Kunjungan Kerja Atau Jalan-Jalan

Administrator - Rabu,24 Agustus 2016 - 12:59:38 wib
Kunjungan Kerja Atau Jalan-Jalan
Kantor DPRD Riau. riausky
RADARRIAUNET.COM - Menyingkap perjalanan anggota dewan keberbagai daerah di Indonesia dan luar negeri yang kerap dilakukan setiap minggu dengan dalih kunjungan kerja atau studi banding, observasi, dll, saatnya menjadi perhatian penting masyarakat Riau. Hal itu karena telah menguras pundi-pundi keuangan negara dengan jumlah yang sangat fantastis.
 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan salah satu lembaga yang mewakili seluruh lapisan masyarakat dalam berjalannya roda-roda Pemerintahan. Namun dalam realitanya selama ini di dalam menjalankan peran dan fungsinya sebagai wakil rakyat belum dapat memberikan efek maupun sumbangsih yang begitu maksimal terhadap kepentingan masyarakat.
 
Hal ini dapat kita lihat dimana seringnya kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan/diputuskan oleh pihak pemerintah sama sekali tidak menyerap tehadap kepentingan masyarakat ataupun tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat. Dalam era reformasi saat ini hal yang dimaksud telah mengalami pergeseran, baik dalam peran maupun fungsi eksekutif yang cukup dominan,  bahkan fungsi legislatif pun diperankan oleh eksekutif. Seperti ditegaskan oleh Miriam Budiarjo “telah menjadi gejala umum bahwa titik berat dibidang legislatif telah bergeser ketangan eksekutif”.  (Miriam Budiarjo, 1994 : 299).
 
Keberadaan lembaga Legislatif sebagai bagian dari wadah perwakilan rakyat mengandung maksud bahwa rakyat diharapkan ikut berperan dalam proses penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui para wakilnya, dalam hal ini yang berada di DPRD Provinsi Riau. Berbagai kegiatan yang disebut  'kunjungan kerja'  baik itu dengan istilah 'kunjungan konsultasi' maupun 'kunjungan observasi'  ke luar kota oleh anggota DPRD Provinsi Riau selama beberapa tahun terakhir ini telah lama ditengarai masyarakat sebagai suatu aktivitas dan kegiatan yang cenderung boros & sia-sia serta lebih banyak merugikan uang daerah. Kenyataannya hal tersebut dilakukan dengan dalih melakukan 'studi banding' kegiatan itu juga dinilai sebagai kedok untuk melampiaskan hasrat untuk melancong (jalan-jalan) dari para anggota dewan. Dengan cara gratis pelancongan itu dibiayai oleh uang daerah dalam jumlah yang Sangat Besar. 
 
Tidak  begitu jelas esensi dan apa signifikansinya, masalah-masalah apa saja yang di-studikan, serta apa relevansinya bagi tugas pokok & fungsi anggota DPRD Provinsi Riau. Hasil kegiatan kunjungan-kunjungan itu pun selama ini juga tidak pernah dilaporkan/ dijelaskan secara transparan kepada publik dan Ini tentu saja akan makin menimbulkan tanda tanya, bahwa kegiatan itu memang  tidak terlalu penting. Sebagai ilustrasi yang baru-baru ini, pada bulan Juni dan Juli  para anggota dewan yang tergabung di dalam rombongannya masing-masing (Per-AKD) melakukan kunjungan ke berbagai kota maupun provinsi di Republik ini, bahkan ada juga yang melakukan kunjungan ke luar negeri, seperti  Asia, Eropa maupun ke Benua Amerika tetapi seperti agenda kunjungan-kunjungan yang sebelumnya telah dilaksanakan yang  tidak  jelas  tentang ikhwal tujuan maupun manfaatnya. Beberapa kali masyarakat sudah meminta & mengharapkan agar kunjungan kerja itu dilaporkan kepada publik secara transparan dan terbuka. Selama ini para anggota dewan hanya sibuk mengurusi pencairan biaya perjalanannya yang begitu Wah. 
 
Mereka yang melancong keluar kota dengan dibebani uang rakyat justru sampai saat ini hampir semua anggota dewan yang lebih sering berada di luar kota daripada mengikuti setiap agenda kedewanan di kantor. Kalaulah kita jeli dalam bersikap, selama ini kantor dewan hanya milik para cleaning service, teman-teman wartawan dan para staf yang di gaji ala kadarnya.
 
Mari menjadi masyarakat yang peduli dan progresif terhadap kinerja para wakil rakyat yang telah duduk manis di kursi lembaga legislatif DPRD Provinsi Riau. Agar setiap kunjungan kerja kemanapun itu, harus dilakukan dengan standar proporsional yang berpihak kepada kepentingan rakyat serta juga harus jelas berkenaan dengan berapa biaya yang selama ini telah dikeluarkan oleh negara maupun daerah dan apa saja hasil yang dibawa dari kegiatan kunjungan kerja/ studi banding tersebut.
 
Boleh jadi ketagihan, karena hampir tiap minggu ada saja anggota DPRD Provinsi Riau yang melancong ke luar daerah terutama ke Jakarta. Alasannya tidak lain kunjungan kerja atau konsultasi maupun observasi  ke kementerian.  Padahal untuk satu kali kunjungan bisa menghabiskan anggaran daerah  hingga puluhan juta.
 
Bisa dihitung untuk tiket pulang pergi  ke Jakarta sedikitnya Rp3 juta per orang. Belum lagi biaya untuk akomodasi, seperti kamar hotel satu orang sekelas anggota dewan sekitar Rp4,5 juta per malam. Kalau sekelas pimpinan dewan bisa mencapai Rp8 juta. 
 
Belum lagi dengan biaya-biaya lainnya yang harus ditanggung oleh uang rakyat. Anggaran lain seperti uang saku dan transportasi paling sedikit  berkisar Rp5 juta. Itu baru biaya untuk anggota dewan, setiap kunjungan biasanya wajib didampingi pegawai sekretariat (SPPD) yang juga mengeluarkan biaya lumayan besar. 
 
Menurut salah satu sumber di Pemprov Riau, anggaran Surat Pengantar Perjalanan Dinas (SPPD) untuk anggota dewan saat ini setara dengan Anggaran Pejabat Eselon I.
 
 
Feri Sibarani/radarriaunet.com