DPR Setujui Pembayaran Penuh Hak Siar Asian Games

Administrator - Jumat,21 Oktober 2016 - 14:23:00 wib
DPR Setujui Pembayaran Penuh Hak Siar Asian Games
Indonesia akan menjadi tuan rumah Asian Games 2018. Setelah melewati proses panjang, DPR telah memberikan persetujuan alokasi hak penyiaran Asian Games. cnn

RADARRIAUNET.COM - Komisi X DPR RI menyetujui pembayaran penuh biaya penyiaran Asian Games 2018 sebesar Rp405 miliar. Sebelumnya, DPR hanya memberikan persetujuan untuk sebagian biaya penyiaran yaitu senilai Rp200 Miliar.

"Keputusan rapat kerja antara Kementerian Pemuda dan Olahraga dengan Komisi X DPR pada Selasa (18/10) dibatalkan. Pada rapat kerja itu, ada salah informasi Kemenpora kepada Komisi X sehingga kami juga salah membuat keputusan," kata Ketua Komisi X DPR RI Teuku Riefky Harsya selepas rapat di Jakarta, Kamis malam.

Riefky mengatakan pada rapat kerja Selasa, Komisi X telah menyepakati pembayaran sebagian biaya penyiaran Asian Games 2018 kepada Dewan Olimpiade Asia (OCA) sebesar Rp200 miliar. Sementara itu, sisanya termasuk denda keterlambatan sebesar Rp225 miliar akan dibayarkan kemudian.

"Tapi, Kemenpora telah memeriksa ke Kementerian Keuangan serta aturan perundangannya, ternyata biaya penyiaran dapat dibayarkan secara penuh," kata Riefky.

Sepanjang tahun, pihak Kemenpora meminta DPR menyetujui untuk pembayaran hak penyiaran, sementara pihak DPR meminta Kemenpora untuk melobi OCA untuk menurunkan nilai penyaran.

Dana biaya penyiaran akan diambil dari realokasi anggaran renovasi kawasan Gelora Bung Karno (GBK) sebesar Rp500 miliar.

Dalam rapat kerja Selasa, Kemenpora membagi dua dana realokasi yaitu pertama adalah pembayaran hak cipta dan penyiaran sebesar Rp235,6 miliar, sementara bagian kedua sebesar Rp264,4 miliar akan menjadi usulan Kemenpora untuk memenuhi Instruksi Presiden Nomor 8 tahun 2016 tentang pemotongan/penghematan Anggaran Belanja Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2016.

Anggaran bagian kedua ini menjadi yang anggaran yang terblokir dan tidak dapat dipakai Kemenpora.

Dalam rapat kerja pada Kamis malam, Kemenpora menambahkan dokumen berupa surat Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) kepada Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan pada 15 September 2016 tentang peninjauan terhadap realokasi anggaran renovasi kawasan GBK.

Surat itu berisi pembukaan blokir terhadap anggaran sebesar Rp422 miliar dari Rp500 miliar.

Nama anggaran yang semula "Realokasi anggaran renovasi kawasan GBK" menjadi "Rincian Realokasi Penggunaan Tambahan Anggaran Belanja Mendesak Tahun Anggaran 2016" setelah peninjauan BPKP itu.

"Namun, Kemenpora masih punya sisa anggaran sebesar Rp78 miliar dari Rp500 miliar yang tidak dapat memenuhi persyaratan dari BPKP. Kami mempersilakan Kemenpora dan BPKP membahas itu," kata Riefky.

Realokasi Penggunaan Tambahan Anggaran Belanja Mendesak Kemenpora itu terbagai dalam lima bagian yaitu pembayaran pembiayaan penyiaran sebesar 30 juta dolar AS atau Rp405 miliar, panitia dan sekretariat persiapan Asian Para Games 2018 sebesar Rp1,28 miliar, koordinasi nasional dan internasional persiapan Asian Para Games 2018 sebesar Rp3,7 miliar, biaya penyelenggaraan Asian Para Games 2018 tahap pertama sebesar 750 ribu dolar AS atau Rp10,1 miliar, dan penyusunan dan sosialisasi pedoman, SOP, juklak, juknis (Satlak Prima) sebesar Rp1,9 miliar.

Meskipun biaya penyiaran telah dibayarkan penuh dalam anggaran 2016, Kemenpora dan Komisi X DPR RI dalam rapat itu belum membahas denda keterlambatan pembayaran penyiaran sebesar lima persen pertahun sejak Asian Games 2014 selesai.

Kemenpora dan Komisi X DPR RI masih akan menggelar rapat kerja pada Senin (24/10) yang akan membahas Rencana Kerja dan Anggaran tahun 2017 serta pembahasan anggaran persiapan penyelenggaraan Asian Games tahun 2017.


cnn/radarriaunet.com