Rapat Paripurna Penyampaian Pokok-Pokok Pikiran DPRD Provinsi Riau Untuk APBD-P Tahun Anggaran 2016

Administrator - Kamis,25 Agustus 2016 - 12:39:53 wib
Rapat Paripurna Penyampaian Pokok-Pokok Pikiran DPRD Provinsi Riau Untuk APBD-P Tahun Anggaran 2016
Penyampaian Pokok-Pokok Pikiran DPRD Provinsi Riau. Feri
RADARRIAUNET.COM - Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau dilaksanakan dalam rangka penyampaian pokok-polok pikiran DPRD provinsi Riau Tentang APBD perubahan untuk tahun anggaran 2016.
 
Rapat sempat tertunda selama 2 jam karena sebelumnya jadwal rapat akan dilaksanakan pukul 15.00 WIB namun hingga waktu menunjukkan pukul 15.00, peserta rapat belum sepenuhnya hadir sehingga tidak mencapai quorum dan waktu pun diperpanjang. Akhirnya pukul 16.30 WIB peserta rapat mencapai quorum dengan jumlah kehadiran 33 orang dari 65 anggota dewan.
 
Penyampaian pokok pikiran dewan langsung digelar dengan diawali oleh fraksi golkar dengan pemaparannya yang menekankan bahwa terkait pokok pikiran dewan sesungguhnya telah diberikan saat pengambilan sumpah jabatan saat anggota dewan pertama kali dilantik menjadi wakil rakyat.
 
"Pokok-pokok pikiran anggota dewan sangat berarti bagi pemerintah dan masyarakat yang menjadi konstituen di berbagai daerah pemilihan," kata Sulastri dalam pembacaan nya.
 
Adapun pokok-pokok pikiran DPRD yang akan disampaikan kepada pemerintah provinsi Riau berdasarkan UU No 17 tahun 2003, peraturan daerah provinsi Riau No 14 tahun 2003.
 
Maksud tujuan pengusulan pokok-pokok pikiran ini untuk mengikuti sertakan masyarakat dalam rangka pembangunan daerah dan menyerap berbagai aspirasi masyarakat dari berbagai daerah. Maka tujuan pokok pokok pikiran ini adalah untuk mendukung program kerja jangka panjang, RPJMD Provinsi Riau.
 
Selain menyinggung  berbagai pembangunan fisik, DPRD juga sangat menyoroti sektor pendidikan dinsemua jenjang dengan menyebutkan jumlah peserta didik dan pembangunan fasilitas pendidikan di semua jenjang pendidikan di Riau berikut dengan keberadaan tenaga guru dan pengajar yang dalam pemikiran DPRD provinsi Riau masih sangat kurang.
 
Sementara dari sektor kesehatan, pihak DPRD Provinsi menyatakan bahwa tenaga kesehatan seperti dokter, perawat dan fasilitas penunjang kesehatan masih belum sebanding dengan jumlah pasien secara keseluruhan.
 
"Masih perlu ditingkatkan mengingat jumlah pasien jauh bertambah dari tahun ke tahun, " kata Sulastri.
 
Demikian juga sektor penanganan bidang sosial. Menurut pemikiran DPRD, kemiskinan di Riau masih sangat tinggi, dan masih diperlukan realisasi program yang lebih menyentuh pada masyarakat miskin. Hal itu dapat dirasakan dengan tingkat ekonomi yang begitu lesu dan kurang bergairah.
 
Industri. Perdangangan terus ditingkatkan seiring dengan tuntutan. Namun investasi di bidang industri teralokasikan kepada industri listrik. Sedangkan sisanya dialokasikan kepada industri kertas dan pertanian.
 
Dalam penegasan penyampaianya, Sulastri mengingatkan, bahwa pokok pikiran DPRD adalah merupakan hak anggota DPRD sesuai dengan masukan-masukan dari kelompok masyarakat.
 
"Diminta Kepada pemerintah Riau agar dapat memperhatikan pokok-pokok pikiran DPRD provinsi Riau dan mengikut sertakan pokok-pokok pikiran ini dalam program RKPD dan penyusunan anggaran perubahan tahun berjalan 2016, " katanya.
 
 
Feri Sibarani/radarriaunet.com