Perda Pertanggungjawaban Belum Ada, Wakil Rakyat Tak Bisa Bahas RAPBD Perubahan 2016

Administrator - Kamis,04 Agustus 2016 - 10:27:23 wib
Perda Pertanggungjawaban Belum Ada,  Wakil Rakyat Tak Bisa Bahas RAPBD Perubahan 2016
ilustrasi. apc
RADARRIAUNET.COM - Belum adanya Perda Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran tahun 2015 membuat wakil rakyat di DPRD Riau belum bisa membahas RAPBD Perubahan 2016, meskipun saat ini sudah memasuki bulan Agustus 2016.  "Bagaimana mau membahas RAPBD Perubahan, Perda Pertanggungjawaban saja belum disahkan dewan," kata Noviwaldy Jusman, Wakil Ketua DPRD Riau kepada awak media, Rabu (03/08/16). 
 
Di dalam Perda tersebut, akan dijelaskan total Sisa Lebih Penggunaan Anggaran atau SiLPA tahun 2015. SiLPA ini nantinya akan menjadi dasar acuan bagi DPRD Riau dan TAPD Riau dalam menyusun RAPBD Perubahan 2016. "Rencananya Hari Senin besok, kita akan paripurnakan Perda Pertanggungjawaban ini. Saat ini, Banggar tengah membahas berapa sebenarnya SiLPA Riau tahun 2015, apakah menyepakati Rp3,1 triliun versi BPK atau Rp3,3 versi Pemprov Riau," ungkapnya. 
 
Lebih lanjut dikatakannya, SiLPA ini bisa saja dimasukkan dalam RAPBD Perubahan 2016 jika ada kemauan dari DPRD Riau maupun Pemprov Riau. SiLPA ini juga bisa digunakan untuk kegiatan kabupaten/kota melalui bantuan umum. "Saya sarankan daripada anggaran itu tidak dipakai, serahkan saja ke pemerintah kabupaten/kota dalam bentuk bantuan umum namanya dan itu dibolehkan dalam aturannya," tutup politisi Demokrat ini. 
 
 
teu/rtc/radarriaunet.com