Terpidana Kirjauhari Beberkan Pembagian Amplop

Administrator - Selasa,06 Desember 2016 - 16:21:13 wib
Terpidana Kirjauhari Beberkan Pembagian Amplop
Sidang dugaan korupsi suap APBD Riau dengan dua mantan Ketua DPRD sebagai terdakwanya, kembali dilanjutkan. Jaksa menghadirkan Kirjauhari, mantan anggota DPRD Riau. Rtc Pic
RADARRIAUNET.COM: Sidang dugaan korupsi suap APBD Riau dengan dua mantan Ketua DPRD sebagai terdakwanya, kembali dilanjutkan. Jaksa menghadirkan Kirjauhari, mantan anggota DPRD Riau.
 
Acmad Kirjauhari, mantan anggota DPRD Riau yang saat ini tengah menjalani hukuman atas perkara korupsi suap APBD Riau, membeberkan adanya 40 amplop yang akan dibagi bagikan kepada anggota dewan.
 
"Ada sekitar 40 amplop yang akan dibagikan Riki Hariansyah kepada anggota dewan," ucap Kirjauhari, saat dihadirkan jaksa KPK bersaksi untuk dua mantan Ketua DPRD Riau yang duduk sebagai terdakwa, Johar Firdaus dan Suparman, dalam persidangan Selasa (6/12/16) siang.
 
Dikatakan Kirjauhari, setelah menerima uang yang diantarkan Suwarno, PNS Pemprov Riau, uang dalam bundel tersebut saya serahkan kepada Riki Hariansyah untuk dibagi bagikan kepada anggota dewan lainnya.
 
"Saat rapat di Cafe Lick Litte Jalan Arifin Achmad, saudara Riki Hariansyah keluarkan daftar nama nama yang akan menerima. Untuk Johar Firdaus sebesar Rp150 juta, yang lainnya adanya sekitat Rp40 juta dan Rp20 juta," terangnya.
 
Ketika ditanyakan jaksa KPK terkait adanya pembahasan tentang pengadaan mobil, Kirjauhari mengatakan, memang waktu itu ada keinginan dalam pembahasan APBDP tentang adanya keinginan kendaraan dipinjam pakaikan.
 
Mereka (anggota dewan) berkeinginan kalau bisa Murni dibahas anggota dewan periode saat itu untuk meminjam pakaikan kendaraan.
 
"Setahu saya, memang murni ingin memiliki barang itu (mobil), tapi tidak ada terkait pembahasan itu (APBD)," kata Kirjauhari.
 
Usai mendengarkan keterangan saksi Kirjauhari. Selanjutnya mendengarkan keterangan saksi Riki Hariansyah..
 
Selain Kirjauhari dan Riki Hariansyah. Jaksa KPK juga menghadirkan tiga saksi lainnya yakni, Iwa Sirwani Bibra, Toni Hidayat dan Solihin Dahlan..
 
Seperti diketahui, Berdasarkan dakwaan JPU, Johar Firdaus dan Suparman dihadirkan jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kepersidangan atas dakwaan tindak pidana korupsi penerimaan suap, untuk pengesahan Rancangan APBD-P 2014 dan RAPBD Tambahan 2015 Provinsi Riau.
 
Bermula, pada 12 Juni 2014, Annas Maamun, selaku Gubernur Riau. Mengirim Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) kepada Ketua DPRD Riau. Kemudian KUA tersebut dibahas dalam rapat Banggar DPRD. 
 
Selanjutnya, Banggar DPRD mempertanyakan penyerapan anggran 12 persen untuk anggaran Dinas Cipta Karya dan Dinas Bina Marga.
 
Untuk anggota banggar yang membahas rancangan APBD-P 2014-2015 Provinsi Riau. Annas Maamun memberikan sejumlah uang sebesar Rp 1,2 miliar untuk anggota Banggar yang beranggotakan, Johar Firdaus, Masnur, Musdar, Supriati, Zukri Misran, James Pasaribu, T Rusli Efendi, Mahdinur, Riky Hariansyah, Nurzaman dan Koko Iskandar. 
 
Uang untuk anggota banggar sebesar Rp1,2 miliar itu diantarkan oleh Suwarno, PNS Pemprov Riau kepada terdakwa Kirjauhari. 
 
Setelah uang diterima, Kirjauhari kemudian menyuruh Riki Hariansyah membagikan uang kepada anggota Banggar.
 
Berdasarkan keterangan Riki pada sidang Kirjauhari waktu lalu. Uang dibagikan kepada atau yang mendapat bagian, Johar Firdaus, sebesar Rp155 Juta. Kemudian Novialdi Jusman alias Dedet sebesar Rp40 Juta, Hazmi Rp40 juta, Ilyas Labay Rp40 juta, Zukri Rp40 juta, Aziz Rp40 juta, Bagus Rp 40 juta, Iwa Sirwani Bibra Rp40 juta, Koko Iskandar Rp40 juta, Robin Rp40 juta, Masyur Rp40 juta, Rusli Efendi Rp40 juta, Abdul Wahid Rp 40 juta, Ramli Sanur Rp40 juta, Nurzaman 3 juta, Ahdinur Rp30 juta, Edi Yatim Rp 30 juta, Syafrudin Saan Rp 30 juta, Solihin Rp 30 juta, dan Riki Hariyansyah sebesar Rp 50 juta.Sedangkan terdakwa Suparman tidak menerima atau mendapat bagian uang yang diberikan Gubri tersebut. 
 
Atas perbuatan kedua terdakwa yang telah memperkaya diri sendiri dan orang lain. Negara dirugikan sebesar Rp 1,2 miliar, dan keduanya pun dijerat Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.
 
Untuk diketahui, dalam perkara suap APBD ini Pengadilan Tipikor Pekanbaru telah menjatuhkan vonis hukuman kepada Ahmad Kirjauhari dengan pidana penjara selama 4 tahun denda Rp 250 juta subsider 3 bulan.
 
Har/rtc/rrn