APBD Perubahan Provinsi Riau Masih Butuh Pendalaman

Administrator - Jumat,30 September 2016 - 13:28:05 wib
APBD Perubahan Provinsi Riau Masih Butuh Pendalaman
ilustrasi. riausky
RADARRIAUNET.COM - Proses pembahasan APBD perubahan pemerintah provinsi Riau semakin menunjukkan langkah maju dan tinggal menunggu proses pendalaman. 
 
Hal itu diungkapkan oleh Sekda Riau Ahmad Hijazi disela-sela acara rapat Banggar, yang dilakukan oleh pihaknya dan badan Anggaran DPRD Provinsi Riau hari senin, 26/9/2016 di gedung DPRD provinsi Riau. 
 
Dalam rapat yang digelar sejak pukul 09.00 wib pagi, di ruang medium terlihat hadir beberapa kepala satuan perangkat kerja daerah provinsi Riau, di antaranya kepala dinas Perhubungan Riau, Rahmat rahim, dinas PU dan Bina Marga, Syafril Tamun, dan beberapa kepala SKPD lain. 
 
Sementara dari pihak badan anggaran, terlihat 2 orang wakil ketua DPRD provinsi Riau, Manahara Manurung dan Sunaryo memimpin jalannya rapat yang diikuti oleh beberapa orang anggota dewan lainya turut hadir dalam pembahasan APBD perubahan yang kerap memunculkan berbagai perbedaan pendapat itu. 
 
Beberapa poin penting dan menjadi pembahsan panjang menyangkut anggaran belanja. Baik anggaran belanja langsung maupun anggaran belanja tidak langsung kedua-duanya mendapat konsekuensi pemotongan, akibat perlakuan rasionalisasi anggaran, dan penundaan DAU serta DBH.
 
"Kita masuk pembahasan terkait belanja langsung dan tidak langsung, yang sama-sama mengalami pemotongan anggaran," katanya. 
 
Menurutnya belanja tidak langsung mengalami pemotongan mencapai 21 miliar.  
"Dan karena itu, belanja tidak langsung harus kita atur untuk menyesuaikan," katanya. 
 
Bahkan dalam anggaran perubahan kali ini Ahmad menyebutkan bahwa terjadi pengurangan dari APBD murni sebesar 600 miliar lebih ke APBD perubahan. 
 
"Akibat dari rasionalisasi anggaran, khususnya anggaran perjalanan dinas pejabat Pemprov, maka terjadi pengurangan anggaran sebesar 600 miliar lebih," katanya.
 
Menurutnya terkait anggaran perjalanan dinas yang dimaksud pihaknya mengalami pemotongan anggaran sebesar 15% dari anggaran sebelumnya. " Termasuk anggaran sekwan DPRD provinsi,  sama. Semuanya mengalami pemotongan 15%," katanya. 
 
Jumlah keseluruhan pengurangan yang terjadi pada anggaran perubahan kali ini adalah senilai 600 miliar lebih atau dengan perincian sebagai berikut. Anggaran APBD murni sebesar 10,972 triliun sementara setelah melalui proses perubahan berkurang menjadi 10,364 triliun, atau belanja tidak langsung mengalami pengurangan sebesar 608 miliar.
 
Terkait pembahasan oleh pihaknya dan badan anggaran kali ini, hal yang paling mendapat perhatian serius oleh pihak DPRD adalah perlunya kemudian dilakukan pengkajian dan pendalaman kembali, setiap anggaran SKPD, terkait penyaluran dana APBD agar dilakukan dengan tepat sasaran dan lebih berpihak pada kepentingan publik.
 
Dalam kesempatan wawancara dengan dengan media, Sekda Riau, yang masih tergolong baru menjabat tersebut, mengatakan, sekalipun terjadi rasionalisasi anggaran dan penundaan DAU dan DBH, namun pihak pemerintah menurutnya tetap akan melakukan upaya untuk mencari sumber lain pembiayaan, khususnya untuk menutup kewajiban transfer daerah yang berjumlah 100 miliar lebih.
 
"Kita tetap harus melakukan transfer daerah, sekalipun terjadi penundaan pada dana bagi hasil (DBH), karena itu merupakan kewajiban kita," katanya.
 
Menurutnya terkait proses APBD perubahan ini, Ahmad meyakini untuk mencapai kesepakatan dengan pihak DPRD, tinggal membutuhkan proses pendalaman pada beberapa poin saja. 
 
"Hanya tinggal proses pendalaman saja. Setelah itu, hari Rabu kita harapkan dapat dijadwalkan kembali guna melakukan pendalaman, agar segera dapat diparipurnakan," katanya. 
 
 
Feri Sibarani/radarriaunet.com