Diwarnai Hujan Interupsi, Pengusul Hak Sampaikan Laporan Hak Angket dalam Rapat Paripurna DPRD Riau

Administrator - Jumat,05 Agustus 2016 - 11:37:41 wib
Diwarnai Hujan Interupsi, Pengusul Hak Sampaikan Laporan Hak Angket dalam Rapat Paripurna DPRD Riau
ilustrasi. cpc
RADARRIAUNET.COM - Sempat dihujani interupsi, rapat paripurna DPRD Riau dengan agenda penyampaian laporan pengusul hak angket terhadap penganggaran pembayaran dana eskalasi dalam APBD Perubahan 2015 dilaksanakan.  
 
"Salah satu item yang menjadi sorotan publik dalam Perubahan 2015 adalah pembayaran hutang eskalasi," kata M Arpah, salah seorang pengusul hak angket saat membacakan laporan pengusul, Kamis (04/08/16).
 
Menurutnya, polemik tentang penganggaran dana eskalasi ini telah mengundang pertanyaan dan perdebatan di tengah masyarakat. Dalam perkembangannya, muncul kecurigaan dan bahkan saling tuding soal siapa yang paling bertanggungjawab dalam penganggarannya. 
 
"Karena hampir sebagian besar anggota Banggar merasa tidak pernah menyetujui anggaran untuk pembayaran hutang eskalasi. Ini disebabkan karena tidak ada diserahkan dokumen asli yang berkekuatan hukum tetap baik dari BANI, MA atau kejaksaan kepada anggota Banggar sebagai dasar hukum untuk menganggarkan pembayaran eskalasi ini," ungkapnya.
 
Melihat kepada fakta yang terjadi, maka pengusul menyampaikan bahwa telah terjadi pelanggaran. Diantaranya, Pasal 99 Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah yang menyebutkan fungsi anggaran DPRD. Salah satunya membahas rancangan Perda Provinsi Riau tentang Perubahan APBD.
 
Fungsi pembahasan anggaran ini secara kelembagaan diserahkan kepada Banggar. Banggar adalah salah satu alat kelengkapan dewan yang dibentuk berdasarkan pasal 326 Undang-undang Nomor 17 tahun 2014.
 
Perda DPRD Riau tahun 2014 tentang tata tertib DPRD Riau Pasal 65 menyebutkan, tugas Banggar pada huruf E adalah melakukan penyempurnaan rancangan peraturan daerah tentang APBD dan racangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanan APBD berdasarkan hasil evaluasi menteri bersama tim anggaran pemerintah daerah. 
 
Pasal 128 ayat 1 tentang penyempurnaan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat 2 dan ayat 3 dilakukan gubernur dengan Banggar. Kemudian hasil penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan oleh pimpinan dewan dengan mendapatkan persetujuan tertulis dari pimpinan fraksi dan dibubuhkan tanda tangan setiap lembaran APBD yang merupakan lampiran tidak terpisahkan.
 
Sementara itu, Sunaryo, Wakil Ketua DPRD Riau mengatakan, setelah paripurna laporan hak angket dilaksanakan, maka akan digelar rapat paripurna tanggapan fraksi terhadap hak angket yang diajukan pengusul. "Usai mendengar tanggapan fraksi, maka akan dilanjutkan dengan putusan anggota dewan, apakah hak angket ini bisa dilanjutkan atau tidak," tutup politisi PAN ini.  
 
 
teu/rtc/radarriaunet.com