Proyek Pelabuhan Laut Tj Buton di Siak Diduga Sarat Korupsi

Administrator - Sabtu,03 Desember 2016 - 19:27:10 wib
Proyek Pelabuhan Laut Tj Buton di Siak Diduga Sarat Korupsi
Tumpukan Besi bekas yang telah mulai berkarat dan tampak besi bekas yang dipergunakan telah terpasang. Dok/Pic Hbcid
RADARRIAUNET.COM: Proyek pekerjaan pembangunan fasilitas Pelabuhan Laut Tanjung Buton Kabupaten Siak Provinsi Riau tahun anggaran 2016 diduga sarat korupsi. Untuk itu, aparat penegak hukum diminta untuk mengusut adanya dugaan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dalam proyek yang berlokasi di Desa Sungai Rawa Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak, seperti dilansir dari Harianberantas.co.id (3/12/2016).
 
Sumber harianberantas.co.id dilapangan mengatakan, pekerjaan untuk tahun anggaran 2016 diduga banyak kecurangan dan mengarah pada tindak pidana korupsi. Dugaan adanya penyimpangan pada proyek pekerjaan pembangunan fasilitas pelabuhan laut Tanjung Buton Siak tersebut, antara lain sebagian tiang pancang balok beton yang dipasang menggunakan tiang balok beton lama atau tiang bekas, kemudian volume balok beton-nya pun terkesan banyak yang dikurangi, sand bag (sejenis karung plastik berkapasitas 1 M3 tidak dilaksanakan, padahal seharusnya pakai send bag diisi dengan pasir, tetapi kondisi proyek ini dilapangan diduga hanya memakai karung biasa dan diisi tanah. Kemudian pemasangan pada batu talut-nya juga diduga tidak sesuai standar. Selain itu proyek ini disebut pihak perusahaan disubkontrakkan.
 
Begitu juga dengan air untuk campuran adukan semen cor bangunan yang dipakai adalah air laut. Sehingga mutu beton yang diaduk dengan menggunakan molen kecil itu dilapangan, diduga tidak memenuhi stadart K-300. Bukan itu saja, material besi beton SNI yang dipergunakan oleh rekanan kontraktor, banyak menggunakan besi SNI bekas dan sudah mulai berkarat.
 
Untuk diketahui, proyek pekerjaan pembangunan fasilitas pelabuhan Laut Tanjung Buton tersebut dilaksanakan oleh kontraktor PT. Sumatera Indah Indonesia (PT. SII) dengan nilai biaya APBN tahun 2016 sebesar Rp29,999,000,000 (Dua puluh sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah) dan nomor kontrak PL.106/1/KASOP.SPK-16, tanggal kontrak 08 April 2016 s/d tanggal 01 September 2016 dibawah pengawasan satuan kerja Pejabat Pembuat Komitmen KSOP Kelas III Sungai Pakning Provinsi-Riau.
 
Sedangkan untuk biaya pekerjaan ”Lanjutan pada Pembangunan Faspel Laut Tanjung Buton” itu, juga menelan biaya APBN sebesar Rp1,453,827,000 dengan nomor kontrak PL.106/2/KASOP.SPK-16, tanggal 11 Oktober 2016 s/d tanggal 25 Desember 2016, pelaksana lapangannya, PT. Tri Karsa.
 
Proyek pekerjaan pembangunan fasilitas Pelabuhan Laut Tanjung Buton Siak Provinsi Riau maupun pekerjaan lanjutan pembangunan Faspel Laut Tanjung Buton tahun 2016 itu, 
diduga cukup lemah dalam pengawasan dari pihak Kuasa Pengguna Anggaran maupun dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
 
Menurut salah seorang pekerja di lapangan, PPK selama pekerjaan tahun 2016 hanya sekali turun ke lapangan, PPK berkantor di Dirjen Perhubungan Laut Jakarta. Begitu juga dengan Kuasa Pengguna Anggaran jarang turun ke lokasi proyek, padahal Kuasa Pengguna anggaran adalah Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) kelas III Sungai Pakning-Riau.
 
“Pembangunan dermaga pelabuhan  tanjung buton ini, tiang betonnya banyak menggunakan tiang beton sisa pekerjaan tahun yang lalu pak. Karena menurut pimpinan proyek ini, daripada balok beton yang lama ini terbuang, bagus dimanfaatkan saja,” kata seorang pekerja kepada Wartawan dan LSM dilokasi.
 
Bukan tiang cor beton ini saja pak, besi yang bekas inipun, sudah kami pasang. Karena kualitasnya masih utuh dan mudah untuk dibengkokkan, ujar salah seorang pekerja yang tidak mau ditulis jati dirinya kepada Harianberantas.co.id bulan Juli 2016 lalu.
 
***