tidak ada. Namun dijelaskan langsung oleh Septina sebagai pimpinan sdang bahwa dalam lembaran asli buku itu sudah disetujui Noviwaldy Jusman dan tidak ada keraguan lagi bahwa persetujuan itu ada.

Rapat Paripurna Pengesahan APBD Riau 2017 ini dihadiri hanya oleh 49 orang anggota DPRD Riau. Namun, pada prinsipnya Paripurna ini berjalan dengan lancar dan tertib. Walaupun sebelumnya pembahasan RAPBD Riau berjalan alot. Sempat tertunda karena belum rampungnya pembahasan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dari Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah (BPMPD).

Sempat beredar cerita di sekitar gedung DPRD Riau bahwa, ketidakhadiran Kepala Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah (BPMPD) Ismail Fauzi dalam Rapat Banggar bersama TAPD, membuat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Riau meradang. Dalam pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2017.

Dengan telah disepakati dan disahkannya APBD Riau TA 2017 ini, Pemprov Riau segera menyampaikan dokumen Perubahan APBD Riau ini kepada Kementerian Dalam Negeri untuk dievaluasi.

Harapan dewan, pelaksanan kegiatan yang ada di APBD bisa direalisasikan secepatnya. Karena, itulah gunanya pengesahan dikejar untuk memaksimalkan proses pembangunan di Riau bisa dapat benar-benar terlihat. Dan juga bagi dana hibah ataupun pembagunan sarana untuk masyarakat bisa diselesaikan dengan segera.

Di tengah gemuruh pengesahan APBD Riau 2017 yang banyak diprediksi akan molor itu dan ternyata benar, juga muncul fiksi-fiksi lain diantaranya keraguan akan pelaksanaan APBD 2017 itu sendiri yang nantinya tidak akan sama dengan proses pembahasannya. Banyak pendapat yang mengatakan cepatnya pembahasan APBD Riau 2017 itu nantinya tidak singkron dengan pelaksanaannya yang diprediksi lagi mungkin akan mulai digesa di pertengahan semester kedua tahun anggaran 2017.

Walau berupa fiksi beberapa kalangan, tapi prestasi Gubernur Riau Arsyadjualiandi Rachman dua tahun terakhir membuat pendapat itu jadi wajar. Bahkan yang lebih ektrim pendapat yang meragukan kemampuan APBD Riau 2017 itu untuk digunakan dengan maksimal. Banyak sebab. Banyak pendapat dan banyak keraguan di tengah selesainya pembahasan RAPBD Riau 2017 menjadi APBD Riau 2017.

Diakhir gempita kesuksesan Banggar dalam menggiring RAPBD Riau 2017 menjadi APBD Riau 2017 ini tersembunyi kerisauan masyarakat bahwa pengesahan itu hanya protokoler resmi saja, tanpa ada progres dan upaya maksimanl dari pihak pemerintah Provinsi Riau untuk mensukseskannya. Bahkan dikhawatirkan seperti tahun-tahun sebelumnya, APBD Riau 2017 ini akan menyisakan sisa yang tidak sedikit. Karena untuk tahun 2016 ini saja, hal itu masih terjadi.

Adv/kmc/rr