Pebisnis Diduga Suap Ratusan Triliun ke Pemerintah Tiap Tahun

Administrator - Selasa,18 Oktober 2016 - 12:59:32 wib
Pebisnis Diduga Suap Ratusan Triliun ke Pemerintah Tiap Tahun
Di negara berkembang, termasuk Indonesia, pemerintah diduga menerima suap Rp200-300 triliun tiap tahun dari pebisnis. cnn
RADARRIAUNET.COM - Ombudsman Republik Indonesia mengungkapkan perkiraan jumlah aliran dana suap yang mengalir dari sektor swasta ke pemerintah. Mengutip Global Corruption Report, di negara berkembang seperti Indonesia, ratusan triliun rupiah uang haram itu masuk ke kantong koruptor.
 
"Ketika dunia bisnis bersinggungan dengan pemerintah, di negara berkembang, termasuk Indonesia, pemerintah menerima suap Rp200-300 triliun setiap tahunnya," kata Ketua Ombudsman Amzulian Rifai di Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Senin (17/10). 
 
Dia mengatakan, berdasarkan laporan tersebut, kerugian akibat korupsi di sektor swasta secara global lebih dari US$300 miliar tiap tahunnya. Sebagian besar dari kerugian tersebut diakibatkan oleh suap. 
 
Hal ini disampaikan dalam acara peluncuran gerakan pencegahan korupsi di sektor swasta yang diinisiasi KPK. Di hadapan Amzulian, hadir pula komunitas pengusaha swasta dari berbagai daerah di Indonesia. 
 
KPK bekerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan, di antaranya Ombudsman, Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan, dan asosiasi pengusaha. 
 
"Ranah korupsi adalah extraordinary crime, dan harus ditangani dengan cara yang luar biasa juga. Cara luar biasa adalah keroyokan. Tidak bisa sektoral," kata Amzulian. 
 
Wakil Ketua KPK Alexander Marwata yang hadir pada kesempatan itu, mengatakan masalah ini seperti "lingkaran setan" yang tidak berakhir. Pemerintah mempersulit pengusaha, dan pengusaha tidak mau mengalami kerugian. 
 
"Korupsi pasti melibatkan kalangan dunia usaha. Ada yang bilang, terpaksa memberikan uang pada penyelenggara negara karena merasa dipersulit. Ada juga di kalangan birokrasi karena merasa gajinya tidak cukup," kata Alexander. 
 
Nantinya, KPK akan mempertemukan pengusaha dengan pemangku kepentingan terkait jika ada masalah-masalah yang berpotensi menjadi korupsi. Dalam hal ini, komisi antikorupsi hanya berperan sebagai pengawas. 
 
Sementara itu, Dadang Tri Sasongko, perwakilan Transparansi Internasional, mengatakan suap memang jenis korupsi paling utama di Indonesia. 
 
Organisasinya melakukan survei di 11 kota besar terhadap sektor swasta pada 2015. Dari sana, terungkap masalah yang ada di Indonesia memang sesuai dengan yang dilaporkan Global Corruption Report. 
 
"Terlihat ada sektor bisnis yang paling besar dan paling sering suap. Teratas adalah konstruksi, lalu jasa. Ada juga migas dan perhubungan," kata Dadang. 
 
Masalah ini, kata dia, harus segera diselesaikan bersama. Sektor swasta dan pemerintah harus bisa "bergandengan tangan" dan mencegah terjadinya suap.
 
 
cnn/radarriaunet.com