DPRD Nilai Pemprov Tidak Tahu Peraturan BUMD

Administrator - Kamis,27 Agustus 2015 - 11:02:26 wib
DPRD Nilai Pemprov Tidak Tahu Peraturan BUMD

PEKANBARU (RRN) - DPRD menilai Pemerintah Provinsi Riau melalui dinas terkait tidak memahami peraturan-peraturan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang nota bene termasuk dalam Perseroan Terbatas (PT). Hal ini ditandai dengan tidak terlaksananya regulasi yang semestinya. Salah satunya seperti dalam pergantian Direksi sebuah BUMD.


Salah satu perusahaan yang sudah melakukan pergantian Direksi sementara seperti PT.PIR dan PT.PER untuk segera mempersiapkan fit and proper test. Namun hal tersebut tidak kunjung dilakukan. "Dengan BUMD itu kita marah, termasuk yang sudah melaksanakan pergantian direksi. Itu sifatnya sementara, untuk mempersiapkan fit and proper test. Tapi, sudah dua bulan ditunjuk oleh Gubernur untuk menjadi Direksi, sekarang tidak melaksanakan itu," jelas Ketua Komisi C DPRD Riau, Aherson, Rabu (26/8/2015) di gedung DPRD Riau.


Menurutnya ketidak-pahaman regulasi atau peraturan tersebut bukan saja pemerintahnya, namun BUMD juga tidak paham. "Pemprov tidak mengerti dengan tugasnya dan BUMD juga tidak mengerti dengan tugasnya. Kalau tujuannya baik kenapa takut salah, malah curiga kalau ada ketakutan. Saya lihat tidak ada yang serius," paparnya.


Dirinya juga menyayangkan berkenaan dengan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang juga tidak terlaksana dengan baik sesuai dengan ketentuan. Dirinya juga menilai seharusnya dalam pergantian direksi harus dilakukan RUPS dan dilanjutkan dengan keluarnya SK. Namun, pada kenyataanya saat ini terbalik dimana Gubernur mengeluarkan SK terlebih dahulu dan dilanjutkan dengan RUPS.


Untuk itu, dirinya berharap kepada Pemerintah Provinsi Riau melalui Dinas terkait untuk mengacu kepada peraturan. Dimana meskipun BUMD tersebut dimodali dari APBD namun sepenuhnya menjadi tanggung jawab BUMD untuk melaksanakannya. Tentunya dengan bertanggung jawab pula memberikan deviden kepada Pemerintah Provinsi.

 

"Pemerintah sendiri harus mengetahui peraturan PT. Bukan mengacu kepada peraturan Pegawai Negri," lanjutnya. (teu/hrc)